Ombudsman RI dan Portland Kolaborasi dalam Pembelajaran Pengawasan Layanan Publik

Meeting Results – Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Jakarta pada Senin (4 Mei), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) serta lembaga serupa di Kota Portland, Amerika Serikat, berupaya memperkaya pemahaman tentang mekanisme pengawasan pelayanan publik. Pertemuan ini bertujuan membangun jaringan antarlembaga sebelum seminar internasional yang dijadwalkan berlangsung pada 5-6 Mei 2026. Tema utama dari pertemuan tersebut mencakup pembagian wawasan mengenai cara mengelola pengawasan publik secara efektif, dengan peserta yang berasal dari berbagai instansi, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan di Indonesia.

Struktur dan Kinerja Ombudsman RI

Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, menjelaskan bahwa organisasi ini telah menyebar ke seluruh provinsi sejak didirikan. Saat ini, lembaga tersebut memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi, dengan rencana untuk menambahkan empat provinsi lainnya dalam waktu dekat. “Dengan struktur yang menyebar secara luas, kami mampu memastikan partisipasi aktif dari berbagai tingkat pemerintahan,” katanya. Ia menambahkan bahwa jumlah pegawai ORI mencapai 1.216 orang, yang terbagi menjadi dua fungsi utama: fungsi substansi dan fungsi pendukung.

“Kami akan mempersiapkan seminar yang diadakan pada 5-6 Mei 2026 secara matang, di mana kami mengundang berbagai pihak termasuk instansi, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi di Indonesia,” ujar Suganda dalam pertemuan tersebut.

Suganda juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI fokus pada dua aspek utama, yaitu manajemen pencegahan malaadministrasi dan manajemen mutu layanan publik. Aspek ini menjadi pondasi dalam upaya mendorong transparansi serta efisiensi dalam pelayanan yang disediakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, terutama dalam membangun sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Ombudsman Portland dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Perwakilan Ombudsman Portland, Jennifer Croft, menjelaskan bahwa lembaga tersebut beroperasi sebagai bagian dari kantor auditor kota. “Ombudsman Portland bertugas mengawasi pemerintahan kota agar berjalan adil dan merata,” katanya. Ia menyoroti bahwa fungsi utama Ombudsman Portland mencakup menerima keluhan dari masyarakat, melakukan investigasi independen, serta mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait jika ditemukan kelalaian dalam penyelenggaraan layanan publik.

“Kami memiliki tim yang relatif kecil, namun kami tetap berkomitmen untuk menjawab setiap masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Jennifer.

Menurut Jennifer, Ombudsman Portland berupaya memastikan bahwa layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap terpenuhi secara konsisten. Lembaga ini juga berperan dalam menyelesaikan sengketa administratif dengan cara yang transparan, tanpa memihak. “Kami berusaha menjadi mitra penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik kota,” tambahnya.

Manfaat Pertukaran Pengetahuan antar Lembaga

Acara ini menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan antara sistem pengawasan di Indonesia dengan sistem di Amerika Serikat. Suganda menyebutkan bahwa ORI memperoleh wawasan baru dari Ombudsman Portland terkait pendekatan berbasis komunitas dalam mengelola keluhan warga. “Ini sangat berarti bagi kami, karena banyak hal yang bisa diterapkan di Indonesia, terutama dalam membangun kemitraan yang lebih kuat antara lembaga pengawas dan pihak yang terlibat,” katanya.

Di sisi lain, Jennifer menyoroti bahwa Ombudsman Portland terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. “Dengan pendekatan yang fleksibel, kami bisa menjawab masalah baru yang muncul di lingkungan perkotaan,” katanya. Ia juga mengungkapkan bahwa pertukaran pengetahuan ini membuka peluang untuk mengembangkan metode pengawasan yang lebih inklusif, terutama dalam menyasar isu-isu yang belum terpecahkan di berbagai daerah.

Konteks Seminar Internasional yang Akan Diadakan

Dalam rangka menghadapi seminar internasional, Ombudsman RI sedang membangun kerangka kerja yang lebih komprehensif. Pertemuan di Jakarta ini bertujuan sebagai langkah awal untuk menyiapkan diskusi yang menarik perhatian seluruh pemangku kepentingan. Suganda mengatakan bahwa seminar akan menjadi platform untuk memperkenalkan prinsip-prinsip pengawasan layanan publik kepada masyarakat luas, serta membuka peluang bagi lembaga internasional untuk berkolaborasi.

Menurutnya, sistem pengawasan layanan publik di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. “Kami ingin memperkuat mekanisme ini dengan mengadopsi pendekatan yang lebih modern, terutama dari pengalaman internasional,” jelas Suganda. Ia menambahkan bahwa keterlibatan pihak akademisi dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Peran Tim Khusus dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan

Sebagai bagian dari persiapan seminar, tim manajemen dari Ombudsman RI juga memberikan paparan tentang kebijakan dan implementasi pengawasan. Salah satu yang diunggulkan adalah manajemen mutu, yang bertujuan memastikan layanan publik sesuai standar tertentu. Awidya Mahadewi, Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan secara berkala dan melibatkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik.

Dalam sambutannya, Esti Budiyarti, Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi, menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga pengawas dan pihak lainnya. “Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memperkuat komitmen untuk melayani masyarakat secara optimal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pertemuan seperti ini menjadi jembatan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan.

Langkah-Langkah dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

Para peserta pertemuan juga mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan layanan publik. Suganda menyebutkan bahwa ORI berencana mengembangkan teknologi informasi untuk mempermudah pengaduan dan pelacakan kasus secara real-time. “Teknologi ini akan membantu kami mengoptimalkan pengelolaan kasus, sehingga respons lebih cepat dan akurat,” katanya.

Jennifer Croft menyarankan penggunaan pendekatan data-driven dalam mengukur kinerja layanan publik. “Dengan memanfaatkan data yang valid, kami bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang tersembunyi dan mengambil langkah pencegahan,” tambahnya. Dalam pertemuan ini, Ombudsman RI juga membahas cara mengukur kepuasan masyarakat melalui survei dan analisis kualitatif, yang bisa menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut Suganda,