PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa

Demonstrasi di Depan Gedung Kejagung: Aktivis Lingkungan Tuntut Pengusutan Korupsi Rp2 Triliun PT TPL

Pondokkebaikan.com – Ratusan massa berunjuk rasa di halaman Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat, 21 Agustus 2026. Mereka datang membawa satu tuntutan utama: agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada dua nama tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. Aksi yang diinisiasi Pegiat Aktivis Lingkungan Hidup Indonesia (PALHI) ini sekaligus menjadi bentuk kecaman terhadap kerusakan lingkungan yang mereka anggap berkaitan langsung dengan operasional perusahaan pulp dan kehutanan tersebut di wilayah Sumatera.

Permintaan Agar “Big Boss” Ikut Diperiksa

Koordinator PALHI, Belly Putra Malingga, menyampaikan orasi di hadapan para demonstran dan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta seluruh jajaran kejaksaan untuk menelusuri akar perkara secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada dua tersangka yang telah ditetapkan, melainkan harus menjangkau pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara.

“Kami ingin pihak yang kami nilai sebagai big boss juga ikut diperiksa,” ujar Belly dalam keterangannya pada Jumat.

Belly menambahkan bahwa aparat penegak hukum wajib menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, mekanisme pengendalian korporasi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang memperoleh manfaat dari dugaan pelanggaran hukum tersebut. Ia menekankan bahwa apabila bukti-bukti mengarah ke pihak tertentu, maka pihak itu harus turut diperiksa tanpa pengecualian.

Dua Tersangka dan Kerugian Negara Rp2 Triliun

Sebelum demonstrasi berlangsung, Kejaksaan Agung telah mengumumkan penetapan dua tersangka berinisial BP dan SR dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing PT TPL Tbk untuk periode 2008 hingga 2025. Nilai kerugian negara yang ditaksir dari praktik tersebut mencapai Rp2 triliun.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sebanyak 111 orang saksi serta mengumpulkan barang bukti dari hasil penggeledahan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan Saiful kepada wartawan pada Rabu malam, 12 Agustus 22026.

“Dua tersangka dengan inisial BP dan SR,” kata Saiful kepada wartawan.

Mekanisme Under-Invoicing dalam Ekspor Pulp

PT TPL bergerak di sektor industri pengolahan bubur kertas (pulp) dan kehutanan. Sejak tahun 2008, perusahaan tersebut diduga melakukan ekspor pulp kepada pihak terafiliasi menggunakan skema under-invoicing. Dalam proses ekspor dari Indonesia, produk yang dikirim dilaporkan sebagai paper grade pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP), dengan nilai faktur yang lebih rendah dari harga pasar sesungguhnya. Selisih nilai inilah yang kemudian mengalir keluar dari sistem perpajakan negara dan menimbulkan kerugian fiskal.

Praktik transfer pricing semacam ini lazim terjadi pada transaksi antarpihak terafiliasi dalam korporasi multinasional. Ketika harga transfer ditetapkan di bawah nilai wajar pasar, beban pajak di negara asal ekspor menjadi lebih rendah, sementara keuntungan berpindah ke entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih ringan. Dalam konteks Indonesia, skema ini berpotensi menggerus penerimaan negara secara sistematis selama bertahun-tahun.

Tuntutan Tambahan: Evaluasi Izin dan Penegakan Hukum Lingkungan

Di luar aspek pidana korupsi, PALHI juga menuding adanya keterkaitan antara aktivitas operasional PT Toba Pulp Lestari dengan persoalan kerusakan lingkungan di Sumatera. Massa mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali izin operasional perusahaan yang dinilai bermasalah, serta memastikan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan lingkungan dilaksanakan secara menyeluruh, berbasis bukti, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belly menegaskan bahwa pengusutan perkara tidak boleh bersifat parsial. Ia meminta penyidik menelusuri setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara, termasuk mereka yang berada di level pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur korporasi. Menurutnya, tanpa penelusuran yang sampai ke akar, keadilan bagi masyarakat terdampak lingkungan tidak akan pernah terwujud.

Konteks dan Implikasi

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan salah satu perusahaan pulp terbesar di Indonesia dengan jejak operasional yang membentang selama lebih dari satu dekade. Periode yang disorot penyidik, yakni 2008 hingga 2025, mencakup hampir dua puluh tahun aktivitas ekspor. Jika kerugian negara sebesar Rp2 triliun terbukti secara hukum, maka perkara ini akan menjadi salah satu kasus korupsi korporasi terbesar yang ditangani Kejaksaan Agung dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi masyarakat di kawasan Sumatera yang selama ini mengeluhkan dampak lingkungan dari aktivitas industri pulp, demonstrasi PALHI menjadi pengingat bahwa persoalan ekologi dan persoalan fiskal negara sering kali beririsan. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang siapa yang mengontrol perusahaan, bagaimana izin diberikan, dan apakah negara memperoleh bagian yang semestinya dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya.

Kejaksaan Agung kini menghadapi tekanan publik untuk menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak akan berhenti pada level operasional, melainkan akan menjangkau seluruh rantai keputusan korporasi yang memungkinkan praktik under-invoicing berlangsung selama hampir dua dekade. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan, atau justru semakin terkikis.