Dasco: Dwikewarganegaraan Diaspora Akan Diberlakukan Terbatas dan Sangat Selektif

Wacana Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora Indonesia Masuk Tahap Seleksi Ketat

Pondokkebaikan.com – Dasco – Usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian status kewarganegaraan ganda bagi warga Indonesia perantauan mendapat respons positif dari pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa mekanisme yang diusulkan pemerintah akan dijalankan dengan pendekatan selektif dan tidak bersifat massal.

Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Dasco di kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam keterangannya, anggota DPR tersebut menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kerangka kebijakan yang memungkinkan diaspora Indonesia mempertahankan kewarganegaraan negara tempat mereka menetap sambil memperoleh hak-hak kewarganegaraan di tanah air.

Sejarah Pemrosesan Kewarganegaraan di DPR

Menurut Dasco, lembaga legislatif sebenarnya sudah memiliki pengalaman panjang dalam menangani berbagai permohonan kewarganegaraan. Proses ini tidak baru, melainkan telah berjalan rutin untuk kepentingan sektor-sektor strategis nasional.

“Ya, kan selama ini memang kadang-kadang kita juga ada permintaan dari pemerintah untuk memproses persetujuan kewarganegaraan dari misalnya pemain-pemain di bidang olahraga, sepak bola, basket, dan itu kemudian kita proses,” ujar Dasco.

Kasus-kasus sebelumnya umumnya melibatkan atlet-atlet berprestasi yang berkontribusi bagi Indonesia namun memiliki kewarganegaraan asing. Namun, wacana terbaru yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan terarah.

Menyasar Diaspora Berpotensi Tinggi

Kebijakan yang sedang dirumuskan ini secara spesifik menyasar kelompok diaspora Indonesia yang memiliki keahlian, pengalaman, dan kapasitas untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Banyak warga Indonesia yang telah lama menetap di luar negeri dan memiliki jaringan profesional yang kuat.

“Nah, tetapi tadi kalau dengar dari pemerintah, bahwa sebenarnya banyak juga diaspora-diaspora yang berpotensi kemudian untuk menyumbangkan tenaga, pikiran ke Indonesia, tetapi kemudian, mungkin karena sudah lama tinggal di luar, tapi kemudian juga pemerintah ingin memfasilitasi kewarganegaraan di sini tanpa melepaskan kewarganegaraan asal,” lanjutnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat menarik kembali talenta-talenta terbaik Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Dengan tidak harus melepaskan kewarganegaraan asal, para diaspora tidak perlu menghadapi dilema antara mempertahankan identitas negara tempat mereka tinggal dan membuka pintu kembali ke Indonesia.

Mekanisme Seleksi yang Ketat

Salah satu poin penting yang ditegaskan oleh Dasco adalah bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan secara umum kepada seluruh diaspora Indonesia di luar negeri. Sebaliknya, akan ada proses penyaringan yang ketat untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki potensi dan kualifikasi yang sesuai yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

“Nah, sehingga tadi sudah disampaikan bahwa akan dilakukan secara terbatas dan sangat selektif,” pungkasnya.

Sikap selektif ini penting untuk menjaga integritas kebijakan dan memastikan bahwa sumber daya negara dialokasikan kepada mereka yang benar-benar dapat memberikan kontribusi nyata. Kriteria seleksi kemungkinan akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti bidang keahlian, pengalaman kerja, usia, dan potensi kontribusi terhadap sektor-sektor prioritas nasional.

Konteks dan Implikasi Kebijakan

Kebijakan kewarganegaraan ganda untuk diaspora ini sejalan dengan tren global di mana banyak negara berusaha menarik kembali talenta-talenta terbaik mereka yang tersebar di seluruh dunia. Indonesia memiliki diaspora yang cukup besar, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Eropa, dan Asia Timur.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini dapat membuka peluang investasi dan transfer teknologi dari para diaspora yang memiliki pengalaman internasional. Dari sisi sosial-budaya, kehadiran mereka dapat memperkaya dinamika masyarakat Indonesia dengan perspektif global.

Di sisi lain, implementasi kebijakan ini juga memerlukan persiapan infrastruktur hukum dan administratif yang memadai. DPR dan pemerintah perlu memastikan bahwa proses verifikasi dan seleksi berjalan transparan dan akuntabel.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi persaingan global untuk menarik sumber daya manusia berkualitas. Dengan memberikan fleksibilitas kewarganegaraan, Indonesia dapat menjadi lebih menarik bagi para profesional dan ahli yang ingin berkontribusi tanpa harus meninggalkan kehidupan mereka di negara tempat mereka menetap.

Sementara itu, berbagai pihak masih menunggu detail teknis mengenai kriteria seleksi dan mekanisme pengajuan yang akan diterapkan. DPR diperkirakan akan segera menyusun kerangka hukum yang mendukung implementasi kebijakan ini secara efektif dan efisien.