Perombakan Buku Sekolah, Solusi Literasi atau Cuma Proyek Bisnis Baru?

Debat Buku Sekolah: Inovasi Pendidikan atau Peluang Bisnis Baru?

Pondokkebaikan.com – Indonesia sedang berada di persimpangan kebijakan pendidikan. Pemerintah pusat berencana melakukan pembaruan menyeluruh terhadap buku pelajaran mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Langkah ini diklaim sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi generasi muda sekaligus menutup kesenjangan dengan standar pendidikan internasional.

Namun, inisiatif tersebut memicu respons beragam dari berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan kekhawatiran serius. Mereka khawatir program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, melainkan juga berpotensi menjadi ladang bisnis baru yang menguras kas negara.

Para akademisi dan praktisi pendidikan juga memberikan pandangan kritis. Menurut mereka, perbaikan sistem pendidikan seharusnya tidak berhenti pada penggantian fisik buku pelajaran. Fokus utama harus tertuju pada penguatan kurikulum dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar di seluruh Indonesia.

Motivasi Pemerintah Memperbarui Buku Ajar

Presiden Prabowo Subianto menjadi sosok yang mendorong rencana pembaruan buku teks ini. Kebijakan tersebut mendapat perhatian publik yang cukup luas karena menyentuh aspek fundamental dalam proses belajar mengajar. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional, buku-buku sekolah juga harus ikut diganti.

Kontroversi ini melampaui sekadar perubahan isi halaman-halaman buku. Ada dimensi ekonomi dan kepentingan industri penerbitan yang turut bermain di sini. Pemerintah menilai bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

“Kita mau mengejar ketertinggalan sehingga buku yang kita desain baik tampilan maupun isi ke arah sana,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pernyataannya baru-baru ini.

Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek visual buku. Penguatan kemampuan siswa dalam bidang matematika, sains, teknologi informasi, dan bahasa Inggris menjadi prioritas utama. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Materi pembelajaran yang baru diharapkan lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Selain itu, buku-buku ini juga dirancang untuk memperkuat kemampuan akademik siswa sejak mereka menempuh pendidikan dasar. Pendekatan ini bertujuan agar siswa memiliki fondasi yang kuat sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Aspek berpikir kritis atau critical thinking juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah ingin materi pembelajaran mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga mampu menganalisis informasi secara mendalam.

Kekhawatiran Terhadap Anggaran Negara

Alasan untuk memperbaiki buku pelajaran tidak serta merta berarti seluruh buku harus diganti secara serentak. Pemerintah dinilai perlu melakukan audit substansi terlebih dahulu. Tujuannya agar perubahan benar-benar menyasar materi yang memang bermasalah, bukan sekadar mengganti semua buku tanpa evaluasi mendalam.

“Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya pada Rabu (12/8/2026).

JPPI menekankan bahwa perbaikan buku harus didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap isi. Penggantian menyeluruh tidak selalu diperlukan jika kesalahan hanya ditemukan pada bagian atau bab tertentu. Pendekatan selektif ini akan lebih efisien secara anggaran.

Persoalan anggaran menjadi isu krusial dalam rencana ini. Pengadaan buku dalam skala besar berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Risiko ini akan semakin nyata apabila pengadaan tidak didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan evaluasi yang jelas.

Kekhawatiran lain muncul ketika agenda peningkatan mutu pendidikan bergeser menjadi proyek cetak ulang buku. Ubaid Matraji mengingatkan agar alasan perbaikan kualitas tidak menjadi pintu masuk bagi proyek bisnis buku pelajaran yang menguntungkan segelintir pihak.

Isu Fisik dan Konten Buku Saat Ini

Pemerintah juga menemukan berbagai masalah pada buku-buku pelajaran yang selama ini digunakan di sekolah. Sebagian materi dinilai sudah ketinggalan zaman dan kurang komunikatif bagi siswa. Bahkan, masih ditemukan kesalahan faktual serta bias dalam penyajian informasi.

Kondisi fisik buku juga menjadi perhatian. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa desain buku kurang menarik bagi generasi muda. Ukuran tulisan yang terlalu kecil dan bahan buku yang mudah rusak mengganggu kenyamanan belajar. Pemerintah ingin menghadirkan buku yang lebih menarik, mudah dibaca, lebih awet, dan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Langkah ini dikaitkan dengan agenda yang lebih luas, yaitu mengembalikan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah berencana memperbanyak bahan bacaan yang menarik minat siswa. Pembaruan buku pelajaran diharapkan menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat kebiasaan membaca tersebut.

Transparansi sebagai Kunci Keberhasilan

Transparansi menjadi titik penting dalam rencana perombakan buku pelajaran. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci buku mana yang bermasalah, bagian apa yang harus diperbaiki, serta dasar pengambilan keputusan untuk mengganti atau mempertahankan buku yang sudah ada.

Sorotan publik juga mengarah pada potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Diperlukan mekanisme yang jelas agar setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apakah buku-buku baru ini benar-benar diperlukan atau hanya menjadi proyek bisnis baru.

Dengan pendekatan yang tepat, perombakan buku sekolah dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan literasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi beban tambahan bagi negara tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan Indonesia.