Dua Warga Sulsel Jadi Korban Penyanderaan Perompak Somalia, Pemprov Sulsel Bergerak Cepat

Main Agenda – Gowa, Sulawesi Selatan – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) segera mengkoordinasikan keluarga korban dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Luar Negera setelah informasi dua warga daerah itu menjadi sandera oleh perompak Somalia terpampang di perairan internasional sejak 21 April 2026. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya terus memantau situasi terkini dan berupaya memastikan perlindungan kepada para korban. “Kami telah menghubungkan keluarga korban dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negera. Kami siap mengejar setiap kemungkinan untuk memulihkan kondisi mereka,” ujarnya dalam jumpa pers di Makassar, Selasa.

Pelaku Penyanderaan dan Korban

Dua awak kapal yang terjebak dalam penyanderaan tersebut adalah Ashari Samadikun, seorang kapten dari Kabupaten Gowa, dan Faizal, yang menjabat sebagai mualim III asal Bulukumba. Jayadi Nas, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, diberi tugas khusus untuk mendampingi keluarga korban di Dusun Moncongloe, Desa Paccellekang, Kecamatan Pattalassang. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memberikan dukungan emosional dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat upaya penyelamatan. “Kami telah bertemu dengan keluarga korban dan memastikan mereka terhubung langsung dengan pihak kementerian, termasuk Wakil Menteri P2MI, untuk mendapatkan informasi terkini,” katanya.

Menurut Jayadi, kondisi para awak kapal masih dalam pantauan ketat. “Komunikasi terakhir menyebutkan bahwa para korban dalam keadaan selamat, meski situasi di lokasi penyanderaan belum stabil. Mereka mengalami tekanan, tetapi tetap menerima makanan dan kesempatan beribadah,” tambahnya. Pemprov Sulsel menekankan komitmen untuk tidak meninggalkan kasus ini begitu saja, sambil bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya. “Kami yakin bahwa pemerintah hadir dan berupaya maksimal untuk menyelamatkan mereka secepat mungkin,” pungkas Jayadi.

Kondisi Awak Kapal dan Komunikasi dengan Keluarga

Keluarga korban menyambut baik tindakan yang diambil oleh Pemprov Sulsel. Sementara itu, Santi Sanaya, istri dari Ashari Samadikun, mengungkapkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan suaminya sebelum kondisi menjadi lebih memburuk. “Suami saya sempat meminta agar komunikasi dihentikan sementara karena takut perompak menggunaannya untuk negosiasi,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa suaminya menyampaikan bahwa awak kapal sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan perompak, tetapi komunikasi terhalang oleh kesulitan berbahasa.

“Suami saya juga sempat ditodong senjata, tapi ia tetap tenang dan menjaga hubungan baik dengan para penyandera,” kata Santi. Menurutnya, situasi di kapal terasa cemas, karena perompak kerap mengubah suasana tiba-tiba. Meski begitu, kondisi para awak kapal dianggap baik, dengan cukup makanan dan kebebasan beribadah. “Saya harap mereka bisa kembali dengan selamat, karena mereka adalah bagian dari keluarga,” imbuhnya.

Dalam pernyataannya, Santi menyebutkan bahwa total ada 17 awak kapal yang disandera oleh perompak Somalia. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya adalah warga negara Indonesia, dua dari Sulawesi Selatan. Ia menambahkan bahwa keluarga korban berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih intensif untuk membebaskan mereka. “Kami mempercayai bahwa upaya yang dilakukan Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat akan membawa hasil yang baik,” ujarnya.

Langkah Pemerintah Pusat dan Koordinasi Internasional

Kementerian Luar Negeri bersama P2MI berupaya memanfaatkan jalur diplomatik untuk mempercepat pembebasan para korban. “Pembebasan para awak kapal menjadi prioritas utama. Kami menunggu respons dari otoritas lokal dan internasional untuk mengambil tindakan lebih lanjut,” kata Jayadi Nas. Pemprov Sulsel juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga semangat dalam menunggu kabar lebih baik.

Perompak Somalia yang beroperasi di perairan internasional kawasan Horn of Africa terkenal aktif mengambil sandera dari kapal-kapal yang melintas jalur laut. Para perompak ini sering menggunakan senjata api dan ancaman untuk memaksa awak kapal memberikan uang tebusan. Namun, dalam kasus ini, para korban masih bisa berkomunikasi dengan keluarga dan menjalani kehidupan sehari-hari di kapal meski dalam tekanan. “Situasi sangat tidak menentu, tapi kami percaya bahwa semua upaya yang dilakukan akan membawa keberhasilan,” ujar Jayadi.

Keluarga korban juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah dalam menghadapi situasi yang menimpa mereka. “Kami berterima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Pemprov Sulsel. Tanpa bantuan ini, kami mungkin tidak bisa berbuat banyak,” ujar Santi Sanaya. Ia menjelaskan bahwa komunikasi dengan para korban sangat terbatas, dan setiap kabar yang sampai ke keluarga menimbulkan harapan baru. “Suami saya terus memberi tahu kami tentang kondisinya, meski hanya melalui pesan singkat,” tambahnya.

Koordinasi Terus Berjalan

Menurut pihak Pemprov Sulsel, komunikasi dengan pemerintah pusat sedang berjalan intensif. Tim dari Kementerian Luar Negeri dan P2MI dianggap sangat kritis dalam mengupayakan pembebasan para korban. “Kami memastikan semua pihak terlibat, mulai dari lembaga negara hingga diplomat asing yang berada di daerah tersebut,” kata Jayadi. Ia menegaskan bahwa koordinasi ini tidak hanya berfokus pada penyelamatan, tetapi juga untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.

Kelompok perompak Somalia dikenal sebagai ancaman utama bagi kapal-kapal yang berlayar di perairan Pasifik dan Laut Merah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menempuh langkah-langkah diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menekan aktivitas ini. “Kami harap pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat untuk lebih waspada,” ujar Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi penuh dengan pihak berwenang untuk menjaga keamanan para pekerja migran di luar negeri.

Pemprov Sulsel juga berencana memperkuat pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. “Langkah-langkah ini akan kami ambil secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan awak kapal maupun penggunaan teknologi untuk memantau keberadaan mereka,” kata Jayadi Nas. Ia menekankan bahwa koordinasi antar instansi sangat penting dalam menghadapi ancaman dari luar negeri. “Kami akan terus bergerak dengan cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya, untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada warga Sulsel yang terjebak di luar negeri,” pungkasnya.