BGN Pamer Opini WTP Langsung, DPR Tanyakan Realisasi Anggaran
Pondokkebaikan.com – Badan Gizi Nasional kembali menjadi sorotan setelah memamerkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraihnya. Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 17 Juli 2026, anggota Komisi IX DPR RI langsung menyoroti konsistensi antara capaian audit dengan realisasi anggaran yang masih rendah.
Anggota dewan mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga bisa mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan padahal serapan dana hanya mencapai sekitar enam puluh persen. Banyaknya temuan dalam proses pengadaan barang menjadi alasan kuat untuk mengkaji ulang validitas opini tersebut.
Penjelasan PLH Kepala BGN tentang Opini WTP
Pelaksana Harian Kepala BGN, Agustina Arumsari, hadir dalam sidang tersebut untuk memberikan klarifikasi. Ia memaparkan bahwa seluruh proses penyusunan laporan keuangan telah menggunakan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai standar akuntansi pemerintah.
“Ibu dan bapak kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini telah dilakukan audit oleh BPK dan sudah ada opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, dan artinya bahwa seluruh proses laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan infonya sesuai standar akuntansi pemerintah. Itu kenapa kemudian diberikan opini WTP oleh BPK itu catatan pertama kami dari BGN,” ujar Arum di hadapan anggota dewan.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan kritis dari para anggota Komisi IX. Mereka menilai adanya kontradiksi antara capaian WTP dengan realisasi anggaran yang hanya menyentuh angka lima puluh sembilan hingga enam puluh persen.
Kritik Tajam dari Anggota DPR
Muazzim Akbar dari Fraksi PAN tidak ragu untuk menyampaikan keberatannya secara langsung. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah lembaga mendapatkan opini WTP padahal realisasi anggarannya masih sangat rendah.
“Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan… sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanga sekian, jangan jangan WTP-nya dibikin-bikin,” cetus Muazzim.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, juga ikut mempertanyakan dasar pemberian opini tersebut. Ia menyoroti banyaknya masalah internal yang ditemukan, khususnya dalam pengadaan barang seperti motor listrik dan perangkat IOT.
“Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya? Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, pengadaan IOT dan sebagainya, biasanya setiap pemeriksaan dari BPK itu ada catatan, catatan sebagai tindaklanjut dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil. Pemeriksaan atau audit, nah di sini tidak disebutkan temuan temuannya tidak disampaikan, di KL lain biasanya disampaikan bu, terkait aset, terkait program dan sebagainya,” cecar Yahya.
Netty Aher menambahkan bahwa BGN tidak boleh hanya puas dengan status administratif. Lembaga tersebut harus membuktikan kinerja nyata di tengah masyarakat melalui capaian program yang konkret.
Sementara itu, Heru Tjahjono menyoroti adanya kewajiban pembayaran yang belum tuntas atau carry over dari tahun anggaran sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa meskipun WTP telah diberikan, masih ada catatan-catatan di LHP yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Tanggapan BGN atas Hujan Kritik
Menanggapi berbagai pertanyaan dan kritik yang dilontarkan, Arumsari menjelaskan bahwa opini WTP berkaitan dengan kesesuaian penyajian laporan dengan standar akuntansi, bukan berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Ia juga mengakui adanya sejumlah temuan yang saat ini masih dalam proses tindak lanjut.
“Misalnya mengenai WTP, itu memang… WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini. Tapi karena saya juga akuntan, maka saya…”
Dalam konteks yang lebih luas, utang BGN telah mencapai Rp1,6 triliun dengan berbagai tunggakan kepada pihak ketiga. Hal ini menjadi catatan penting bagi anggota dewan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu menyelesaikan kewajiban keuangannya secara tuntas.
Komisi IX DPR RI berencana untuk terus memantau perkembangan tindak lanjut dari berbagai temuan yang ditemukan. Mereka berharap BGN dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai status setiap catatan yang masih tertunda penyelesaiannya.
