Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
Kritik Tegas dari Direktur Amnesty International
Special Plan – Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, memberikan kritik tajam terhadap rencana pemerintah yang menempatkan 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program Sekolah Rakyat. Menurutnya, kebijakan ini mengancam prinsip netral pendidikan sipil dan berpotensi mengurangi ruang kritis bagi generasi muda.
Program yang melibatkan kekuatan TNI dalam mendidik pelajar di lingkungan Sekolah Rakyat dinilai tidak seimbang. Usman menekankan bahwa pendidikan sipil seharusnya menjadi wadah untuk pengembangan keterampilan berpikir mandiri, bukan alat untuk memperkuat struktur kekuasaan militer. Ia mengingatkan bahwa penempatan prajurit dalam proses pembelajaran berdampak pada psikologis siswa, terutama dalam lingkungan yang biasanya penuh dengan pelajaran tentang disiplin dan hierarki.
Kekhawatiran tentang Ruang Netral Pendidikan
Usman memperingatkan bahwa integrasi militer ke dalam sistem pendidikan sipil mengubah paradigma belajar. Menurutnya, Sekolah Rakyat bertujuan memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi rencana tersebut bisa membuat institusi tersebut menjadi alat untuk mendidik anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip militer. “Ruang kelas tidak boleh menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan yang kaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).
“Jelas pemerintah tidak belajar dari tragedi meninggalnya warga sipil saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi pengurus koperasi desa merah putih dan kampung nelayan,” ujar Usman.
Pendekatan Militer dan Konflik dengan Pendidikan Sipil
Dalam kritiknya, Usman menyoroti perbedaan prinsip antara pendidikan militer dan pendidikan sipil. Menurutnya, sistem pelatihan militer yang bersifat otoriter bertentangan dengan konsep pendidikan yang mengutamakan kebebasan dan kreativitas. “Anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit,” tegasnya.
Usman menegaskan bahwa militerisasi pendidikan bisa menghambat proses pengembangan kemampuan analitis dan kemandirian siswa. “Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?” tanyanya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa program tersebut tidak hanya berdampak pada akademik, tetapi juga pada cara anak-anak membangun identitas diri.
Konvensi Hak Anak dan Harapan untuk Penguatan Nilai Universal
Usman juga mengingatkan pemerintah tentang Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk memperkukuh penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar, selain melatih bakat serta mental anak. “Ruang pendidikan adalah tempat untuk menanamkan nilai-nilai universal, bukan alat kontrol dari pihak tertentu,” katanya.
Menurutnya, penggunaan pendekatan militer dalam program seperti ini berpotensi mengabaikan hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk belajar tanpa tekanan dari struktur kekuasaan yang mengungkung. “Pemerintah harus fokus pada penguatan identitas masyarakat sipil yang bermartabat, bukan dominasi militer di segala aspek kehidupan,” tegas Usman.
Kasus SPPI dan Dampak pada Siswa
Usman merujuk pada kasus terkini yang menggambarkan risiko dari kebijakan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi kecelakaan yang menewaskan lima peserta Program Penguatan Pendidikan Pancasila (SPPI), sebuah program latihan kemiliteran untuk calon pengurus koperasi. Kejadian ini memperkuat kekhawatiran bahwa pendidikan sipil bisa menjadi korban dari dominasi militer.
Menurutnya, penempatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat menciptakan ketimpangan relasi kuasa. Anak-anak dari keluarga prasejahtera, yang menjadi sasaran utama program ini, mungkin terbiasa dengan sistem yang berorientasi pada kepatuhan, terutama jika para pelatih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari guru biasa. “Ini bisa mengurangi kepercayaan mereka terhadap institusi pendidikan sipil,” kata Usman.
Peringatan tentang Tragedi Masa Lalu
Dalam peninjauannya, Usman menyoroti hubungan antara kebijakan ini dan masa lalu. Ia mengingatkan bahwa di era Orde Baru, militerisme di ruang sipil mengarah pada praktik otoriter yang merugikan kelompok rentan. “Dominasi militer dalam pendidikan tidak selalu menjadi solusi, terutama jika tidak didasari pertimbangan hak asasi manusia,” ujarnya.
Usman menambahkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengulangi kesalahan masa lalu. Saat ini, pemerintah mengambil langkah-langkah yang menunjukkan kecenderungan menguasai ruang pendidikan, meskipun alasan yang diberikan adalah tentang penguatan karakter dan disiplin. “Apa jadanya pendidikan jika menjadi alat untuk menanamkan kepatuhan yang membatasi kebebasan anak-anak?” tanyanya.
Perspektif Amnesty International Indonesia
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah melakukan evaluasi kembali terhadap rencana penempatan taruna Akmil di Sekolah Rakyat. Organisasi ini berargumen bahwa penggunaan militer dalam pendidikan sipil bisa mengancam kebebasan berpikir, mengurangi ruang untuk diskusi kritis, dan memperkuat struktur hierarki yang kurang demokratis.
Usman menilai bahwa kedisiplinan militer, yang berdasarkan sistem komando dan kepatuhan mutlak, bertentangan dengan prinsip pendidikan yang menekankan kebebasan dan eksplorasi. “Ruang kelas harus menjadi tempat untuk melatih keberanian, bukan kepatuhan yang membuat anak-anak takut berbeda pendapat,” kata Usman.
Dengan adanya kritik dari berbagai pihak, Amnesty International Indonesia berharap pemerintah segera memperbaiki kebijakan tersebut. Organisasi ini menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi untuk pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis, dan tidak boleh menjadi alat untuk menguasai anak-anak secara fisik maupun mental.
Kesimpulan: Dampak Jangka Panjang Militerisasi
Usman memperingatkan bahwa dominasi militer di ruang pendidikan sipil akan memengaruhi generasi muda secara jangka panjang. “Jika anak-anak terbiasa dengan sistem yang mengutamakan kepatuhan, mereka mungkin sulit memahami konsep demokrasi dan kemandirian,” katanya. Ia berharap pemerintah memperhatikan nilai-nilai universal HAM dalam setiap kebijakan pendidikan, agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.
Amnesty International Indonesia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat seharusnya menjadi ruang untuk
