Skandal Proyek Fiktif Rp16 Miliar: Kejati DKI Jakarta Melanjutkan Penyelidikan Korupsi di Kementerian PU
Penetapan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Fiktif
Solution For – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali mengambil langkah tegas dalam mengungkap skandal korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (25/6/2026), penyidik mengungkapkan bahwa dua pegawai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Sukino dan Muhammad Taufiq, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek fiktif yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp16 miliar. Kedua individu ini dituduh melakukan rekayasa proyek yang tidak pernah ada alias fiktif selama periode 2023 hingga 2024. Rekayasa ini diduga melibatkan upaya penyimpangan dana publik untuk memperoleh keuntungan pribadi, sementara program pembangunan yang dijanjikan tidak benar-benar terlaksana. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa peran Sukino dan Taufiq dalam skandal ini bersifat sinergis dengan pihak lain.
“Peran tersangka saudara SKN dan saudara MT selaku pegawai pada Dirjen Cipta Karya secara bersama-sama dengan tersangka lainnya melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode tahun 2023 dan 2024,” kata Dapot dalam konferensi pers tersebut. Penyidik mengungkap bahwa kegiatan penyelidikan terus berjalan, dengan fokus pada pelacakan aset serta identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam skema penipuan ini.
Penetapan Sukino dan Taufiq sebagai tersangka menjadi bagian dari upaya Kejati DKI Jakarta untuk memecah gurita korupsi yang melilit Ditjen Cipta Karya. Sebelumnya, lembaga penuntut itu telah menahan sejumlah nama penting, termasuk mantan Plt Direktur Irigasi dan Rawa, Yosiandi Radi Wicaksono; mantan Sekretaris Ditjen (Sesdirjen) Cipta Karya, Riono Suprapto; mantan Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Dwi Purwantoro; serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Adi Suaidi. Kesemuanya dianggap terlibat dalam praktik korupsi yang menguras anggaran negara.
Pelacakan Dana dan Keterlibatan Pihak Swasta
Selain mencari tahu keterlibatan pegawai negeri, penyidik juga mengejar aliran dana serta kemungkinan keterlibatan perusahaan swasta dalam skandal ini. Dua bos dari perusahaan vendor jasa, RW (Direktur CV TAS) dan JSR (Direktur PT BKS), telah disebut sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Mereka diduga menjadi pihak yang menerima manfaat dari proyek fiktif tersebut.
“Penyidik masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya, baik dari Kementerian PU, perusahaan pelat merah, maupun swasta,” tambah Dapot dalam pernyataannya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan tidak hanya terbatas pada internal kementerian, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga BUMN dan perusahaan swasta.
Penyelidikan yang Masih Berlangsung
Meskipun Sukino dan Taufiq telah ditahan, penyidik masih mengejar pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam skema penyimpangan ini. Kedua tersangka yang baru ditahan, saat ini, menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan untuk memastikan keterlibatan mereka dapat diungkap secara menyeluruh.
“Kerugian negara akibat permainan kotor para tersangka mencapai Rp16 miliar. Angka ini menunjukkan dampak finansial yang signifikan dari kecurangan yang terjadi,” kata Dapot dalam wawancara media. Penyidik menyatakan bahwa mereka sedang mempercepat proses pelacakan aset untuk memulihkan kerugian yang telah dialami negara. Ini termasuk mengidentifikasi dana yang mungkin disembunyikan atau dialihkan ke pihak-pihak tertentu.
Skandal Korupsi yang Menyeret Banyak Nama
Skandal ini tidak hanya menjerat pegawai negeri, tetapi juga mengguncang kredibilitas lembaga kebijakan pembangunan. Dapot menjelaskan bahwa kasus proyek fiktif ini menjadi bagian dari upaya menyelidiki korupsi yang terus berkembang di Ditjen Cipta Karya. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penyidik telah memperoleh cukup bukti untuk menetapkan dua tersangka baru.
“Keterlibatan para pegawai di Direktorat Jenderal Cipta Karya selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pola korupsi yang terstruktur. Kami akan terus memburu pelaku-pelaku lain hingga semua transaksi dapat dijelaskan,” tutur Dapot. Ini menegaskan bahwa penyidikan belum selesai, dan pihak-pihak yang mungkin terlewat dalam pemeriksaan sebelumnya masih menjadi target utama.
Langkah Kejati DKI dalam Mencegah Korupsi
Kejati DKI Jakarta tidak hanya fokus pada penyelidikan kasus proyek fiktif, tetapi juga berupaya untuk menguatkan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian PU. Langkah penetapan Sukino dan Taufiq sebagai tersangka diharapkan menjadi contoh yang memotivasi para pegawai lainnya untuk lebih transparan dalam menangani anggaran.
Dapot menyebutkan bahwa penyidik juga sedang meninjau kembali prosedur pengadaan proyek dalam beberapa tahun terakhir untuk memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan para pelaku. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang terlewat dari investigasi. Setiap tahap transaksi akan diperiksa secara menyeluruh,” katanya. Penyidikan ini juga menggali potensi kerja sama antar lembaga seperti Kementerian PU, lembaga BUMN, dan pihak swasta dalam mengakuisisi dana.
Penyelidikan yang berlangsung intens ini menjadi bukti bahwa Kejati DKI Jakarta tidak menghentikan upaya menegakkan hukum meskipun kasus korupsi terus berkembang. Dengan menetapkan Sukino dan Taufiq sebagai tersangka, penyidik berharap dapat menemukan jaringan yang lebih luas dan mengungkap dampak nyata dari penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, pihak keluarga serta rekan-rekan kerja Sukino dan Taufiq diwawancarai untuk memperoleh informasi tambahan tentang alur keuangan proyek tersebut.
Analisis dan Dampak pada Kementerian PU
Kasus proyek fiktif Rp16 miliar ini mengungkap adanya potensi penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana pembangunan. Para tersangka diduga memanfaatkan kewenangan mereka untuk menyusun dokumen proyek yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga mengakibatkan pengeluaran dana yang tidak produktif.
Analisis yang dilakukan penyidik menunjukkan bahwa skema ini terdiri dari dua tahap utama: pengajuan proyek fiktif dan pembuatan dokumen keuangan palsu untuk memastikan pencairan dana terjadi. Dengan demikian, kerugian negara bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga mengakibatkan kepercayaan publik terhadap kementerian terhadap berkurang.
Kasus ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas pegawai di Kementerian PU. Dapot menegaskan bahwa penyidikan akan terus berjalan hingga semua aset yang dikorbankan negara dapat ditemukan dan dikembalikan. “Kerugian ini bisa diperbaiki selama penyidik menemukan semua bukti terkait transaksi dana,” katanya. Selain itu, lembaga penuntut juga berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi para pejabat untuk lebih waspada terhadap penyalahgunaan wewenang.
