Sentil Kesenjangan Pendidikan, Hafid Abbas: Kualitas Kampus Terpusat di Jawa
Pondokkebaikan.com – Dalam wawancara terbaru di podcast yang tayang di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Hafid Abbas, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketimpangan dalam kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, sebagian besar institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan berkualitas konsentrasi di Pulau Jawa, yang berdampak signifikan pada kesenjangan akses dan peluang bagi daerah lain.
Konsentrasi Kampus Berkualitas di Jawa Menciptakan Jurang Pemisah
Menurut data yang diungkapkan Hafid, hampir 99,5 persen perguruan tinggi unggul berada di Jawa, sehingga memperlebar kesenjangan antara daerah dengan sumber daya pendidikan yang baik dan daerah yang masih tertinggal. Kondisi ini, menurutnya, membuat akses pendidikan tinggi menjadi tidak merata, yang pada akhirnya memengaruhi kemajuan sumber daya manusia di seluruh negeri.
“Ini ada kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap,” cetus Hafid dalam wawancara Senin (6/7/2026), menyoroti betapa kritisnya situasi ini.
Menurut Hafid, kesenjangan ini bukan hanya terjadi dalam kualitas pendidikan, tetapi juga mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi ilmu pengetahuan di Indonesia. Daerah di luar Jawa, yang secara geografis dan ekonomi lebih tertinggal, kurang memiliki akses ke universitas-universitas yang mampu memberikan pengajaran berkualitas. Padahal, pendidikan tinggi seharusnya menjadi jembatan untuk memperluas wawasan dan membangun SDM yang handal.
Perlu Perubahan Sikap Elite untuk Pemerataan Pendidikan
Hafid Abbas menegaskan bahwa kebijakan pemerataan kualitas pendidikan saat ini stagnan karena para elite dan pengambil keputusan kurang peduli pada realita yang ada. Ia menilai, adanya kebijakan yang tidak seimbang mencerminkan sikap abai terhadap perluasan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Dalam podcast tersebut, Hafid memberikan tantangan terbuka kepada pemerintah dan pengambil kebijakan untuk melihat langsung kondisi pendidikan di luar Jawa. Ia mempertanyakan apakah ada kabupaten atau kota di luar Pulau Jawa yang mampu menyediakan tiga kampus berkualitas dalam satu wilayah. “Paling hanya Makassar dan Padang. 99,5 persen perguruan tinggi berkualitas hanya ada di Jawa,” tegasnya, menyoroti betapa memperlebar kesenjangan itu.
Perbandingan dengan Negara Maju: Pendidikan Sebagai Fondasi Utama
Dalam analisisnya, Hafid mencontohkan kebijakan pendidikan di negara-negara maju seperti Inggris, yang diterapkan oleh mantan Perdana Menteri Tony Blair. Di sana, pendidikan tinggi tidak hanya dianggap sebagai lembaga penyampaian ilmu, tetapi juga dijadikan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kualitas SDM. Dengan pendekatan ini, pendidikan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, bukan sekadar kebutuhan individu.
Menurut Hafid, Indonesia justru terkesan memprioritaskan kebijakan yang tidak langsung terkait dengan kemajuan SDM. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan tinggi adalah kunci untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, karena masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih mampu mengelola sumber daya secara efektif. Tanpa pemerataan kualitas, kata Hafid, Indonesia berisiko kehilangan daya saing di tingkat global.
Kondisi Pendidikan Tinggi Sedang Sekarat, Tapi Kebijakan Terus Bergulir
Menurut pengamat ini, kondisi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini seperti sedang sekarat. Meskipun berbagai kebijakan pendidikan telah diterapkan, efektivitasnya masih diragukan karena fokus yang tidak merata. “Kita harus menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar sekolah, tetapi alat untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas,” ujarnya.
Hafid menambahkan, kesenjangan pendidikan tinggi ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa daerah di luar Jawa kesulitan menarik mahasiswa dan dosen berkualitas. Akibatnya, kemajuan akademik di sana terhambat, sementara Jawa tetap menjadi pusat pengetahuan. Jika hal ini terus berlanjut, keberhasilan pembangunan nasional akan dipengaruhi secara signifikan.
Perlu Kebijakan yang Mendorong Pemerataan
Dalam rangka memperbaiki kondisi ini, Hafid Abbas menyarankan bahwa pemerintah harus mengubah pola pikir para pengambil kebijakan. Ia menekankan perlunya komitmen untuk menyebarluaskan sumber daya pendidikan ke daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian. “Jika tidak segera diubah, masa depan SDM Indonesia akan menjadi taruhannya,” ingatnya.
Menurut Hafid, kesenjangan pendidikan tinggi tidak hanya mengganggu kualitas SDM, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Daerah dengan akses pendidikan yang baik cenderung lebih cepat berkembang, sementara wilayah lain tertinggal. Ia berharap kebijakan pendidikan bisa lebih terbuka dan inklusif, agar semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama.
Di samping itu, Hafid juga menyoroti pentingnya pendidikan tinggi sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Jika pendidikan dianggap sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan, maka kebijakan yang lebih adil dan berimbang harus menjadi prioritas. Dengan demikian, potensi SDM di seluruh Indonesia dapat dikembangkan secara merata, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Dalam kesimpulan, Hafid Abbas menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan tinggi di Indonesia adalah masalah serius yang perlu segera diatasi. Ia menilai bahwa jika kebijakan tidak segera diubah, Indonesia akan kalah dalam kompetisi global, karena SDM yang tidak berkualitas tidak mampu memenuhi kebutuhan industri dan teknologi modern. Dengan kata lain, pendidikan tinggi harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar opsi bagi sebagian kecil masyarakat.
