Kongres Besar Nahdlatul Ulama ke-35: Menyongsong Era Baru dalam Perjalanan Organisasi
Pondokkebaikan.com – Nahdlatul Ulama (NU) tengah memasuki fase kritis dalam persiapan penyelenggaraan Muktamar Ke-35, yang akan berlangsung dari 1 hingga 5 Agustus 2026. Acara ini bertujuan menentukan arah strategis organisasi dalam menghadapi dinamika sosial dan politik di era kedua abad ke-21. Sebagai lembaga yang dibentuk pada 1926, NU memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas keagamaan dan mendorong keberlanjutan tradisi pesantren yang telah mengakar sejak berabad-abad.
Proses Seleksi Rais Aam: Mekanisme yang Menggabungkan Tradisi dan Modernitas
Pemilihan Rais Aam, jabatan tertinggi dalam struktur NU, mengikuti mekanisme AHWA yang dirancang untuk menjaga konsistensi nilai-nilai keagamaan. Dalam proses ini, sembilan ulama senior berperan sebagai pengawas, memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki integritas moral, kedalaman ilmu agama, serta keberhasilan dalam memimpin komunitas yang besar. Selain itu, prosedur ini juga mencerminkan upaya NU untuk menggabungkan tradisi klasik dengan prinsip modern, seiring tuntutan perubahan lingkungan masyarakat.
Sosok Ideal Rais Aam: Mencerminkan Pilar-Pilar Fondasi NU
Dalam konteks persiapan Muktamar ke-35, publik dan anggota Nahdliyin di berbagai kota besar semakin memperhatikan kriteria pemimpin tertinggi. Gus Lilur, mantan anggota NU dari Jawa Timur, menggarisbawahi bahwa sosok Rais Aam harus memenuhi standar yang tinggi, sebagai penggagas visi keagamaan yang sejalan dengan identitas NU sebagai jam’iyyah diniyyah. “Pemimpin NU bukan hanya figur administratif, tetapi menjadi penjaga arah spiritual dan intelektual miliaran umat Islam di Indonesia,” katanya dalam pernyataan resmi pada Senin (6/7/2026).
“Jika NU adalah cara beragama, maka Rais Aam menjadi imam yang mengarahkan tradisi ini. Dalam fiqh yang diadopsi oleh NU, jabatan ini mengharuskan pemimpin mampu menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer,” ujar Gus Lilur.
Menurut Gus Lilur, Muktamar kali ini membawa pertanyaan lebih mendalam. Ia menekankan bahwa pemilihan Rais Aam bukan sekadar proses rutin, melainkan titik balik penting untuk mengukir identitas baru NU di tengah tantangan globalisasi dan fragmentasi nilai. “Dalam sejarah, Rais Aam digambarkan sebagai roh organisasi. Kini, kita perlu menimbang kembali peran ini, terutama dalam membangun kesatuan antar ulama, masyarakat, dan pemimpin yang berakar dalam tradisi,” tambahnya.
Tradisi dan Perubahan: Makna ‘Jam’iyyah Diniyyah’ dalam Era Kontemporer
Gus Lilur menjelaskan bahwa NU tidak bisa dilihat hanya sebagai organisasi kemasyarakatan biasa. Sejak pendirian tahun 1926, lembaga ini berdiri sebagai ‘jam’iyyah diniyyah’—sebuah wadah keagamaan yang memadukan tradisi pesantren dengan konsep modern. “Karakter NU terbentuk dari warisan keagamaan yang mengakar, mulai dari cara beribadah, pendidikan, hingga cara berpolitik,” terangnya. Ini berarti bahwa Rais Aam tidak hanya diharapkan memiliki keahlian dalam fiqh, tetapi juga mampu menjadi penghubung antara nilai-nilai klasik dengan kebutuhan generasi saat ini.
Dalam pandangan Gus Lilur, jabatan Rais Aam mesti mencerminkan tiga pilar utama NU: bermadzhab secara disiplin, mengikuti teologi Asy’ariyah dan Maturidiyah, serta menjunjung tinggi tasawuf al-Junaid dan al-Ghazali. Pilar-pilar ini membentuk watak NU yang moderat, seimbang, tegak, dan toleran. “Karakteristik ini tidak hanya tentang kebijakan, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin mampu menunjukkan konsistensi dalam menjalankan ajaran agama sambil menyesuaikan kondisi sosial yang terus berubah,” tambahnya.
Warisan Tiga Pendiri: Kriteria yang Menjadi Pedoman
Gus Lilur menyoroti pentingnya memahami kontribusi tiga pendiri utama NU dalam menentukan standar pemimpin. Pertama, KH M. Hasyim Asy’ari, pendiri pertama yang menggerakkan Resolusi Jihad dan menetapkan fondasi hadits sebagai inti keagamaan. Kedua, KH Abdul Wahab Chasbullah, yang berperan besar dalam memperkuat diplomasi internasional dan mengembangkan kehidupan santri. Ketiga, KH Hasyim Asy’ari (kemungkinan kesalahan penulisan, seharusnya KH Hasyim Asy’ari, tokoh utama yang mengarahkan pergerakan NU di awal abad ke-20).
“Standar Rais Aam seharusnya mengacu pada watak para pendiri, tetapi juga menyongsong tuntutan zaman. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin NU mesti menjadi penyeimbang antara tradisi dan inovasi, sehingga mampu menghadapi tantangan seperti fragmentasi mazhab, teologi radikal, dan munculnya pergeseran nilai keagamaan,” jelasnya.
Kriteria ini diharapkan mampu menciptakan figur pemimpin yang mampu menjaga kohesi internal NU sambil memberikan dampak luas di luar organisasi. Dengan menggabungkan kekuatan intelektual, spiritual, dan diplomasi, Rais Aam yang baru dipilih diharapkan mampu menjadi roh baru dalam perjalanan NU. “Pemimpin yang ideal tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menunjukkan praktek yang menjadi panutan bagi seluruh anggota,” tambah Gus Lilur.
Kemungkinan Kebutuhan Khusus: Mempercepat Persiapan Teknis
Sementara itu, PBNU terus mempercepat persiapan teknis sebelum penyelenggaraan Muktamar ke-35. Meski lokasi resmi belum diumumkan, beberapa kandidat menunggu hasil survei mengenai kemungkinan tempat yang akan menjadi pusat perdebatan dan perumusan kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa NU mengakui pentingnya adaptasi dalam memperkuat keberadaannya di era global.
Dalam konteks ini, keberhasilan Muktamar ke-35 dianggap sebagai ujian kecil bagi NU. “Ini bukan sekadar pertemuan tahunan, tetapi juga kesempatan untuk menyatukan visi keagamaan di tengah keberagaman mazhab dan aliran pemikiran,” ujar Gus Lilur. Ia menekankan bahwa tantangan utama dalam abad kedua adalah bagaimana NU tetap menjaga integrasi antara keagamaan dan kemasyarakatan, tanpa kehilangan kekuatan ideologisnya.
Peran Rais Aam menjadi sentral dalam upaya ini. Seorang pemimpin yang ideal mesti memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan keagamaan yang cepat, seperti munculnya gerakan digital, persaingan ideologi, dan tantangan terhadap toleransi. Dengan karakter tawassuth dan tasamuh, Rais Aam diharapkan mampu menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, tanpa mengabaikan akar yang telah mengakar dalam budaya pesantren.
Kehadiran ketiga pendiri utama NU sebagai benchmark memang penting, tetapi Gus Lilur menyoroti bahwa era sekarang membutuhkan pemimpin yang bisa menyesuaikan dengan situasi baru. “Muktamar ini membawa pertanyaan tentang siapa yang layak menggantikan para pendiri, dengan cara yang lebih relevan bagi masyarakat saat ini,” katanya. Ia berharap pemilihan Rais Aam kali ini tidak hanya diukir oleh kepentingan politik, tetapi juga oleh kemampuan untuk memimpin dengan jujur dan membuka ruang dialog yang luas.
Tantangan dan Harapan: Membangun Identitas Baru dalam Abad Kedua
Saat ini, NU menghadapi tantangan besar, termasuk fragmentasi mazhab, pergeseran fokus dari pes
