Polisi Gugur dan Dua Anggota Hilang Saat Gerebek Bandar Narkoba, DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas
Pondokkebaikan.com – Dalam operasi penyergatan terhadap bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, seorang anggota polisi tewas dan dua rekan lainnya menghilang. Insiden ini terjadi pada Jumat (3/7/2026) dan menimbulkan reaksi dari sejumlah anggota dewan, termasuk Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Sahroni mengkritik langkah polisi yang dianggap kurang matang dalam menangani operasi tersebut, serta menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan.
Reaksi DPR atas Tragedi di Lapangan
Sahroni, yang merupakan politisi Partai NasDem, menegaskan bahwa kejadian yang terjadi di Desa Tumbang Kalemei merupakan ancaman serius terhadap kredibilitas institusi kepolisian. Menurutnya, kasus kematian personel dan hilangnya dua anggota lainnya menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan kepercayaan publiknya. “Penggerebekan yang tidak terencana dengan baik bisa mengurangi wibawa hukum kita dan merusak stabilitas keamanan nasional,” ujarnya.
Ia meminta Polri untuk tidak lengah dalam melakukan operasi lapangan, terutama di daerah yang rentan konflik. “Setiap tindakan harus diawasi secara ketat, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya,” imbuh Sahroni. Penegakan hukum, menurutnya, bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kemampuan taktis dan profesionalisme dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.
Saran untuk Perbaikan Taktik Operasi
Politisi NasDem itu juga menyoroti pola penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian. “Kita perlu merancang strategi yang lebih cermat, agar tidak terjadi kerugian besar pada personel saat bertugas,” katanya. Sahroni berpendapat bahwa kepolisian harus lebih memperhatikan lingkungan sekitar tempat operasi, termasuk kesiapan masyarakat sipil yang bisa menjadi faktor pengganggu.
Menurut Sahroni, kejadian di Kalimantan Tengah menjadi pembelajaran bahwa keamanan tidak bisa diandalkan hanya dari satu operasi saja. “Seluruh rencana harus dipersiapkan dengan matang, termasuk analisis risiko dan koordinasi dengan semua pihak terkait,” jelasnya. Ia menambahkan, perlu ada peningkatan kewaspadaan di lapangan agar penggerebekan bisa berjalan lancar tanpa mengorbankan nyawa personel.
Sebagai langkah pencegahan, Sahroni menyarankan Polri untuk mengintegrasikan teknologi pendeteksi dan alat komunikasi modern dalam operasi penyergatan. “Dengan alat yang lengkap, polisi bisa menghindari konfrontasi langsung yang berpotensi berbahaya,” tambahnya. Dia juga menekankan pentingnya pelatihan rutin bagi anggota kepolisian, khususnya dalam situasi ekstrem seperti penggerebekan bandar narkoba.
“Sikapi dengan tegas, hal demikian tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, penegakan hukum kita akan terlihat lemah dan itu sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).
Kasus ini menyoroti ketergantungan Polri pada operasi langsung di lapangan, yang bisa menjadi sumber risiko. Sahroni berharap pemerintah memberikan dukungan maksimal, termasuk anggaran yang memadai, agar kepolisian bisa lebih siap dalam menangani tugasnya. “Kita perlu investasi besar untuk memperkuat kemampuan teknis dan taktis polisi,” ujarnya.
KPK Minta Tambah Anggaran Rp762 Miliar, Sahroni: Tanggung, Rp5 Triliun Sekalian!
Menariknya, dalam wawancara yang sama, Sahroni menyebutkan kebutuhan tambahan anggaran bagi lembaga anti korupsi. “KPK harus diberikan dana yang lebih besar agar bisa beroperasi secara optimal,” katanya. Dalam konteks ini, ia berharap anggaran sebesar Rp762 miliar yang diajukan KPK bisa segera disetujui. “Saya rasa, Rp5 triliun sekalian lebih baik, agar program anti korupsi bisa diperluas dan lebih efektif,” imbuhnya.
Sahroni menekankan bahwa anggaran tambahan untuk KPK akan membantu menangani kasus korupsi yang terkait dengan kegiatan narkoba. “Dengan dana yang cukup, KPK bisa mengawasi seluruh proses penggerebekan dan memastikan bahwa semua pihak terlibat tidak melakukan kesalahan,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Sebagai kesimpulan, insiden di Desa Tumbang Kalemei menjadi momentum bagi DPR untuk meninjau kembali kebijakan kepolisian. Sahroni menilai bahwa kejadian ini adalah bukti bahwa kepolisian perlu lebih banyak pendanaan dan persiapan, agar bisa menjalankan tugasnya secara efektif tanpa risiko terhadap personel. “Kita harus berpikir jangka panjang, agar stabilitas keamanan nasional terus terjaga,” pungkasnya.
Tragedi tersebut juga memperkuat kebutuhan penggunaan teknologi dan pengawasan yang lebih ketat di lapangan. Sahroni berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasi Polri, termasuk penggunaan senjata dan perencanaan penggerebekan. “Jika tidak ada perbaikan, insiden serupa akan terus terjadi dan merusak reputasi institusi,” ujarnya.
Dengan adanya kejadian ini, DPR RI dinilai sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mendorong peningkatan kinerja aparat penegak hukum. Sahroni menegaskan bahwa kepolisian harus memiliki kemampuan teknis dan taktis yang memadai, serta kepercayaan dari masyarakat, agar operasi lapangan bisa berjalan tanpa hambatan. “Profesionalisme adalah kunci, dan itu harus dijaga dengan baik,” tutupnya.
