Main Agenda DJKI Cermati 124 Situs Laporan Motion Picture Association
Pondokkebaikan.com – DJKI, atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedang menguji cermat 124 situs web yang dilaporkan oleh Motion Picture Association (MPA) dalam rangka menindak pelanggaran hak cipta. Ini menjadi bagian dari Main Agenda penguatan perlindungan karya seni digital, yang telah dikoordinasikan dalam rapat verifikasi bersama Direktorat Penegakan Hukum dan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Hasil laporan MPA menjadi dasar untuk menentukan rekomendasi pemblokiran terhadap 116 tautan situs yang dinilai masih aktif dan mengandung konten audiovisual tanpa izin.
Proses Verifikasi yang Teliti
Dalam Main Agenda ini, tim verifikasi DJKI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap tautan yang diberikan oleh MPA. Prosesnya melibatkan pemeriksaan status situs, pengecekan keberadaannya di basis data Trust Positif, serta identifikasi konten tanpa persetujuan sebagai alasan pemblokiran. Dari total 124 situs, 116 di antaranya dinilai terus menyebarkan materi audiovisual secara ilegal, sementara delapan tautan lainnya tidak direkomendasikan karena situsnya tidak dapat diakses saat ini.
“Tim Verifikasi mengaudit masing-masing tautan secara terpisah untuk memastikan status situs, memeriksa apakah telah terdaftar di basis data Trust Positif, serta mengidentifikasi adanya konten audiovisual yang diunggah tanpa persetujuan sebagai dasar rekomendasi pemblokiran,” terang Ahmad Rifadi, Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan DJKI.
Konten Iklan yang Menjadi Perhatian
Selain konten film dan serial yang diperoleh secara ilegal, beberapa situs yang diverifikasi juga diketahui menampilkan iklan yang berisi perjudian. Hal ini menjadi sorotan dalam Main Agenda DJKI, karena selain menindak pelanggaran hak cipta, pihaknya juga memperhatikan dampak konten tambahan seperti iklan perjudian. Komdigi menyatakan bahwa pelapor dapat mengajukan laporan tambahan terkait konten pornografi atau iklan perjudian untuk mempercepat tindakan penutupan akses.
Dengan adanya laporan tambahan ini, DJKI dapat mengambil langkah lebih tegas dalam mengawasi situs-situs yang terbukti menyalahgunakan hak cipta. Proses ini juga membantu memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kualitas konten digital yang beredar, terutama dalam konteks Main Agenda perlindungan karya kreatif di era digital.
Tantangan dalam Sistem Sinkronisasi
Dalam rapat verifikasi, beberapa situs yang telah terdaftar di Trust Positif tetapi masih dapat diakses melalui penyedia layanan internet (ISP) ditemukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kecepatan sinkronisasi data Trust Positif oleh masing-masing ISP, sehingga terjadi jeda waktu antara pemutusan akses dan penghapusan konten. Meski ada tantangan, DJKI tetap berkomitmen untuk mempercepat sinergi dengan Komdigi dalam pelaksanaan Main Agenda ini.
“Kerja sama erat dengan Komdigi serta pemangku kepentingan lainnya merupakan langkah kunci dalam melindungi industri kreatif dan menciptakan ekosistem digital yang menghargai hak kekayaan intelektual,” ujar Arie Ardian Rishadi, Direktur Penegakan Hukum DJKI.
Kolaborasi untuk Efisiensi Penegakan Hukum
DJKI menegaskan bahwa hasil verifikasi menjadi dasar bagi rekomendasi resmi kepada Komdigi. Main Agenda ini mencakup langkah-langkah teknis seperti pemblokiran domain atau penyaringan konten untuk mengurangi risiko penyebaran materi ilegal. Dengan memperkuat kolaborasi, DJKI berharap mampu mencapai efisiensi dalam penegakan hukum, sehingga penyebaran konten tanpa izin bisa diminimalkan secara lebih cepat.
Proses Main Agenda ini tidak hanya fokus pada situs yang menyebarkan konten tanpa persetujuan, tetapi juga mencakup iklan atau media lain yang bisa memperluas dampak pelanggaran. DJKI berharap kerja sama yang lebih intensif antarlembaga akan mempercepat pelaksanaan tindakan tegas, terutama untuk situs yang terbukti menyalahgunakan hak cipta.
Persiapan untuk Tindakan Selanjutnya
Sebelumnya, DJKI telah menyelesaikan investigasi terhadap 124 tautan situs yang diberikan oleh MPA. Langkah ini merupakan bagian dari Main Agenda penguatan perlindungan hak cipta di ruang digital, yang dilakukan dengan data lebih lengkap untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat. Dengan demikian, DJKI dapat melanjutkan Main Agenda ini dengan tindakan yang lebih efektif.
Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi acuan Komdigi dalam menentukan tindakan teknis, seperti pemblokiran domain atau penyaringan konten. DJKI mengimbau masyarakat untuk melaporkan situs yang mencurigakan melalui mekanisme resmi, sehingga Main Agenda ini bisa dilakukan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara DJKI dan lembaga terkait diharapkan dapat menciptakan sistem digital yang lebih aman dan beretika.
