Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara

Manuver Hukum Eks Jampidsus: Hendardi Peringatkan Publik Jangan Teralihkan dari Inti Perkara

Pondokkebaikan.com – Perkembangan terbaru dalam kasus hukum yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung menarik perhatian luas dari berbagai kalangan. Ketua SETARA Institute, Hendardi, menyampaikan kekhawatiran serius terkait strategi hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut. Ia menilai bahwa langkah-langkah prosedural yang diambil berpotensi membuat masyarakat fokus pada aspek teknis, bukan pada substansi pelanggaran yang sebenarnya.

Pernyataan ini disampaikan Hendardi dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Acara tersebut membahas transparansi penanganan kasus eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melalui mekanisme praperadilan. Hendardi menekankan pentingnya menjaga kredibilitas sistem peradilan pidana nasional di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus korupsi.

Kritik Terhadap Pengalihan Fokus Publik

Hendardi menjelaskan bahwa argumentasi mengenai praperadilan dan dugaan kesalahan prosedural merupakan hak yang sah bagi tersangka. Namun, ia mengingatkan bahwa aspek prosedural tidak boleh menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari inti permasalahan. Substansi dugaan tindak pidana harus tetap menjadi pusat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Salah satu poin penting yang disoroti Hendardi adalah pengalihan penanganan perkara dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Proses ini, menurutnya, memerlukan penjelasan yang jelas dan transparan kepada publik. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip independensi lembaga penegak hukum serta potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul.

“Penegakan due process of law tidak boleh dipahami secara parsial. Jika memang hendak membela prinsip hukum, maka seluruh rangkaian proses harus diuji secara objektif sejak awal, termasuk keputusan pengalihan penyidikan,” ujar Hendardi dalam pernyataannya.

Ujian Kredibilitas Sistem Peradilan

Menurut Hendardi, kasus ini melampaui kepentingan pribadi seorang mantan pejabat tinggi. Perkara tersebut menjadi momen penting untuk menguji kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia secara keseluruhan. Publik berhak mengharapkan proses hukum yang independen, transparan, bebas dari konflik kepentingan, dan berorientasi pada pengungkapan kebenaran materiil.

Hendardi juga menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam konteks ini. Ia berharap penegakan hukum yang kuat dapat mewujudkan keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Kepercayaan publik merupakan fondasi penting bagi stabilitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kita semua berharap supremasi hukum ditegakkan sehingga keadilan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik pada penegakan hukum bisa kita jaga,” kata Hendardi.

Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik

Salah satu peringatan serius dari Hendardi berkaitan dengan kemungkinan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum formal. Ia mengingatkan bahwa apabila kepercayaan publik terus menurun, masyarakat dapat terdorong mencari jalan sendiri dalam memperjuangkan keadilan. Hal ini dapat terwujud melalui berbagai bentuk aksi, termasuk civil disobedience, mob justice, maupun street justice.

Civil disobedience merujuk pada tindakan ketidaktaatan sipil yang dilakukan secara damai namun sengaja melanggar hukum untuk memprotes kebijakan atau praktik yang dianggap tidak adil. Mob justice terjadi ketika masyarakat mengambil alih fungsi peradilan secara spontan, seringkali tanpa prosedur yang jelas. Sementara itu, street justice mengacu pada bentuk-bentuk keadilan yang muncul dari akar rumput, biasanya sebagai respons terhadap kegagalan sistem formal.

Oleh karena itu, Hendardi mendorong seluruh proses hukum dalam perkara tersebut dikawal secara terbuka dan akuntabel. Tujuannya adalah agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa maupun upaya menghindarkan pihak tertentu dari pertanggungjawaban hukum. Transparansi menjadi kunci untuk mencegah persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Narasumber dan Peserta Diskusi

Diskusi umum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Veteran Jakarta, menjadi salah satu pembicara. Assoc. Prof. Drs. Tb. Massa Djafar, M.Si., Ph.D., Akademisi Pascasarjana Universitas Nasional, juga memberikan pandangannya. Hendardi sendiri sebagai Ketua SETARA Institute menyampaikan analisisnya. Drs. Mohammad Saleh Gawi, S.H., M.H., Pengamat Hukum, serta Assoc. Prof. Dr. Muhammad Reza Syariffudin Zaki, S.H., M.H., Managing Partner Reza Zaki Lawfirm, melengkapi panel diskusi.

Peserta yang hadir berasal dari beragam kelompok masyarakat. Mulai dari organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, perwakilan mahasiswa, peneliti dan praktisi, hingga masyarakat umum. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan betapa pentingnya kasus tersebut bagi berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

SETARA Institute, sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemantauan demokrasi dan hak asasi manusia, memiliki peran penting dalam memberikan perspektif independen terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Pendekatan yang mereka ambil selalu berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Kasus ini akan terus menjadi sorotan publik seiring dengan perkembangan proses hukum selanjutnya. Masyarakat menunggu kejelasan mengenai bagaimana lembaga penegak hukum menangani perkara ini dengan penuh integritas. Kepercayaan publik tidak boleh diambil alih begitu saja, melainkan harus dibangun melalui tindakan nyata yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.