Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Audiensi dengan DPRD Teluk Wondama
Topics Covered: Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono membahas percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat dan penggunaan optimal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di daerah 3T. Pertemuan ini menarik perhatian anggota DPRD Teluk Wondama, Papua Barat, yang hadir untuk menyampaikan rekomendasi terkait kebutuhan pendidikan dasar bagi masyarakat adat. Topics Covered mencakup langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil, serta peran DPRD dalam memastikan program ini berjalan efektif.
Para Peserta Audiensi dan Peran DPRD
Audiensi kali ini dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui, Wakil Ketua III Amos Waropen, serta perwakilan staf ahli dari lembaga legislatif. Di sisi Kemensos, Agus Jabo didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Hendri Kurniawan, Alif Kamal, Indra Gunawan (perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas), Septian (dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial), dan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat. Topics Covered mencakup koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif guna mempercepat pengembangan program sosial di daerah 3T.
Percepatan Sekolah Rakyat dan Pemanfaatan DTSEN
Soleman JP Karubui menyampaikan bahwa DPRD Teluk Wondama ingin memastikan program Sekolah Rakyat dapat dipercepat. “Kami mengambil inisiatif langsung karena pihak eksekutif terkadang lambat. Masyarakat kami sangat menantikan keberlanjutan pembangunan ini,” jelasnya. Topics Covered dalam pembahasan ini mencakup urgensi akses pendidikan bagi komunitas adat yang masih terpencil, serta pentingnya data akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan.
Kami berinisiatif dari DPRD karena melihat kalau eksekutif lambat. Rakyat kami juga menunggu.
Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa usulan Sekolah Rakyat dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) harus diajukan oleh Pemkab melalui bupati dan dinas teknis. “Proposal tersebut harus berasal dari Pemkab. Nanti Bapak meminta Bupatinya bersama Dinas Sosial dan instansi terkait mengajukan rencana kebutuhan masyarakat,” tegasnya. Topics Covered juga mencakup harmonisasi data DTSEN sebagai dasar untuk evaluasi kebutuhan dan alokasi sumber daya.
Pemanfaatan DTSEN dan Efisiensi Anggaran
Agus Jabo menekankan peran DTSEN sebagai alat pengambilan keputusan dalam perancangan program sosial. “Semua intervensi sosial kini harus didasarkan pada data yang akurat. Jika tidak menggunakan DTSEN, evaluasi kebutuhan masyarakat akan kurang tepat,” ujarnya. Topics Covered dalam pertemuan ini menyoroti efisiensi anggaran melalui data yang terupdate, termasuk dalam pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam pembahasan lanjutan, Wamensos menjelaskan bahwa kuota PBI-JK di Teluk Wondama masih bisa dioptimalkan. “Masih ada sekitar 15 ribu peserta yang bisa dimanfaatkan. Data penerima harus diperbaiki agar tidak ada kesalahan termasuk inclusion error dan exclusion error,” katanya. Topics Covered mencakup kebutuhan revisi data untuk menjamin keberlanjutan program PBI-JK dan peningkatan kualitas pelayanan bagi keluarga miskin.
Komitmen Pemkab dan Harmonisasi Data
Wakil Ketua II DPRD Teluk Wondama Soleman JP Karubui menegaskan bahwa anggota dewan memiliki komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat diusulkan secara lengkap. “Kami berharap Pemkab Teluk Wondama aktif dalam penyusunan proposal agar program Sekolah Rakyat bisa segera dimulai,” tambahnya. Topics Covered juga mencakup peran DPRD sebagai pengawal utama dalam implementasi program sosial.
Kemensos menekankan pentingnya harmonisasi data DTSEN dan kebutuhan tambahan dalam menentukan alokasi anggaran. “Dengan data yang akurat, keputusan pemerintah daerah bisa lebih tepat dalam menyalurkan bantuan. Topics Covered melibatkan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran dan keberlanjutan program di wilayah 3T.”
Langkah-Langkah Strategis untuk Wilayah Terpencil
Dalam kesimpulan, Agus Jabo Priyono mengingatkan bahwa percepatan usulan Sekolah Rakyat sangat krusial untuk menghindari kesenjangan pendidikan di daerah terpencil. “Anak-anak di wilayah 3T harus memiliki akses yang sama dengan wilayah lainnya. Topics Covered mencakup penguatan koordinasi antara Pemkab dan DPRD, serta optimasi kuota PBI-JK sebagai langkah penguatan jaminan kesehatan,” imbuhnya. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan responsivitas pemerintah dalam mendukung masyarakat adat di Teluk Wondama.
