KPK Lanjutkan Pemeriksaan Yaqut terkait Barang Bukti Korupsi Haji
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses investigasi terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Pemeriksaan yang dilakukan pada Jumat, 19 Juni 2026, bertujuan memastikan keakuratan barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik sebelumnya. Yaqut, yang saat ini statusnya tersangka, kini menjadi fokus perhatian KPK dalam mengungkap skandal yang menyeret sejumlah pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia.
Kasus Korupsi Kuota Haji dan Penyelenggaraan
Dalam penyelidikan ini, KPK mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji selama periode 2023-2024. Fokus utama adalah pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang diduga melibatkan praktik korupsi. Penyidik telah mengumpulkan berbagai bukti yang diperlukan untuk mengungkap jaringan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kementerian tersebut.
Proses pemeriksaan Yaqut bertujuan mengonfirmasi barang bukti yang telah terkumpul. Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pengecekan tersebut dilakukan untuk memverifikasi fakta-fakta yang menjadi dasar penyidikan. “Pemeriksaan terhadap Yaqut dilakukan agar bisa dikonfirmasi barang-barang bukti yang sudah ada sebelumnya,” jelas Budi kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
“Pemeriksaan terhadap YCQ untuk dikonfirmasi terkait barang-barang bukti yang sudah diperoleh penyidik sebelumnya,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Budi, pemeriksaan ini tidak hanya fokus pada barang bukti fisik, tetapi juga mencakup bukti-bukti lain seperti dokumen, catatan keuangan, serta bukti persidangan. Meski demikian, ia belum merinci jenis barang bukti yang dibahas dalam kesempatan tersebut. Namun, KPK menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya menyelidiki seluruh aspek dugaan korupsi.
Penahanan Tersangka Lainnya dalam Kasus Haji
Di samping Yaqut, KPK juga menahan beberapa pihak lain yang terlibat dalam skandal tersebut. Salah satunya adalah Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Aziz Taba, Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Kedua nama tersebut dikenai tindakan penahanan sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Penahanan Ismail dan Asrul dilakukan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Asrul Aziz Taba, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), menjadi salah satu figur yang diduga terlibat dalam pengelolaan kuota haji secara tidak transparan. Selain itu, KPK juga menahan mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, pada Selasa (17/3/2026).
Penahanan Yaqut sendiri diumumkan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada 12 Maret 2026. Ia menyatakan bahwa Yaqut menjalani penahanan selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 12 hingga 31 Maret 2026. Penahanan ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
KPK Digeledah di Kantor Imigrasi Denpasar
Sebelumnya, KPK melakukan penyitaan di Kantor Imigrasi Denpasar sebagai bagian dari upaya mengungkap skandal yang melibatkan mantan Wakil Menteri Agama, Silmy Karim. Tindakan ini dilakukan untuk memperkuat barang bukti yang terkait dengan penyelenggaraan haji dan potensi kecurangan dalam proses pendaftaran jamaah.
Kasus korupsi haji ini tidak hanya menyeret pejabat tinggi, tetapi juga menyentuh operasional kelembagaan seperti Kesthuri. Organisasi tersebut diduga menjadi perantara dalam pembagian kuota haji yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam proses investigasi, KPK terus memperluas lingkup pemeriksaan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat.
Bukti Hukum dan Dugaan Tindak Pidana
KPK menyatakan bahwa Yaqut dan Ishfah diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan penggunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga menjadi dasar hukum yang dikenakan kepada kedua tersangka.
Kasus ini memperlihatkan kompleksitas korupsi dalam penyelenggaraan haji, yang melibatkan seluruh rangkaian proses dari pembagian kuota haji hingga pengelolaan biaya penyelenggaraan. Dugaan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penggunaan dana negara menjadi sorotan utama dalam penyelidikan ini.
Proses Penyidikan dan Tanggung Jawab
KPK menjelaskan bahwa proses penyidikan korupsi haji dilakukan secara bertahap. Setelah barang bukti terkumpul, tim penyidik memeriksa para tersangka untuk memvalidasi fakta-fakta yang telah ditemukan. Pemeriksaan terhadap Yaqut mencakup konfirmasi terkait penggunaan dana haji yang diduga dialokasikan secara tidak tepat.
Selain itu, KPK juga menekankan bahwa penahanan para tersangka tidak hanya sebagai tindakan pencegahan, tetapi juga untuk memastikan kejelasan proses penyelidikan. Dengan adanya barang bukti yang cukup, KPK bisa memproses kasus ini lebih lanjut melalui persidangan. Proses ini diharapkan memberikan kejelasan terhadap pengelolaan hajj yang menyeret banyak pihak.
Dalam konteks haji, yang merupakan salah satu ibadah yang sangat dihargai oleh umat Muslim, korupsi dalam pengelolaannya bisa berdampak besar pada kepercayaan masyarakat. KPK berupaya keras mengungkap seluruh aspek skandal ini agar bisa memberikan penjelasan yang jelas dan akuntabel
