PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
Pondokkebaikan.com – Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara di Cikeas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia harus dijalankan secara adil tanpa digunakan sebagai alat politik atau bentuk balas dendam. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap praktik penegakan hukum yang, menurutnya, masih sering diintervensi oleh kepentingan tertentu dalam dunia politik. Dengan menekankan prinsip keadilan, Prabowo berharap aparatur penegak hukum dapat kembali ke akar tugas mereka, yakni menjunjung nilai hukum sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketegasan PDIP Mendukung Peringatan Presiden
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden. Menurutnya, penguatan terhadap keadilan hukum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, baik yang kuat maupun lemah, mendapatkan perlindungan yang sama. “Kata-kata Pak Prabowo ini tepat dan seharusnya menjadi panduan bagi para penyelenggara kekuasaan hukum,” imbuh Andreas saat ditemui Suara.com, Kamis (2/7/2026).
“Pernyataan Presiden tersebut dugaan saya tentu mengingatkan para penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten, tanpa memihak atau mengorbankan kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Andreas menekankan bahwa rakyat Indonesia saat ini sangat mengharapkan implementasi konkret dari kebijakan yang diucapkan oleh Kepala Negara. Ia berharap aparat penegak hukum tidak hanya membuat pernyataan, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam menjaga konsistensi hukum. “Selama ini, hukum sering kali menjadi sarana untuk menguntungkan kelompok tertentu, sehingga rakyat menunggu perubahan yang lebih signifikan,” tambahnya.
Masyarakat Antisipasi Perubahan dalam Sistem Hukum
Menurut Andreas, kekuatan politik yang terus-menerus memengaruhi proses hukum mengakibatkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Ia meyakini bahwa pernyataan tegas dari Prabowo muncul karena menyadari adanya kesenjangan dalam penerapan hukum di lapangan. “Pak Presiden bicara itu karena beliau tahu praktik seperti itu masih terjadi, makanya beliau ingatkan agar hukum tidak lagi menjadi alat politik,” tegas legislator asal NTT tersebut.
Andreas juga mengkritik kebiasaan penegakan hukum yang terkesan bersifat diskriminatif. Menurutnya, keadilan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pesan retoris. “Saat ini, rakyat menunggu bukti bahwa hukum bisa menjadi pelindung bagi siapa pun, baik yang kuat maupun lemah,” tambahnya.
Prabowo: Hukum Harus Melindungi Semua Warga Negara
Di sela-sela sambutan dalam perayaan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Cikeas, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang harus dijunjung tinggi. “Hukum harus menjadi instrumen yang melindungi seluruh rakyat, bukan hanya sebagian tertentu,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa keadilan dalam sistem hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan aparatur negara.
“Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur, serta menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Jika tidak, hukum akan kehilangan maknanya sebagai alat pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambah Prabowo.
Presiden juga mengingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi sarana diskriminasi. Menurutnya, prinsip kesetaraan harus ditegakkan, baik dalam penegakan hukum maupun dalam kebijakan politik. “Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik tertentu,” pungkasnya.
Perubahan Hukum: Harapan Masyarakat dan Tantangan Tertantang
Dalam konteks ini, Prabowo menyoroti bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk tujuan kriminalisasi atau balas dendam terhadap pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa sistem hukum harus netral dan objektif, serta menjadi pembenah bagi keadilan sosial. “Tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum, termasuk dalam proses penegakan hukum,” imbuhnya.
Andreas menilai bahwa pernyataan Prabowo memberikan harapan baru bagi masyarakat yang merasa hukum sering kali dipakai untuk kepentingan politik. “Saya yakin rakyat akan mengapresiasi jika hukum benar-benar menjadi alat perlindungan, bukan alat untuk menindas,” ujar legislator tersebut. Ia berharap kebijakan ini bisa diimplementasikan secara konsisten, sehingga semua pihak merasa adil dalam sistem hukum Indonesia.
Konteks Pernyataan Prabowo: Kesadaran tentang Praktik Hukum yang Tidak Adil
Dalam pidato di Cikeas, Prabowo juga menekankan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat. Ia mencontohkan bahwa jika hukum dipakai sebagai alat politik, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan berkurang. “Ketika hukum menjadi instrumen untuk kepentingan kelompok tertentu, maka rakyat akan merasa tidak adil,” jelasnya.
Menurut Andreas, pernyataan Prabowo bukan sekadar pesan untuk para aparat, tetapi juga sebagai ajakan kepada masyarakat agar terus memantau penerapan hukum. “Karena itu, rakyat harus bersikap kritis dan menunggu bukti nyata bahwa hukum benar-benar adil,” tambahnya. Ia menilai bahwa penguatan prinsip keadilan hukum adalah langkah awal menuju transformasi sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kehadiran Presiden Belarusia: Simbol Kemitraan dalam Upaya Pembaruan Hukum
Selain menyampaikan pernyataan tentang hukum, Prabowo juga menyambut kedatangan Presiden Belarusia di Istana Negara. Acara ini dianggap sebagai langkah politik untuk memperkuat kerja sama internasional, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong perubahan sistem hukum. “Kehadiran Presiden Belarusia bisa menjadi bukti bahwa kita bersama-sama berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan hukum,” ujarnya.
Andreas menilai bahwa pernyataan Prabowo selaras dengan harapan masyarakat Indonesia yang ingin hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan. “Keberhasilan pernyataan ini bergantung pada keseriusan implementasinya, karena jika hanya sebatas ucapan, maka tidak akan ada perubahan signifikan,” jelasnya. Ia menekankan bahwa perubahan hukum adalah proses yang membutuhkan waktu, tetapi selama ada komitmen dari pemimpin, harapan bisa terwujud.
Konsistensi dalam Penegakan Hukum: Tantangan yang Perlu Dijawab
Prabowo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai sebagai sarana untuk menjatuhkan pihak tertentu secara sembarangan. “Hukum harus menjadi tempat yang adil bagi semua, karena itu hukum harus ditegakkan tanpa mengorbankan siapa pun,” ujarnya. Ia menyatakan bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya dirugikan.
Andreas berharap kebijakan ini bisa mendorong
