Satu Minggu Jelang Muktamar, 4 Nama Kandidat Ketum PBNU Mengerucut, Siapa Terkuat?

Empat Nama Mengerucut di Ambang Muktamar ke-35 NU: Pertarungan Arah Lima Tahun

Pondokkebaikan.com – Hanya tujuh hari lagi, ribuan kiai, ulama, dan perwakilan cabang Nahdlatul Ulama dari seluruh penjuru Indonesia akan berkumpul di satu titik di Jawa Timur. Di sanalah keputusan paling menentukan bagi organisasi Islam terbesar di negeri ini akan diambil: siapa yang akan memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk periode 2026–2031. Persaingan yang semula tersebar di puluhan nama kini telah mengerucut tajam ke empat figur yang dianggap paling berpeluang merebut kursi Ketua Umum.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum lima tahunan ini mengusung tema besar “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa” — sebuah frasa yang secara implisit menegaskan bahwa agenda organisasi tidak boleh melupakan akar pesantren sekaligus harus menjawab tantangan kontemporer. Bagi jutaan anggota NU di Indonesia, hasil pemilihan di Jombang akan membentuk peta jalan politik, sosial, dan keagamaan organisasi selama setengah dekade ke depan.

Empat Kandidat yang Kini Mengemuka

Peneliti Insantara sekaligus intelektual muda NU, M Wildan, mengidentifikasi empat nama yang paling diperhitungkan dalam bursa kepemimpinan periode mendatang. Keempatnya adalah KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), KH Imam Jazuli, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dan KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf). Masing-masing membawa kombinasi unik antara basis dukungan, rekam jejak, jejaring sosial-politik, dan gaya kepemimpinan yang berbeda satu sama lain.

“Mereka masing-masing memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan dan karakter kepemimpinan berbeda. Modal politik-organisasi sekaligus tantangan yang berbeda,” ujar Wildan pada Jumat (21/8/2026).

Pernyataan tersebut merangkum esensi persaingan kali ini: tidak ada satu kandidat yang unggul mutlak di semua dimensi. Kekuatan satu figur justru bisa menjadi titik lemah figur lainnya, sehingga dinamika pemungutan suara di Muktamar akan sangat bergantung pada aliansi antar-kubu dan kemampuan negosiasi di ruang-ruang sidang.

Gus Yahya: Petahana dengan Warisan yang Dipertanyakan

Sebagai Ketua Umum petahana, KH Yahya Cholil Staquf memegang posisi yang secara struktural menguntungkan. Selama satu periode kepemimpinannya, ia telah membangun relasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengonsolidasikan struktur birokrasi PBNU, dan mendorong sejumlah agenda modernisasi — termasuk digitalisasi tata kelola melalui berbagai platform organisasi. Dari sudut pandang politik internal, pengalaman tersebut merupakan aset yang sulit direplikasi oleh kandidat baru dalam waktu singkat.

“Dari sisi politik organisasi, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan kepemimpinan,” tegas Wildan.

Akan tetapi, status petahana membawa beban ganda. Gus Yahya tidak sekadar menjual visi ke depan; ia juga harus mempertanggungjawabkan seluruh capaian dan kegagalan satu periode sebelumnya. Isu-isu yang telah mengemuka selama masa jabatannya — mulai dari ketegangan relasi antara Syuriyah dan Tanfidziyah, persoalan keuangan dan pengelolaan aset organisasi, hingga sejumlah kontroversi serta kasus korupsi yang melibatkan pengurus — kini menjadi bahan evaluasi yang tak bisa dihindari di arena Muktamar.

“Polemik tata kelola organisasi, hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah, persoalan keuangan, pengelolaan aset dan usaha organisasi, hingga berbagai kontroversi dan kasus korupsi yang melibatkan pengurus menjadi bahan evaluasi yang tidak dapat dilepaskan dari arena Muktamar,” jelasnya.

Di internal NU sendiri, penilaian terhadap kepemimpinan Gus Yahya terbelah cukup tajam. Sebagian kalangan menilai ia berhasil membuka ruang baru bagi NU di panggung global dan mendorong modernisasi institusional. Sebagian lain justru menyoroti lemahnya konsolidasi internal dan persoalan tata kelola yang berlarut-larut. Tidak sedikit pula yang menilai periode kepemimpinannya sebagai yang paling problematis dalam sejarah PBNU modern.

“Bahkan kepemimpinan Gus Yahya oleh sebagian besar kalangan dianggap paling gagal dalam sejarah PBNU,” tegasnya.

Imam Jazuli: Wajah Transformasi dari Pesantren

Di sisi lain spektrum, KH Imam Jazuli — pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia di Cirebon — hadir sebagai kandidat independen dengan positioning yang berbeda. Latar belakangnya sebagai akademisi sekaligus figur pesantren memberinya kredibilitas di mata kalangan tradisional NU, sementara gagasan transformasi organisasi yang ia usung menyasar pembaruan kurikulum, penguatan kapasitas santri, dan reorientasi peran NU dalam wacana publik nasional. Bagi sebagian pemilih di Muktamar, Imam Jazuli mewakili opsi “pembaruan tanpa meninggalkan akar” — sebuah narasi yang berpotensi menarik simpati dari kubu yang kecewa terhadap petahana sekaligus ragu terhadap figur-figur yang dianggap terlalu jauh dari tradisi pesantren.

Implikasi Lebih Luas

Hasil Muktamar ke-35 tidak akan berhenti di ruang sidang Jombang. Keputusan tentang siapa yang memimpin PBNU akan berimbas langsung pada posisi NU dalam konstelasi politik nasional, arah kebijakan pendidikan pesantren, pengelolaan ekonomi organisasi yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah, serta peran NU sebagai penjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Empat nama yang kini mengerucut bukan sekadar daftar kandidat; mereka adalah empat peta jalan berbeda bagi organisasi yang anggotanya menyentuh ratusan juta jiwa di Indonesia.

Di tengah ketegangan menjelang pemungutan suara, satu hal yang jelas: apapun hasilnya, Muktamar ke-35 akan menjadi ujian bagi kohesi internal NU. Organisasi yang selama lebih dari satu abad bertahan melalui mekanisme musyawarah kini dihadapkan pada polarisasi yang belum pernah sedalam ini dalam bursa kepemimpinan. Tujuh hari menuju Jombang bukan sekadar hitung mundur kalender — melainkan periode di mana setiap aliansi, setiap pernyataan, dan setiap manuver politik akan menentukan wajah Nahdlatul Ulama untuk lima tahun ke depan.