Transfer ke Daerah Anjlok 59 Persen, Jakarta Jajaki Strategi Baru untuk Mencapai Status Kota Global
Pondokkebaikan.com – Dalam upaya memperkuat basis pendanaan pembangunan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya penurunan signifikan dalam alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk kota metropolitan tersebut. Menurut laporan terbaru, angka TKD yang sebelumnya mencapai Rp27,5 triliun pada 2025 turun menjadi Rp11,15 triliun pada 2026, atau 59,47 persen. Hal ini memaksa Pemprov DKI Jakarta mencari sumber pendanaan alternatif guna memenuhi target transformasi menuju kota global.
Perubahan Strategi Pembiayaan
Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan bahwa dana APBD tidak lagi menjadi sumber utama untuk mendorong proyek-proyek pembangunan. Dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp1.064 triliun dalam lima tahun ke depan, pemerintah setempat harus mengoptimalkan mekanisme finansial lain. Salah satu langkah kunci yang diambil adalah pembentukan Jakarta Collaboration Fund, wadah pendanaan terpadu yang diharapkan bisa menjadi pusat penghimpunan dana dari berbagai pihak, termasuk investor, badan usaha, dan lembaga keuangan.
“Kemandirian fiskal semakin penting karena Transfer ke Daerah untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun. Meski ruang fiskal menyempit, program strategis seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” kata Pramono saat menjadi pembicara utama di Investor Daily Roundtable di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).
Penurunan TKD ini menjadi tantangan besar bagi Jakarta yang ingin memenuhi ambisi menjadi kota global. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk mendanai proyek transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, dan infrastruktur sumber daya air. Ini menunjukkan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada APBD dan membangun ekosistem pendanaan yang lebih inklusif.
14 Proyek Strategis dengan Total Anggaran Rp657 Triliun
Dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp1.064 triliun, sekitar Rp657 triliun dialokasikan untuk 14 proyek strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Proyek-proyek ini mencakup Jakarta Sewerage System, MRT sepanjang 62,1 kilometer, dan LRT sepanjang 57,8 kilometer. Proyek infrastruktur tersebut diperkirakan akan meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi risiko bencana alam, serta memperluas akses layanan publik.
Keterbatasan dana APBD mendorong pemerintah DKI Jakarta mengadopsi skema pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), naming rights, dan climate finance. Selain itu, optimalisasi aset daerah juga menjadi strategi utama untuk mengisi celah keuangan. “Pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan ini membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap optimal,” papar Pramono.
Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai pusat pengumpulan dana dari berbagai stakeholder. “Melalui skema ini, pemerintah akan mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, serta mitra pembangunan dalam satu ekosistem kolaborasi,” jelas Pramono. Fund ini diharapkan bisa mengakomodir berbagai instrumen pendanaan, seperti obligasi, pendanaan swasta, dan dana internasional, untuk mendukung proyek jangka panjang.
Dalam rangka menjamin transparansi, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh pendanaan akan dikelola secara akuntabel. “Kami yakin kepercayaan investor tetap terjaga berkat capaian ekonomi dan tata kelola keuangan yang terbukti baik,” tambahnya. Ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026, dengan kontribusi sebesar 16,67 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
Upaya Jangka Panjang untuk Kota Global
Proyek strategis yang dimulai tahun ini bertujuan mencapai target menjadi salah satu kota global teratas pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Pramono menjelaskan bahwa penurunan dana TKD memaksa pemerintah menggandeng sektor swasta dan organisasi internasional untuk mengakselerasi progres. “Kami harus memperkuat hubungan dengan mitra pembangunan guna memastikan program-program ini terlaksana meski dengan anggaran yang lebih terbatas,” tuturnya.
Untuk menyiasati keterbatasan dana dari pemerintah pusat, Jakarta juga menggali potensi dari aset daerah. Contohnya, optimalisasi gedung pemerintahan, pengelolaan lahan terbengkalai, dan kerja sama dengan perusahaan swasta dalam proyek seperti rumah sakit internasional dan pusat perbelanjaan. “Ini adalah langkah untuk memastikan pendanaan tetap mengalir meski dana APBD terbatas,” imbuh Pramono.
Kegiatan Investor Daily Roundtable
Sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendanaan, Pramono menghadiri acara Investor Daily Roundtable di IDX. Acara ini menjadi forum untuk menjelaskan visi pembangunan Jakarta ke depan. “Kami ingin menunjukkan bahwa Jakarta memiliki potensi besar untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Pramono juga menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta. “Pembiayaan yang bersifat kolaboratif akan membantu mempercepat realisasi proyek-proyek strategis, termasuk Jakarta Sewerage System yang merupakan bagian dari usaha mengatasi masalah banjir,” katanya. Selain itu,
