Sony Sonjaya Kembali Ungkap Detail Proyek CCTV Fiktif dalam Kasus MBG
Sony Sonjaya Bernyanyi – Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG), tersangka Sony Sonjaya mengungkapkan adanya proyek pengadaan 5.000 unit CCTV dan alat deteksi sidik jari dengan nilai total mencapai Rp300 miliar. Proyek ini, menurut keterangan Sony, telah dijalankan sebelum ia menjabat sebagai anggota Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini menjadi bagian dari upaya penyidik Kejaksaan Agung untuk menggali lebih dalam potensi kerugian negara dalam kasus yang sedang ditangani.
Keterangan dari Kuasa Hukum: Proyek Siap Dipasang Sebelum Sony Menjabat
Menurut kuasa hukum Sony, Krisna Murti, proyek pengadaan CCTV dan sidik jari tersebut tidak terkait langsung dengan masa jabatannya di BGN. “Pengadaan ini sudah dilakukan oleh pihak outsourcing sebelum Sony diberikan tugas sebagai Wakil Kepala BGN,” jelas Krisna dalam pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung, Kamis (18/6/2026). Ia menambahkan bahwa proyek ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan masing-masing unit SPPG disediakan 5 unit CCTV.
“Semuanya itu harus dipasang untuk memudahkan penerima manfaat mengklaim penggunaan sidik jari. Jadi, mereka wajib mengklik sidik jarinya agar bisa terhubung dengan SPPG,” kata Krisna.
Krisna menyebutkan bahwa Sony pernah menanyakan proyek tersebut saat ia masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Pihak vendor yang terlibat dikabarkan dimintai penjelasan mengenai cara pemasangan alat. Namun, vendor tersebut tidak mampu menunjukkan bukti fisik atau detail implementasi proyek tersebut.
Proyek Fiktif: Potensi Kerugian Negara Meningkat
Dalam kesempatan yang sama, Krisna menegaskan bahwa nilai kerugian negara bisa bertambah jika proyek CCTV dan sidik jari tersebut benar-benar dianggap sebagai proyek fiktif. “Sony menyatakan bahwa proyek ini bisa dikategorikan sebagai fiktif karena tidak ada bukti konkret mengenai penggunaannya,” tambahnya.
Krisna menjelaskan bahwa Sony Sonjaya mengakui kebingungan terhadap nama vendor yang memasang alat tersebut. Hal ini memicu penyidik untuk menelusuri lebih jauh apakah ada pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut. “Dengan tidak mengetahui identitas vendor, penyidik perlu melakukan investigasi lebih mendalam untuk memastikan apakah proyek ini memang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata atau hanya dibuat-buat untuk menguntungkan pihak tertentu,” ujarnya.
Pemeriksaan Kedua: Sony Terus Didalami oleh Penyidik
Sony Sonjaya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus MBG. Sebelumnya, ia telah diperiksa sebagai saksi, dan kini berubah status menjadi tersangka. Dalam pemeriksaan terbaru, ia memberikan keterangan mengenai proyek CCTV dan sidik jari yang dianggap sebagai salah satu titik penting dalam kasus ini.
KPK juga memastikan bahwa penyelidikan terus berjalan meski Kejagung telah menetapkan Sony sebagai tersangka. “KPK tidak menghentikan investigasi karena proyek ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut,” ungkap sumber dari lembaga antikorupsi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk melacak seluruh aspek dugaan korupsi yang terjadi dalam MBG.
Penyidikan yang Menyeluruh: Enam Saksi Diperiksa Bersamaan
Seiring dengan pemeriksaan Sony, Kejaksaan Agung juga mengajak enam orang saksi untuk diperiksa dalam kasus yang sama. Salah satu saksi adalah Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing. Ia turut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperjelas alur dan peran masing-masing pihak dalam proyek pengadaan CCTV.
“Dalam pemeriksaan, kami menanyakan berbagai aspek terkait pengadaan tersebut, termasuk keterlibatan pihak eksternal,” kata Glory dalam wawancara yang dilakukan penyidik.
Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari Sony Sonjaya. Dengan menggabungkan keterangan dari berbagai pihak, penyidik berharap bisa memperoleh gambaran jelas mengenai bagaimana proyek fiktif ini dijalankan dan siapa saja yang terlibat. Glory, sebagai salah satu saksi, diperkirakan memberikan informasi mengenai hubungan antara BGN dengan pihak-pihak terkait.
Kerangka Proyek MBG: Dari Pengadaan CCTV Hingga Potensi Gratifikasi
Kasus MBG sendiri dikenal sebagai program yang menyalurkan bantuan makanan gratis kepada masyarakat. Namun, selama ini diperdebatkan apakah program tersebut benar-benar memenuhi tujuannya atau justru menjadi sarana korupsi. Dalam konteks ini, proyek pengadaan CCTV dan sidik jari menjadi salah satu elemen yang diduga digunakan untuk menutupi kecurangan dalam sistem distribusi bantuan.
Krisna Murti menambahkan bahwa proyek ini bisa menjadi bukti kuat adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan MBG. “Jika proyek tersebut memang fiktif, maka ini berarti ada pihak yang memanipulasi data untuk memperbesar anggaran,” tuturnya.
Pengadaan alat deteksi sidik jari, yang seharusnya digunakan untuk memastikan penggunaan bantuan secara tepat, justru bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mengambil keuntungan pribadi. Ini membuka kemungkinan adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk mengklaim keuntungan secara berlebihan.
Langkah Penyidik: Mengejar Sumber Dana dan Pihak Terlibat
Kejaksaan Agung terus menggali sumber dana proyek pengadaan CCTV dan sidik jari. Pihak penyidik memastikan bahwa tidak ada pihak yang terlewat dalam investigasi, termasuk vendor, tim manajemen BGN, dan pihak yang mengakses dana tersebut.
“Setiap proyek yang dilakukan memerlukan transparansi mengenai alur dana dan pihak yang terlibat. Jika tidak ada bukti fisik, maka kami akan melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan kebenaran,” kata sumber penyidik.
Krisna Murti menegaskan bahwa proyek ini masih dalam penyelidikan dan belum bisa disimpulkan sepenuhnya. “Kami memerlukan waktu untuk memverifikasi semua dokumen dan pengakuan dari pihak terkait,” tambahnya.
Harapan untuk Kejelasan: Pemenuhan Kebutuhan Negara atau Penyalahgunaan Dana?
Sony Sonjaya mengakui bahwa proyek ini sempat diajukan dalam lingkup kerja BGN. Namun, ia juga mengungkapkan ketidaktahuan tentang nama vendor yang memasang alat. “Ini menjadi keterbatasan informasi yang kami miliki saat ini,” kata Krisna.
Menurut Krisna, proyek ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa ada pihak yang memanfaatkan MBG untuk memperoleh keuntungan. “Kami berharap penyidik bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dalam proyek ini dan menghitung nilai kerugian negara secara pasti,” pungkasnya.
Dengan adanya proyek fiktif ini, kasus
