Pertamina dan Pemda Kolaborasi Dukung Ketahanan Energi serta Pangan

Key Discussion –

Jakarta – PT Pertamina EP bermitra dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan nasional mengenai kebutuhan energi serta ketersediaan pangan. Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf, mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan swasembada energi diperlukan kerja sama yang terpadu antara berbagai pihak. “Mencapai keandalan energi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis, serta peran aktif semua pemangku kepentingan,” jelas Nanang dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Event Harmonisasi Tata Ruang Dijadwalkan di Surabaya

Kerja sama tersebut diimplementasikan melalui kegiatan bertajuk “Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Astacita Ketahanan Energi dan Pangan,” yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, pada 18–19 Mei 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, seperti Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah serta Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Anggono Mahendrawan, Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat, serta Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y. Nasroen.

Sejumlah kepala daerah dan perwakilan instansi pemerintahan dari wilayah Jawa bagian barat dan timur turut hadir, di antaranya Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, serta jajaran pemerintahan yang bertugas di Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan unit dinas terkait di wilayah tersebut. Dalam acara ini, para peserta mengupas peran pembangunan sektor energi dalam mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk perbaikan tata ruang dan pengelolaan lahan yang berdampak pada ketahanan pangan.

Komitmen Pihak Terkait dalam Mendorong Sinergi

Direktur Utama PT Pertamina EP, Rachmat Hidajat, mengapresiasi partisipasi semua pihak dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, agenda ini bertujuan menghasilkan kesepahaman bersama dan kolaborasi terpadu untuk mendorong peningkatan produksi minyak bumi serta pencapaian target ketahanan energi dan pangan nasional. “Kita harapkan, acara ini menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi dan strategi antar institusi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Rachmat.

Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor pertanian, serta industri energi. “Kita berharap, kolaborasi ini mampu memberikan langkah konkret dalam mengatasi tantangan operasional hulu migas, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan energi dan perlindungan lingkungan,” ujar Hermansyah.

Penekanan pada Kebijakan Pengelolaan Tanah dan Ruang

Dalam acara tersebut, para peserta juga membahas kebijakan pengendalian dan penertiban tanah serta tata ruang. Diskusi ini bertujuan menjamin keselarasan antara kegiatan industri migas dan kebutuhan pertanian, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen mereka untuk mendukung upaya Pertamina, termasuk penyelesaian berbagai isu yang muncul dalam operasional hulu migas sesuai peraturan yang berlaku.

Kerja sama antara Pertamina dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan rancangan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan memadukan kebutuhan energi dan pangan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa penggunaan lahan untuk produksi migas tidak mengganggu pertanian lokal. Nanang Abdul Manaf menyoroti bahwa keberhasilan swasembada energi akan berdampak langsung pada stabilitas pangan, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan pertanian sebagai sumber penghidupan.

Pertamina, sebagai salah satu pelaku utama sektor energi, juga menjelaskan peran penting mereka dalam memastikan pasokan energi yang cukup dan terjangkau. Rachmat Hidajat menambahkan bahwa Pertamina terus berupaya mempercepat produksi migas melalui inovasi teknologi dan pengoptimalan sumber daya yang ada. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah memungkinkan kita untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mengurangi hambatan dalam implementasi kebijakan,” kata Rachmat.

Hermansyah Y. Nasroen menyoroti bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk merencanakan pembangunan energi, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencakup aspek sosial dan lingkungan. “Kita perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap proyek energi, agar tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali,” ujarnya.

Kebijakan pengendalian tanah dan ruang menjadi topik utama dalam diskusi. Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah serta Ruang Kementerian ATR/BPN, menjelaskan bahwa tata ruang yang baik akan memfasilitasi penggunaan lahan secara efisien, baik untuk pertanian maupun industri energi. “Dengan harmonisasi tata ruang, kita bisa menghindari konflik antara kepentingan pertanian dan kebutuhan energi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelas Lampri.

Selain itu, acara ini menjadi ajang untuk memperkuat komunikasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan sektor pertanian. Dengan saling berkoordinasi, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat. Nanang Abdul Manaf menambahkan bahwa keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada keseriusan semua pihak dalam mematuhi peraturan dan menjaga kepentingan bersama.

Komitmen untuk mencapai ketahanan energi dan pangan nasional akan terus ditingkatkan melalui kegiatan serupa. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pertamina dan pemerintah daerah bersama-sama mengupayakan solusi yang komprehensif, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Kebijakan yang dihasilkan dari diskusi ini akan menjadi dasar bagi keputusan di tingkat lokal dan nasional, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam keseluruhan kegiatan, Pertamina dan pemerintah daerah sepakat bahwa sinergi antar sektor merupakan kunci keberhasilan. Mereka berharap kerja sama ini dapat menjadi model bagi kolaborasi lain di masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan membangun kesepahaman yang kuat, diperkirakan kebutuhan energi dan pangan akan terpenuhi secara lebih efektif, serta mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.