Satyalancana untuk Dekan Unsoed Dipertanyakan di Tengah Polemik Integritas Akademik

Satyalancana untuk Dekan Unsoed Dipertanyakan

Pondokkebaikan.com – Satyalancana untuk Dekan Unsoed Dipertanyakan setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Itjen Kemendiktisaintek) menerbitkan hasil audit pada 19 Januari 2026. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Agus Maryoto, Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), terbukti melakukan plagiasi dalam karya ilmiahnya. Temuan ini langsung memicu pertanyaan publik mengenai mengapa proses pengusulan penghargaan negara tetap berjalan tanpa menunggu penyelesaian persoalan integritas akademik yang sedang diperiksa.

Pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada Agus Maryoto dipandang tidak lazim karena diusulkan di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung. Pengamat menilai bahwa usulan penghargaan seharusnya tidak diproses ketika dugaan pelanggaran etika akademik belum memperoleh kepastian hukum.

Konteks Audit dan Persoalan Integritas Akademik

Itjen Kemendiktisaintek melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik yang melibatkan Agus Maryoto. Hasil audit yang diterbitkan pada Januari 2026 menyimpulkan bahwa plagiasi terbukti terjadi pada karya yang diperiksa. Kesimpulan tersebut menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk mempertanyakan mengapa mekanisme pengusulan penghargaan negara tetap diproses tanpa menunggu penyelesaian persoalan tersebut secara tuntas.

Pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas menegaskan bahwa pemberian penghargaan semestinya didahului oleh pemeriksaan menyeluruh terhadap rekam jejak integritas akademik calon penerima. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari tata kelola yang bertanggung jawab dan akuntabel.

“Kalau ini jelas tidak layak. Harusnya pemerintah menelisik dugaan plagiasinya itu dulu. Setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran etika akademik baru dapat diberikan penghargaan.”

Darmaningtyas menambahkan bahwa apabila penghargaan kemudian dicabut, hal itu menunjukkan kelalaian pemerintah dalam proses verifikasi awal. Sebaliknya, apabila penghargaan tidak dicabut, publik akan mempertanyakan bagaimana seseorang yang terbukti melanggar etika akademik tetap menerima pengakuan negara melalui tanda kehormatan.

Timeline Pengusulan dan Mekanisme Verifikasi

Pertanyaan juga muncul terkait waktu pengusulan penghargaan jika dibandingkan dengan dokumen resmi mekanisme Satyalancana Karya Satya. Untuk periode 17 Agustus 2026, surat LLDIKTI Wilayah VI mengenai pengusulan diterbitkan pada 30 Januari 2026 dan mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek tertanggal 22 Januari 2026. Dokumen itu mengatur proses seleksi dan validasi calon penerima oleh perguruan tinggi.

Sementara itu, terdapat mekanisme pengusulan untuk periode 2 Mei 2026 yang berlangsung pada Oktober hingga November 2025. Publik membutuhkan penjelasan mengenai periode penghargaan yang diajukan Unsoed, waktu pengusulan, serta dokumen yang menjadi dasar proses tersebut agar kronologinya dapat diverifikasi secara terbuka oleh masyarakat.

Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menilai perdebatan mengenai kewenangan pencabutan tanda kehormatan tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari proses sebelum penghargaan diberikan. Menurutnya, pencabutan memang bukan kewenangan universitas, tetapi kampus tetap memiliki tanggung jawab memastikan pengusulan dilakukan secara cermat dan memisahkan pemberian penghargaan dari persoalan integritas yang masih