Target 150 Ribu Siswa Sekolah Rakyat Disorot, Dinilai Abaikan Akar Ketimpangan

Kritik Terhadap Target Sekolah Rakyat: Fokus pada Angka atau Akar Masalah?

Pondokkebaikan.com – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Lanoke Intan Paradita, dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyampaikan bahwa target ambisius pemerintah untuk menampung 150 ribu siswa miskin hingga tahun 2027 belum menyentuh inti permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Program ini memang telah menunjukkan kemajuan dalam hal jumlah fisik bangunan dan kuota siswa, namun pertanyaan mendasar muncul mengenai apakah ekspansi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Status Saat Ini Program Sekolah Rakyat

Hingga Jumat, 14 Agustus 2026, pemerintah telah mengoperasikan sekitar 165 bangunan Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Fasilitas-fasilitas ini menampung lebih kurang 43 ribu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Angka-angka ini tentu membanggakan dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat marginal. Namun, kebanggaan terhadap angka kuantitatif tersebut perlu diimbangi dengan evaluasi mendalam terhadap kualitas pembelajaran yang diberikan.

Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk melayani anak-anak di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau yang dikenal dengan sebutan 3T. Wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik unik yang menuntut pendekatan pendidikan berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan. Infrastruktur yang terbatas, kondisi geografis yang menantang, serta keterbatasan akses menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan program pendidikan di kawasan-kawasan tersebut.

Kritik Terhadap Pendekatan Kuantitatif

Kalau target angkanya, menurut saya masuk akal. Tetapi, seperti diskusi yang bergulir sekarang terkait Sekolah Rakyat, isunya bukan pada berapa jumlah sekolah yang ditargetkan, melainkan urgensi dan ketepatan strategi perbaikan kualitas pendidikan serta pengentasan kemiskinan.

Pernyataan Lanoke ini menyoroti celah penting dalam kebijakan pendidikan saat ini. Fokus berlebihan pada pencapaian angka dapat menciptakan ilusi keberhasilan yang tidak berbanding lurus dengan realitas di lapangan. Ketika pemerintah hanya mengandalkan data kuantitatif untuk mengukur keberhasilan, publik berpotensi dibodohi oleh angka-angka yang terlihat impresif namun tidak mencerminkan mutu pendidikan secara utuh.

Di balik kebanggaan ekspansi kuota dan pembangunan fisik bangunan Sekolah Rakyat, terdapat bahaya laten berupa pengabaian mutu pembelajaran. Realitas pahit infrastruktur daerah terisolasi sering kali tidak terakomodasi dengan baik dalam perencanaan program. Siswa-siswa di beberapa wilayah harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju sekolah, bahkan menghadapi medan ekstrem seperti menyeberangi sungai untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar.

Perluasan Akses vs Perbaikan Kualitas

Penambahan sekolah dan peningkatan kuota siswa memang merupakan salah satu bagian penting dari upaya memperluas akses pendidikan. Namun, Lanoke menekankan bahwa hal ini hanya menjadi satu komponen dari strategi yang lebih komprehensif. Pembangunan gedung-gedung sekolah baru akan menjadi sia-sia jika pemerintah mengabaikan variabel-variabel pendukung lain yang sama vitalnya bagi keberlanjutan belajar anak-anak miskin.

Penambahan sekolah dan kuota siswa hanya menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas akses.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi keluarga, ketersediaan transportasi, serta akses anak terhadap sumber belajar yang berkualitas seperti buku dan perpustakaan. Pembangunan sekolah harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan siswa. Kegagalan dalam melakukan pemetaan kebutuhan berbasis karakteristik lokal berpotensi besar membuang-buang anggaran negara untuk program yang tidak tepat sasaran.

Rekomendasi untuk Perbaikan Berkelanjutan

Problematika pendidikan perkotaan yang padat sama sekali tidak bisa diselesaikan dengan resep yang sama untuk daerah terpencil yang terisolasi. Setiap wilayah memiliki dinamika dan tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan spesifik. Lanoke mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat seharusnya tidak hanya diukur dari data kuantitatif partisipasi siswa. Evaluasi berbasis angka belum mampu menggambarkan mutu proses pembelajaran maupun tantangan nyata yang dihadapi peserta didik di lapangan.

Sesuatu yang hanya dinilai dengan angka akan menjadikan angka sebagai satu-satunya capaian. Padahal, angka tidak selalu mencerminkan kualitas, proses, maupun keberhasilan pendidikan secara utuh.

Pemerintah didesak untuk menghentikan obsesi perburuan angka dan segera menyeimbangkan perluasan Sekolah Rakyat dengan perbaikan kesejahteraan guru, penataan kurikulum berbasis potensi lokal, serta pemantauan berkala yang objektif. Jika tujuannya maju bersama, perbaikan kualitas harus menyasar seluruh unit pendidikan, bukan hanya Program Sekolah Rakyat.

Jika tujuannya maju bersama, perbaikan kualitas harus menyasar seluruh unit pendidikan, bukan hanya Program Sekolah Rakyat. Kualitas guru, bahan ajar, dan fasilitas semestinya dinikmati seluruh anak Indonesia tanpa memandang lokasi sekolah mereka.

Langkah-langkah konkret yang diperlukan meliputi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan bahan ajar yang relevan dengan konteks lokal, serta pemantauan yang dilakukan secara berkala dan transparan. Dengan pendekatan holistik seperti ini, program Sekolah Rakyat dapat benar-benar menjadi solusi berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia.