Key Strategy: Kemenhub perkuat reformasi layanan publik lewat digitalisasi
Kemenhub perkuat reformasi layanan publik lewat digitalisasi
Key Strategy – Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengejar transformasi signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan, dengan fokus pada penerapan digitalisasi, integrasi sistem data, serta penguatan pengendalian internal. Upaya ini bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi, mempercepat akses layanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efisien. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini mengharapkan layanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah dijangkau, serta bebas dari praktik penyimpangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, saat menghadiri kegiatan penting yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
Langkah Strategis untuk Meningkatkan Transparansi
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub meluncurkan inisiatif pembangunan zona integritas sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, efektif, serta berkinerja tinggi. Acara tersebut diadakan di Kantor Kementerian Perhubungan dan menjadi penanda awal dalam percepatan pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tujuan utamanya adalah memastikan setiap unit kerja dalam sektor perhubungan darat berkomitmen untuk mewujudkan sistem yang transparan dan akuntabel.
“Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyimpangan,” kata Aan Suhanan. Pernyataan ini menegaskan bahwa reformasi tidak hanya sekadar perubahan prosedur, tetapi juga pergeseran mindset aparatur publik menuju ke arah yang lebih responsif dan adaptif.
Dalam konteks ini, Aan menggarisbawahi pentingnya mengubah pola kerja lama yang sering dianggap lambat dan kaku. Menurutnya, Kemenhub harus menjadi lembaga yang bisa menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat. “Kita harus menjadi organisasi yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menjawab kebutuhan publik,” tambahnya. Ini menjadi tantangan besar dalam menghadapi era digital yang semakin pesat.
Integrasi Data sebagai Pendorong Kinerja
Aan Suhanan menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya alat teknis, tetapi juga elemen kunci dalam menegakkan reformasi yang nyata dan berkelanjutan. “Penguatan digitalisasi, integrasi sistem data, serta pengendalian internal yang ketat adalah langkah strategis untuk mengubah cara kerja dan struktur pemerintahan,” ujarnya. Dengan menggabungkan data dari berbagai unit, pemerintah dapat meminimalkan tumpang tindih informasi, mengurangi kesalahan administratif, dan meningkatkan efisiensi layanan.
Kebijakan pembangunan zona integritas juga ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah di sektor perhubungan darat tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kualitas dan keadilan. “Kita tidak boleh terjebak dalam pola kerja lama yang lambat dan kaku,” lanjut Aan. “Kita harus menjadi organisasi yang mampu merespons kebutuhan publik secara real-time.” Dalam praktiknya, ini berarti setiap unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus memiliki sistem pengawasan yang fleksibel dan berkelanjutan.
Komitmen Terhadap Peningkatan Kinerja
Menurut Aan, komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM tidak hanya terbatas pada tindakan teknis, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir para pekerja. Ia menegaskan bahwa pemimpin unit kerja harus menjadi teladan dalam mendorong transformasi budaya kerja dari orientasi “ingin dilayani” menjadi “siap melayani”. “Pemimpin harus mampu memimpin perubahan yang menyeluruh, bukan sekadar mengubah sistem,” kata Aan.
Kebijakan ini juga mencakup penegakan hukum yang lebih ketat dan profesional. Aan menyatakan bahwa setiap satuan pelayanan harus menegakkan hukum secara bersih, tegas, dan memiliki wibawa. “Penting untuk memastikan bahwa pelayanan tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan menghindari praktik korupsi,” ujarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat masih mengeluhkan adanya transaksi yang tidak transparan di berbagai layanan transportasi, sehingga evaluasi terus dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang.
“Saya garis bawahi, tidak boleh ada ruang bagi praktik transaksional dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Aan. “Secara faktual masih ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, sehingga perlu dilakukan koreksi dan evaluasi di seluruh unit kerja,” tambahnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keberanian para pelaksana untuk memperbaiki kelemahan.
Peningkatan Keselamatan sebagai Prioritas Utama
Di samping fokus pada birokrasi, Kemenhub juga menetapkan prioritas untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Aan Suhanan mengatakan bahwa setiap unit kerja harus memiliki target kinerja yang jelas terkait upaya menurunkan angka kecelakaan serta memperkuat standar keselamatan dalam transportasi jalan. “Keselamatan transportasi harus menjadi pusat dari semua kebijakan dan program,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penyusunan kebijakan harus selalu berorientasi pada kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.
Aan menambahkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. “Pengawasan internal dan satuan penjamin mutu harus dioptimalkan agar bisa bekerja secara waktu nyata dan berkelanjutan,” katanya. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan masyarakat bisa merasakan perbedaan dalam pengalaman layanan, baik secara langsung maupun melalui inisiatif kebijakan yang lebih inklusif.
Reformasi ini menuntut kerja sama yang solid antara seluruh stakeholder, termasuk masyarakat. Aan mengakui bahwa perubahan tidak bisa tercapai dalam semalam, tetapi memerlukan komitmen jangka panjang. “Ini adalah proses yang berkelanjutan, dengan target terukur dan terdokumentasi,” ujarnya. Ia yakin bahwa dengan pendekatan yang terpadu, Kemenhub dapat menjadi contoh bagi lembaga lain dalam mengembangkan layanan publik yang berkualitas.
