MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
Pondokkebaikan.com – Pada hari Selasa (30/6/2026), Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, memberikan tanggapan terhadap usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana terkait orientasi seksual dan gender. Menurutnya, rekomendasi MUI ini perlu dikaji lebih dalam sebelum dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, agar hasilnya lebih matang dan mampu mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Usulan RUU Sebagai Dasar Hukum yang Komprehensif
MUI telah mengusulkan pembuatan RUU Pidana yang menargetkan tindakan homoseksual, bisex, dan transgender, dengan tujuan menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menangani isu tersebut. Gus Ipul mengakui pentingnya usulan ini, namun menekankan perlunya diskusi lebih luas agar tidak terburu-buru dalam menyusun rancangan undang-undang.
Menurut Gus Ipul, masalah LGBT kini menjadi sorotan publik, terutama karena berkembangnya perdebatan di berbagai forum sosial dan politik. “Masalah ini sudah menjadi perbincangan yang semakin hangat di tengah masyarakat, sehingga perlu diberikan ruang untuk didiskusikan secara mendalam,” ujarnya saat berbicara setelah menghadiri acara Seminar Nasional Usulan Gelar Pahlawan Sultan Takdir Alisjahbana di Universitas Nasional, Jakarta.
“Ya patut untuk ditindaklanjuti, untuk didiskusikan. Karena ini isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan, proses legislasi harus melalui tahapan yang terstruktur, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan sebelum RUU tersebut disahkan.
Gus Ipul juga menyebut bahwa RUU Pidana LGBT harus mempertimbangkan aspek-aspek agama dalam penyusunan naskah akademiknya. “RUU ini bisa menjadi wadah untuk memperkuat norma-norma agama dalam kehidupan sosial, selama hasilnya memenuhi keadilan dan konsensus luas,” jelasnya. Ia menilai, isu LGBT tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga dengan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat Indonesia.
MUI Fokus pada Penyusunan Naskah Akademik
Saat ini, MUI sedang melakukan persiapan matang untuk mengajukan RUU tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Hal ini dilakukan melalui penyusunan naskah akademik yang bertujuan memperjelas konsep, dasar, dan implikasi dari rancangan undang-undang tersebut. Naskah akademik ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi anggota legislatif dalam mengevaluasi kebijakan hukum yang relevan.
Dalam wawancara terpisah, Gus Ipul mengatakan bahwa diskusi tentang RUU Pidana LGBT perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa RUU ini tidak hanya mengacu pada pandangan tertentu, tetapi juga menggabungkan aspirasi berbagai kelompok,” tuturnya. Ia menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara MUI dan DPR dalam rangka memastikan kebijakan hukum tersebut memiliki kesepakatan bersama.
Usulan MUI ini dirasa penting karena menanggapi dinamika sosial yang terjadi di ruang publik. Perkembangan orientasi seksual dan gender, menurut MUI, memerlukan regulasi yang lebih tegas untuk mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. “RUU ini bisa menjadi pilar hukum yang mendorong kesadaran masyarakat mengenai norma-norma agama dalam hubungan sosial,” ujarnya.
Persiapan untuk Proses Legislasi
Sebelum masuk ke tahap penyusunan RUU, MUI menyatakan bahwa naskah akademik harus terlebih dahulu diselesaikan. “Saat ini, kami sedang fokus pada analisis dan penjelasan yang komprehensif agar semua pihak memahami visi dan tujuan RUU ini,” kata seseorang dari MUI yang tidak disebutkan nama lengkapnya. Tahap ini dianggap sebagai langkah krusial untuk meminimalkan risiko kesalahan pemahaman terkait konten RUU yang akan dibahas.
Dalam semangat itu, Gus Ipul menekankan bahwa naskah akademik bukan hanya alat untuk memperkuat posisi MUI, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kesepahaman antara berbagai kalangan. “Naskah ini harus menjadi ruang dialog, bukan sekadar dokumen yang diserahkan ke DPR tanpa adanya proses evaluasi yang lebih terbuka,” katanya. Ia menyatakan bahwa melalui diskusi, RUU dapat menjadi kebijakan yang lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Gus Ipul juga membandingkan kebijakan hukum terkait LGBT dengan aspek-aspek lain dalam sistem peraturan perundang-undangan. Menurutnya, RUU ini seharusnya tidak menimbulkan ketegangan antar kelompok, tetapi justru menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan nilai-nilai keagamaan. “Sistem hukum yang baik harus mampu mengakomodasi keberagaman, tetapi tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Gus Ipul menyarankan bahwa proses penyusunan RUU Pidana LGBT dapat dimulai dengan mengumpulkan data dan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk kelompok LGBT itu sendiri. “Kita perlu mendengarkan suara dari mereka yang terkena langsung oleh kebijakan tersebut, agar RUU tidak hanya menjadi alat untuk menyikapi isu, tetapi juga mampu mengatasi tantangan nyata yang dihadapi,” katanya. Hal ini menunjukkan upaya PBNU untuk menjaga keseimbangan antara agama dan kebebasan sosial.
Di sisi lain, MUI menyatakan bahwa RUU Pidana LGBT dapat menjadi bagian dari upaya menegakkan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat. “Kebijakan hukum ini perlu dijalankan secara bertahap, agar tidak mengganggu kebebasan beragama atau hak-hak individu yang sudah terakui,” ujar seorang perwakilan MUI. Ia menambahkan bahwa RUU tersebut akan menyesuaikan dengan situasi aktual di Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ+.
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa penyelesaian RUU ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat peran ulama dalam kebijakan sosial. “MUI tidak hanya menyusun naskah akademik, tetapi juga berperan sebagai penjaga konsistensi antara ajaran agama dan kehidupan bermasyarakat,” katanya. Ia menekankan bahwa RUU ini harus menjadi alat untuk menginspirasi masyarakat, bukan sekadar aturan yang diterapkan secara kaku.
Kebijakan tersebut menurut Gus Ipul bisa menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan berakar pada nilai-nilai keagamaan. “RUU ini bisa menjadi jembatan antara keyakinan individu dan keharmonisan kolektif,” katanya. Dengan demikian, penyusunan RUU Pidana LGBT tidak hanya menangani isu khusus, tetapi juga memberikan arah bagi kebijakan hukum yang lebih luas.
Langkah Selanjutnya untuk RUU
Usulan MUI untuk masuk ke dalam Prolegnas DPR RI akan menjadi langkah pertama dalam proses penyusunan RUU. Dalam masa depan, naskah akademik akan dibawa ke forum legislasi untuk diperiksa lebih rinci. “Proses ini membutuhkan waktu, tetapi hasilnya akan lebih terukur,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa perlu adanya konsensus antar kelompok, baik dari kalangan yang mendukung maupun yang skeptis, agar RUU tersebut bisa diimplementasikan secara efektif.
Menurut Gus Ipul, RUU
