Wamendagri sebut pembangunan Papua perlu sinergi dan tata kelola

Special Plan – Jakarta, Selasa – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menggarisbawahi kebutuhan pengembangan kerja sama, sinergi, serta pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dalam mempercepat pertumbuhan daerah di Tanah Papua. Menurutnya, inisiatif ini menjadi prioritas nasional yang secara konsisten diperhatikan oleh Presiden serta pemerintah RI melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah afirmatif. Dalam keterangannya, Ribka menekankan bahwa sinergi dan koordinasi antar lembaga tidak hanya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, tetapi juga menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

“Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta langkah afirmatif,”

Penegasan tersebut disampaikan saat Ribka memberikan sambutan dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang diadakan secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Forum ini memiliki tema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif.” Tujuan utamanya adalah sebagai wadah strategis untuk meningkatkan kemitraan antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Papua.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah terus berupaya membangun kerja sama yang lebih erat di Papua untuk mencapai tujuan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan dasar, pengembangan ekonomi inklusif, serta penguatan keterhubungan wilayah. Selain itu, peran masyarakat adat dan budaya lokal juga diperkuat dalam proses pembangunan, dengan fokus pada tiga aspek utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Menurut Ribka, upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua telah mencapai titik puncaknya pada tahun 2026. Hal ini terlihat dari realisasi Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang telah mencapai 100 persen hingga Mei 2026, menandai momentum penting dalam peningkatan pengelolaan dana tersebut. “Tahun 2026 menjadi saat yang tepat untuk mendorong pengelolaan Dana Otsus secara lebih optimal di 46 kabupaten/kota di Tanah Papua,” ujarnya.

“Dana Otonomi Khusus harus dikelola dengan prinsip 5T, yaitu Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Penggunaan Dana. Jadi, ini 5T semoga menjadi acuan kerja dari teman-teman pemerintah daerah untuk kami terus melakukan perubahan,”

Ribka menambahkan, prinsip 5T menjadi panduan penting dalam menjaga efektivitas penggunaan dana untuk pembangunan. Dengan prinsip tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan, waktu, serta tujuan yang telah ditetapkan. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana harus transparan dan berimbang, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Forum tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan lembaga terkait. Dalam acara yang berlangsung, hadir pula Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai, serta Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, Ahmad Fajri. Di samping itu, Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) dari Kementerian Keuangan, juga turut mengambil bagian. Hadir pula pejabat dari berbagai kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan nasional dan internasional, yang saling berkolaborasi dalam mengatasi tantangan khusus di Papua.

Dalam sambutan, Ribka menyoroti peran Kemendagri dalam menjaga konsistensi dan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kementerian Dalam Negeri memainkan peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Langkah strategis lainnya yang dijalankan pemerintah adalah penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka kerja jangka panjang untuk memandu pembangunan Papua hingga 2041. Fokus utama dari rencana ini adalah pengembangan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan kerja.

Ribka juga menegaskan bahwa Papua perlu terus berupaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan mekanisme pengawasan, agar program pembangunan bisa berjalan efisien dan berkelanjutan. “Pembangunan yang baik tidak hanya bergantung pada sumber daya, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan.

Kegiatan ini menjadi platform penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dijalankan, serta merancang strategi baru yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal Papua. Ribka berharap, melalui forum ini, seluruh pihak dapat berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan. “Kita harus terus beradaptasi dengan tantangan yang ada, baik secara teknis maupun budaya,” tambahnya.

Dengan adanya kolaborasi yang lebih intensif, Kemendagri optimis bahwa Papua dapat menjadi contoh sukses dalam pembangunan daerah yang berimbang. Selain itu, pembangunan Papua juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat identitas budaya serta lingkungan hidup di wilayah tersebut. Ribka menyatakan, bahwa kerja sama yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat proses transisi menuju Papua yang lebih sejahtera.

Sebagai bagian dari upaya ini, forum juga membahas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus. Ribka menyoroti pentingnya pemerintah daerah memahami dan memanfaatkan dana secara optimal, serta memastikan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan pembangunan. “Ini adalah langkah penting untuk membangun