Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD

Transformasi Digital Keuangan Daerah: Dari Kanal Bayar ke Manajemen Pendapatan Berbasis Data

Pondokkebaikan.com – Langkah elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah selama ini kerap dipandang sebagai urusan teknis semata—memasang kode QR di kasda, membuka rekening virtual, atau mengaktifkan layanan perbankan digital. Namun, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa pendekatan semacam itu terlalu sempit. Pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Jakarta, Kemendagri menggarisbawahi bahwa digitalisasi transaksi daerah harus melampaui sekadar penyediaan kanal pembayaran nontunai dan bertransformasi menjadi instrumen strategis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara menyeluruh.

Paradigma Baru: Digital Revenue Management

Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan itu mengatur pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menetapkan tata cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Forum tersebut menjadi momentum bagi Kemendagri untuk menggeser narasi digitalisasi dari dimensi teknis menuju dimensi manajerial-keuangan.

Inti pesan yang disampaikan Teguh adalah bahwa setiap transaksi yang tercatat dalam sistem digital daerah bukan sekadar entri pembukuan penerimaan. Data tersebut, ketika diintegrasikan lintas proses—mulai dari pendataan wajib pajak, penetapan tarif, penagihan, rekonsiliasi, hingga pelaporan—menjadi bahan baku untuk pengawasan fiskal, pemetaan potensi penerimaan, dan perumusan kebijakan pendapatan yang berbasis bukti.

“Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar menyediakan QRIS, virtual account, atau mobile banking. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem transaksi yang terintegrasi dan menjadikan data transaksi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.”

Pergeseran paradigma ini, dalam istilah yang digunakan Teguh, berarti berpindah dari konsep digital payment menuju digital revenue management. Dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak lagi sekadar memudahkan warga membayar pajak atau retribusi secara nontunai. Lebih dari itu, otoritas daerah dituntut memanfaatkan jejak data transaksi untuk mengidentifikasi sektor atau wilayah yang belum tergarap optimal, mendeteksi kebocoran penerimaan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak melalui analisis pola pembayaran.

Mengapa Pergeseran Ini Penting bagi Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah selama ini menjadi tulang punggung otonomi fiskal pemerintah daerah. Namun, banyak daerah masih menghadapi persoalan klasik: basis pajak yang sempit, tingkat kepatuhan yang rendah, dan lemahnya kemampuan analitik untuk membaca potensi penerimaan. Digitalisasi yang berhenti pada tahap kanal pembayaran tidak menjawab persoalan-persoalan tersebut. Ia hanya mengubah medium pembayaran dari tunai ke nontunai tanpa mengubah substansi pengelolaan pendapatan.

Sebaliknya, ketika data transaksi diolah secara terintegrasi, pemerintah daerah memperoleh kemampuan untuk melakukan intensifikasi pajak—memaksimalkan penerimaan dari sektor yang sudah terdaftar—dan ekstensifikasi pajak—memperluas basis ke sektor atau aktivitas yang sebelumnya belum dikenai pungutan. Kemampuan analitik semacam ini mengubah posisi daerah dari reaktif menjadi proaktif dalam pengelolaan fiskalnya.

“Kita perlu mengubah cara pandang dari digital payment menuju digital revenue management. Data transaksi tidak boleh berhenti sebagai catatan pembayaran, tetapi harus dimanfaatkan untuk mengawasi, memetakan potensi, dan mengambil kebijakan pendapatan daerah berbasis data.”

Ukuran Keberhasilan yang Berbeda

Teguh juga menekankan bahwa metrik keberhasilan digitalisasi tidak boleh direduksi menjadi angka transaksi yang melewati kanal digital. Jumlah transaksi nontunai memang indikator adopsi, tetapi bukan indikator dampak. Yang menjadi tolok ukur sesungguhnya adalah apakah digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak daerah, menekan kebocoran penerimaan, dan pada akhirnya menaikkan realisasi PAD.

“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan hanya berapa banyak transaksi yang dilakukan melalui kanal digital, tetapi apakah digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, mengurangi kebocoran, dan pada akhirnya meningkatkan PAD.”

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan publik modern yang menempatkan data sebagai aset strategis. Di tingkat nasional, integrasi data perpajakan telah terbukti meningkatkan efisiensi penerimaan negara. Di tingkat daerah, prinsip serupa baru mulai diterapkan secara terbatas, dan Kemendagri melalui forum tersebut mendorong percepatan adopsinya.

Peran Strategis TP2DD

Dalam arsitektur implementasi, TP2DD menempati posisi sentral. Tim ini dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mengoordinasikan percepatan digitalisasi transaksi daerah. Teguh menegaskan bahwa TP2DD tidak boleh menjadi entitas formalitas administratif yang hanya memenuhi kewajiban pelaporan tanpa menghasilkan dampak substansial.

TP2DD diposisikan sebagai motor koordinasi strategis yang memastikan transformasi digital berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap kinerja pendapatan daerah. Koordinasi lintas instansi—Bapenda, Bappeda, dinas teknis, hingga perbankan—menjadi tanggung jawab tim ini agar tidak terjadi fragmentasi sistem atau duplikasi data yang justru menghambat integrasi.

Perubahan Permendagri 56/2021 yang dibahas dalam rakor tersebut dimaksudkan untuk memperkuat mandat dan mekanisme kerja TP2DD agar selaras dengan ambisi baru Kemendagri: menjadikan digitalisasi bukan sekadar modernisasi kanal pembayaran, melainkan fondasi bagi tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Bagi pemerintah daerah yang masih berada pada tahap awal adopsi teknologi pembayaran nontunai, pesan dari Jakarta jelas: langkah berikutnya bukan menambah kanal, melainkan membangun kapasitas analitik dan integrasi sistem. Digitalisasi yang berhenti di gerbang pembayaran adalah digitalisasi yang belum selesai.