Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
Pondokkebaikan.com – Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyoroti ketidakakuratan survei yang dilakukan IndexMundi mengenai kinerja Polri sebagai institusi paling korup di Asia Tenggara. Menurutnya, metode penelitian yang digunakan tidak memenuhi standar ilmiah karena terdapat kelemahan signifikan dalam pendekatan pengumpulan data. Peneliti dari Indikator Politik Indonesia ini menegaskan bahwa survei tersebut perlu direvisi agar bisa menjadi gambaran yang objektif dan dapat diandalkan.
Metode Survei Daring Terbuka Dikritik karena Tidak Akurat
Sistem survei online terbuka (open web-based polling) yang dipakai IndexMundi dinilai berisiko menghasilkan bias dalam sampel. Muhtadi menjelaskan, metode ini mengandalkan partisipasi sukarela pengguna internet, tanpa mekanisme pemilihan responden yang terstruktur. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa data yang terkumpul tidak mewakili kondisi sebenarnya dari seluruh populasi Indonesia.
Kritik ini juga terkait dengan proses validasi identitas yang minim. Muhtadi menyatakan, ketiadaan verifikasi jati diri responden membuka peluang manipulasi. “Responden bisa mengisi kuesioner berkali-kali dengan berbagai akun atau perangkat, sehingga hasil survei bisa dibuat sesuka hati,” ujarnya.
“Kelemahan utama IndexMundi Global Surveys terletak pada penggunaan survei daring tanpa kontrol sampel yang ketat,” tegas Burhanuddin Muhtadi kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Metode ini juga rentan terhadap self-selection bias, yakni kecenderungan individu tertentu yang lebih aktif di ruang digital untuk menyumbang data. Muhtadi menilai, fenomena ini bisa memperbesar peran persepsi publik dibandingkan fakta lapangan. “Tidak ada pengacakan atau pengambilan sampel secara acak, sehingga hasilnya bisa bias,” jelasnya.
Kontras dengan Survei yang Lebih Kredibel
Menurut Muhtadi, survei IndexMundi lebih tepat dianggap sebagai cerminan sentimen di dunia maya. Ia mengingatkan bahwa metode ini tidak cukup untuk menggambarkan keadaan riil institusi kepolisian. “Hasil survei tersebut hanya mewakili pandangan sebagian kecil masyarakat yang terlibat di media online, bukan seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai solusi, Muhtadi menyarankan penggunaan survei dari lembaga independen seperti Transparency International atau Gallup Poll. “Organisasi internasional dan akademisi umumnya mempertanyakan kredibilitas IndexMundi Global Surveys sebagai referensi utama,” imbuhnya.
Kritik ini semakin relevan mengingat Polri menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM sepanjang 2025. Sebanyak 805 laporan masuk ke lembaga tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kecurigaan terhadap kinerja polisi. Meski begitu, Muhtadi berpendapat bahwa angka ini tidak langsung mencerminkan tingkat korupsi secara umum, melainkan hasil dari survei yang tidak diakui metodologinya.
Transparansi dan Validasi Data Harus Lebih Ditingkatkan
Peneliti ini juga menyoroti rendahnya transparansi dalam proses pengolahan data. Survei IndexMundi dinilai tidak menyebutkan jumlah sampel secara jelas, serta mekanisme data cleaning yang kurang terperinci. “Tidak ada penjelasan tentang cara penyaringan respons yang tidak valid atau penggunaan bot, sehingga kita sulit memastikan akurasi hasilnya,” ungkapnya.
Selain itu, Muhtadi menambahkan bahwa survei daring terbuka memudahkan penggunaan teknologi sepertiVPN untuk mengubah lokasi responden. Hal ini bisa memanipulasi data dengan sengaja. “Survei seperti ini bisa diubah-ubah oleh kelompok tertentu untuk menaikkan atau menurunkan peringkat suatu institusi,” lanjutnya.
Karena metode yang digunakan mengandalkan kecepatan dan kesederhanaan, terdapat risiko data yang tidak diverifikasi secara ketat. Muhtadi menegaskan bahwa survei yang baik perlu memastikan representasi populasi secara seimbang. “Survei online yang terbuka memungkinkan bias, baik dari responden maupun pihak yang mengisi kuesioner,” jelasnya.
“Tanpa verifikasi identitas, sistem pengisian yang longgar membuka celah bagi satu individu atau kelompok untuk mengisi survei berkali-kali menggunakanVPN atau perangkat berbeda guna memanipulasi peringkat negara tertentu,” tuturnya.
Muhtadi menilai, survei yang menggunakan teknik random sampling dan memeriksa identitas responden lebih mampu mencerminkan realitas secara tepat. Ia menekankan bahwa metode ini harus diterapkan untuk memperkuat validitas data. “Survei yang dipublikasikan harus bisa diakses oleh berbagai kalangan, termasuk yang tidak memiliki akses internet,” tegasnya.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penelitian berbasis digital bisa diakui sebagai metode ilmiah yang modern, tapi tetap perlu dipertimbangkan secara matang. Muhtadi membandingkan IndexMundi dengan lembaga lain yang memiliki pengalaman lebih dalam mengumpulkan data. “Kredibilitas survei sangat bergantung pada metode yang digunakan, bukan hanya teknologi,” tambahnya.
Sebagai contoh, Transparency International dan Gallup Poll dikenal memiliki sistem yang lebih ketat. Mereka memastikan sampel yang digunakan bervariasi dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu kelompok. “Survei dari lembaga tersebut lebih mampu menggambarkan kondisi riil dengan baik,” kata Muhtadi.
Kritik terhadap IndexMundi juga seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih akurat. Dengan adanya metode survei yang bermasalah, bisa terjadi kesalahpahaman tentang kinerja Polri. Muhtadi berharap ada peningkatan kualitas survei di masa depan. “Survei bisa menjadi alat penting, tapi jika tidak dijalankan dengan benar, hasilnya bisa menyesatkan,” pungkasnya.
