Tiga Pemda Sampaikan Aspirasi ke Wamensos di Jakarta
Pondokkebaikan.com – Kantor Kementerian Sosial di Jakarta Pusat menjadi tempat pertemuan penting bagi tiga pemerintah daerah yang datang dengan agenda berbeda-beda. Pada Kamis, 16 Juli 2026, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima kunjungan para pejabat daerah tersebut. Masing-masing wilayah membawa usulan yang relevan dengan kebutuhan lokal mereka.
Kabupaten Sabu Raijua fokus pada percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah mereka. Di sisi lain, Kota Banjar mengajukan penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE serta pengembangan sekolah rakyat. Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir menyoroti perlindungan bagi masyarakat yang terdampak konflik satwa liar.
Kehadiran Pejabat Daerah dan Tim Pendamping
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari masing-masing daerah. Dari Sabu Raijua, hadir Bupati Karisman B. Riwu Kore bersama Asisten I Sofa Siu dan Kepala Dinas Sosial Dagerlin Lay Rihi. Kota Banjar diwakili oleh Wali Kota Sudarsono serta Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjar Bintang.
Sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir mengirimkan Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari, Kepala Dinas PUTR dan PKP Yusnaldi, dan Kepala Dinas Sosial P3A Rudy Fahmi. Di sisi pemerintah pusat, Agus Jabo didampingi oleh beberapa pejabat kunci.
Tim pendamping Wamensos terdiri dari Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman, serta jajaran Tenaga Ahli Menteri Sosial.
Sabu Raijua Usulkan Sekolah Rakyat Sejak Mei 2025
Bupati Sabu Raijua Karisman B. Riwu Kore mengungkapkan bahwa daerahnya telah mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat sejak Mei 2025. Menurut beliau, kebutuhan ini sangat mendesak mengingat status Sabu Raijua sebagai wilayah 3T.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk Sabu Raijua sangat-sangat diperlukan karena posisi kami 3T. Data yang kami punya itu sekitar 15 ribu di Desil 1 dan Desil 2,” ujar Karisman.
Lokasi awal pembangunan telah dialihkan ke Raemadia. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare yang dinilai memiliki kondisi landai, akses jalan yang baik, ketersediaan air, serta sertifikat yang lengkap. Namun, proses masih menghadapi kendala administrasi, khususnya dokumen lingkungan dan hasil survei yang belum diterima secara utuh.
Herman dari Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat menambahkan bahwa usulan Sabu Raijua telah masuk ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 4 April 2026. Namun hingga saat ini, hasil survei belum diterbitkan.
“Sabu Raijua sudah masuk ke PU per 4 April tahun ini. PU memang sampai sekarang belum mengeluarkan hasil survei. Nanti saya kabari, Pak,” ujar Herman.
Wamensos Tekankan Pentingnya Dokumentasi Lengkap
Agus Jabo meminta agar dokumen terbaru mengenai lokasi Raemadia segera disampaikan kepada Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat. Hal ini penting agar proses pengawalan dapat terus berjalan lancar.
“Yang jelas masukkan dulu ke Sekber. Kalau tidak masuk Sekber berarti macet, karena mereka yang mengurus teknisnya ke PU. Ini daerah tertinggal, nanti diprioritaskan,” katanya.
Kota Banjar Perbaiki Luas Lahan Sekolah Rakyat
Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan bahwa usulan Sekolah Rakyat sebelumnya terkendala oleh luas lahan yang hanya mencapai 4,5 hektare. Pemerintah Kota Banjar kemudian memindahkan lokasi ke Kecamatan Pataruman dengan lahan baru seluas 6,6 hektare yang merupakan milik pemerintah kota.
“Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. Yang awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah lengkap dan siap,” ujar Sudarsono.
Herman membenarkan bahwa dokumen lokasi baru tersebut telah diterima oleh Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat. Ia menyatakan bahwa dokumen sebelumnya mengenai lahan 4,5 hektare telah digantikan dengan dokumen baru untuk lahan 6,6 hektare milik Pemkot Banjar.
“Banjar baru saya terima dokumen yang baru, Pak. Karena yang kemarin lahannya 4,5 hektare. Yang baru ini 6,6 hektare milik Pemkot. Nanti akan kami tindaklanjuti,” kata Herman.
