Status dan Latar Belakang Tak Boleh Halangi Hak Korban Kekerasan
Pondokkebaikan.com – Perempuan korban kekerasan di Indonesia sering menghadapi hambatan ganda. Selain kekerasan yang menimpa mereka, status sosial dan latar belakang hidup juga menjadi penghalang dalam mendapatkan keadilan. Status dan Latar Belakang Tak Boleh menjadi prinsip penting yang harus ditegakkan dalam sistem perlindungan korban. Forum Pengada Layanan sebagai organisasi layanan korban kekerasan menyoroti bahwa perempuan dengan disabilitas memerlukan perhatian khusus. Kondisi fisik dan mental mereka menuntut pendekatan komprehensif agar keterbatasan tidak menghalangi hak-hak dasar.
Tantangan Perempuan Disabilitas dalam Akses Perlindungan
Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan Ferry Wira Padang menjelaskan bahwa pendampingan korban disabilitas merupakan tantangan besar dalam sistem perlindungan. Keterbatasan korban sering menjadi catatan penting yang harus dipertimbangkan dalam proses pendampingan.
Mungkin menjadi tantangan terberat pendamping korban, meyakinkan korban disabilitas dengan keterbatasan pada korban yang menjadi catatan penting.
Ferry menekankan bahwa perempuan disabilitas harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Kerentanan Berlapis pada Berbagai Kelompok Korban
Komisi Nasional Perempuan mencatat adanya ratusan perempuan dari berbagai kelompok yang mengalami kerentanan berlapis. Kelompok-kelompok tersebut meliputi pekerja seks, penyintas HIV, dan pengguna NAPZA. Data Forum Pengada Layanan menunjukkan terdapat 277 perempuan pekerja seks yang menjadi korban kekerasan. Mayoritas berada dalam rentang usia 18 hingga 40 tahun. Kekerasan terhadap kelompok ini dapat terjadi dalam dua konteks, yaitu relasi intim maupun relasi transaksional. Sri Agustini, komisioner Komnas Perempuan, menjelaskan bahwa kerentanan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebutuhan keluarga, keterbatasan pendidikan, dan riwayat kekerasan sebelumnya.
Menunjukan kekerasan terjadi relasi intim di lingkungan teman-teman pekerja seks.
Perempuan dengan HIV dan Pengguna NAPZA
Kerentanan berlapis juga dialami oleh perempuan dengan HIV dan pengguna NAPZA. Data Forum Pengada Layanan bersama Jaringan Perempuan Positif Indonesia menunjukkan hingga Januari 2025, terdapat 57 perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV-AIDS. Sementara itu, data Titian Perempuan mencatat 23 perempuan korban dalam lingkup NAPZA mengakses layanan pada tahun 2025. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan delapan kasus pada tahun 2024.
Artinya mengalami kerentanan berlapis di perempuan NAPZA, pekerjaan seks dan HIV.
Status Sosial Tidak Boleh Menjadi Penghalang Keadilan
Kondisi-kondisi tersebut diperparah oleh stigma dan diskriminasi yang masih melekat pada masyarakat. Stigma ini membuat korban semakin sulit mengakses perlindungan dan layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Sri Agustini menegaskan bahwa status maupun latar belakang korban tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak mereka atas perlindungan dan keadilan. Perempuan pekerja seks, pengguna NAPZA, maupun penyintas HIV tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan.
Status tidak boleh lagi menjadi alasan dalam hak perlindungan dan keadilan.
Implikasi bagi Sistem Perlindungan Nasional
Permasalahan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan sistem perlindungan nasional. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada semua kelompok korban. Institusi-institusi terkait perlu memastikan bahwa proses pendampingan dan pemulihan tidak terhalang oleh status sosial korban. Pendekatan ini harus mencakup aspek hukum, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi. Stigma yang masih melekat pada masyarakat juga perlu ditangani melalui edukasi dan kampanye publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, korban dari berbagai latar belakang dapat merasa aman untuk mengadu dan mengakses layanan tanpa takut dihakimi. Keadilan bagi korban kekerasan harus bersifat universal dan tidak membedakan berdasarkan status sosial, kondisi kesehatan, atau latar belakang hidup.
Frequently Asked Questions
Apa saja kelompok korban yang mengalami kerentanan berlapis?
Kelompok korban yang mengalami kerentanan berlapis meliputi pekerja seks, penyintas HIV, pengguna NAPZA, dan perempuan disabilitas. Setiap kelompok memiliki tantangan unik dalam mengakses perlindungan dan keadilan.
Berapa jumlah perempuan pekerja seks yang menjadi korban kekerasan?
Menurut data Forum Pengada Layanan, terdapat 277 perempuan pekerja seks yang menjadi korban kekerasan. Mayoritas dari mereka berada dalam rentang usia 18 hingga 40 tahun.
Bagaimana tren kasus korban NAPZA dalam beberapa tahun terakhir?
Data Titian Perempuan mencatat 23 perempuan korban NAPZA mengakses layanan pada tahun 2025, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan delapan kasus yang tercatat pada tahun 2024.
Mengapa status sosial tidak boleh menghalangi hak korban?
Sri Agustini dari Komnas Perempuan menegaskan bahwa status maupun latar belakang korban tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak mereka atas perlindungan dan keadilan. Setiap korban berhak mendapatkan penanganan yang setara tanpa diskriminasi.
