Belum Ada Kuota Khusus, Penyandang Disabilitas Tertinggal di Program Andalan Prabowo

Komisi Nasional Disabilitas Ajukan Kuota Khusus dalam Program Nasional Prabowo

Pondokkebaikan.com – Komisi Nasional Disabilitas (KND) secara resmi mendorong pemerintah untuk menyediakan kuota khusus bagi penyandang disabilitas dalam berbagai program strategis yang sedang digulirkan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kelompok disabilitas tidak tertinggal dalam pembangunan nasional. Komisioner KND, Jonna A. Damanik, menyampaikan aspirasi tersebut kepada wartawan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2026.

Harapan Menuju Tata Kelola Inklusif

Kebijakan yang diusulkan oleh KND ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif. Selain itu, isu kesetaraan bagi penyandang disabilitas juga akan lebih diarusutamakan dalam berbagai kebijakan publik. Jonna menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam program-program andalan pemerintah.

Dengan adanya keterlibatan tersebut, diharapkan isu kesetaraan dapat menjadi bagian dari wacana utama. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang setara dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat. Jonna menekankan pentingnya inklusi dalam setiap program strategis nasional.

“Jadi ketika berbicara program strategis nasional, sekolah rakyat, koperasi merah putih atau apa pun, ya, disabilitas selalu bagian dari itu,” ujar Jonna kepada awak media pada Minggu (27/7/2026).

Program Andalan yang Disasar

KND secara spesifik menyoroti beberapa program andalan yang perlu melibatkan penyandang disabilitas. Dua program utama yang disebutkan adalah Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program ini memiliki jangkauan yang luas di seluruh Indonesia dan berpotensi memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Pihak KND berharap pemerintah dapat mengikutsertakan penyandang disabilitas agar mereka ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program-program tersebut. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dalam pelaksanaan program.

Kuota dan Affirmative Action

Terkait besaran kuota yang akan disediakan, Jonna menyatakan bahwa keputusan akhir sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah akan menentukan besaran kuota sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, KND merasa bersyukur karena isu disabilitas dan keluarga disabilitas telah mendapat perhatian melalui affirmative action.

“Tetapi kami bersyukur, kalau berbicara tentang disabilitas atau keluarga disabilitas ada affirmative action,” tambahnya.

Sebelumnya, KND pernah menyampaikan harapan agar pemerintah menyediakan minimal sepuluh persen kursi dari total murid di setiap Sekolah Rakyat bagi anak-anak penyandang disabilitas. Angka ini menjadi acuan awal yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Langkah Konkrit ke Depan

Jonna juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun berbagai langkah strategis. Langkah-langkah ini bertujuan agar anak-anak penyandang disabilitas dapat menjadi bagian integral dari program andalan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini menunjukkan komitmen KND untuk memastikan tidak ada kelompok yang terabaikan.

Upaya ini juga sejalan dengan tren global yang semakin menekankan inklusi disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan. Dengan adanya kuota khusus, diharapkan penyandang disabilitas dapat mengakses peluang yang setara dengan masyarakat umum.

Selain itu, disebutkan pula bahwa film istimewa akan menghadirkan anak disabilitas sebagai tokoh utama. Hal ini merupakan bentuk representasi positif yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, dorongan KND untuk kuota khusus merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif. Pemerintah diharapkan dapat merespons positif usulan ini demi kemajuan bersama.