Era Jokowi ‘Main Halus’, Zaman Prabowo ‘Lebih Keras’: Pakar Kuliti Bedanya
Meeting Results – Analisis perbedaan tata kelola kekuasaan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto dilakukan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Menurutnya, kedua masa jabatan memiliki strategi yang berbeda dalam membangun struktur kebijakan dan mengelola konsensus politik.
Politik Komando Prabowo: Pendekatan Terpusat
Bivitri menyoroti bahwa era Prabowo ditandai dengan penerapan pendekatan yang lebih tegas dan terarah. Dalam sistem pemerintahan ini, keputusan diambil dengan memprioritaskan kepatuhan terhadap instruksi dari pusat, terutama dalam hal pengambilan kebijakan ekonomi maupun politik. Ia menjelaskan bahwa kelompok oligarki yang menjadi penopang kekuasaan Prabowo memiliki ciri khas yang berbeda dibanding era Jokowi.
“Di zaman Prabowo, pemerintahan lebih memfokuskan pada komando yang konsisten. Semua pihak, mulai dari gubernur hingga bupati, diharapkan menjalankan tugas secara sinkron dengan instruksi dari atas. Ini menciptakan suasana yang lebih kaku, tapi lebih efektif dalam menjalankan kebijakan secara cepat,” ujar Bivitri dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Salah satu contoh yang diungkapkan Bivitri adalah penekanan pada kepatuhan terhadap petunjuk pemerintah pusat. Ia mengatakan, dalam sistem ini, ada penurunan ruang deliberasi dan keterlibatan aktif unsur militer dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terlihat jelas dari kegiatan rapat di Hambalang, yang dianggap sebagai simbol kontrol langsung dari kekuasaan tertinggi.
Struktur Kebijakan Jokowi: Fokus pada Inisiatif Daerah
Di sisi lain, Bivitri menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi memiliki infrastruktur ekonomi politik yang lebih fleksibel. Pendekatan ini diterapkan melalui pengembangan sistem regulasi yang memberikan ruang lebih luas bagi pelaku ekonomi dan kekuasaan daerah. Salah satu kebijakan yang menjadi ciri khas masa Jokowi adalah UU Cipta Kerja, yang dinilai sebagai alat untuk mempercepat proses investasi dan pengambilan keputusan.
“Di era Jokowi, perbedaannya adalah struktur ekonomi politik yang lebih mendukung. Kebijakan seperti UU Cipta Kerja dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka. Tapi, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan peran masyarakat sipil dalam pengawasan,” jelas Bivitri.
Ia menambahkan bahwa pola ini berbeda dari pendekatan Prabowo, yang lebih mengutamakan kepastian dan konsistensi. Dalam masa Jokowi, pemerintah lebih membangun “enabling environment” melalui regulasi yang bisa diadaptasi sesuai kondisi lokal. Namun, kebijakan seperti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur hukum dan kebijakan infrastruktur yang terfokus pada kepentingan ekonomi nasional juga menciptakan dinamika yang berbeda.
Pola Politik dan Kebijakan: Perbedaan Struktural
Bivitri menjelaskan bahwa perbedaan utama antara dua presiden ini berada pada cara membangun sistem kekuasaan. Pada masa Jokowi, kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan aspirasi berbagai kelompok, sementara di bawah Prabowo, pendekatan menjadi lebih komanditer. Ia mencontohkan bahwa dalam pemerintahan Prabowo, perangkat regulasi disusun dengan cepat tanpa banyak konsultasi, sedangkan era Jokowi lebih memperhatikan proses pendekatan yang lebih panjang.
“Di era Jokowi, pemerintah lebih terbuka dalam mengajak partisipasi kelompok-kelompok masyarakat. Tapi, di era Prabowo, kekuasaan cenderung terpusat dan berjalan secara langsung. Ini memengaruhi cara pengambilan kebijakan, baik dalam ekonomi maupun politik,” ujarnya.
Ia juga mengkritik proses penyusunan kebijakan di masa Prabowo, yang menurutnya minim penggunaan data dan kurang melibatkan ruang diskusi antar stakeholder. “Pembuatan kebijakan di zaman Prabowo lebih seperti instruksi yang diberikan langsung, tanpa banyak analisis data. Ini bisa mempercepat keputusan, tapi juga berisiko menimbulkan kesenjangan dalam kebijakan,” tambah Bivitri.
Impak pada Masyarakat Sipil dan Konsensus Politik
Menurut Bivitri, pola ini berdampak signifikan terhadap peran masyarakat sipil. Pada masa Jokowi, walaupun kebijakan diarahkan ke pasar, lembaga-lembaga seperti KPK tetap berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah. Sementara itu, di bawah Prabowo, pengaruh militer semakin terasa dalam kebijakan, yang memperkuat struktur dominasi tertentu.
“Keterlibatan militer dalam pemerintahan Prabowo menunjukkan kecenderungan untuk menguatkan kontrol dari kekuasaan militer. Ini berbeda dengan masa Jokowi, di mana kekuasaan lebih menyebar dan ada ruang bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi,” katanya.
Bivitri mengingatkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di satu sisi, politik komando Prabowo dianggap efisien dalam menghadapi krisis, tetapi bisa mengurangi ruang bagi kebebasan berpolitik. Di sisi lain, era Jokowi dinilai lebih inklusif, tapi terkadang lambat dalam menangani isu kritis.
Konteks Pemilu dan Tantangan Masa Depan
Dalam konteks pemilu, perbedaan ini menimbulkan dinamika politik yang beragam. Bivitri menyoroti bahwa tata kelola kekuasaan di bawah Prabowo lebih tegas dalam mengelola perbedaan pihak, sementara Jokowi memilih pendekatan yang lebih berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa pengaruh militer dalam pemerintahan bisa menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan nasional, terutama dalam sektor pendidikan dan keamanan.
“Proses rapat di Hambalang dan kegiatan retret para pemimpin daerah memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan di bawah Prabowo lebih terpusat. Ini bisa menjadi strategi untuk memperkuat konsensus, tapi juga berisiko mengabaikan suara kelompok minoritas,” jelas Bivitri.
Bivitri menegaskan bahwa perbedaan ini tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat. Era Jokowi, meski terkesan lebih santai, tetap mampu membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara era Prabowo lebih fokus pada kepastian dan kecepatan. Kedua pendekatan ini memperlihatkan visi berbeda, tetapi keduanya tetap mengelola pemerintahan dengan cara yang konsisten.
Analisis ini juga menyoroti bagaimana perbedaan ini memengaruhi dinamika dalam sistem demokrasi. Dalam era Jokowi, partisipasi masyarakat sipil lebih terdokumentasi, sementara di era Prabowo, sistem ini terlihat lebih kaku. Namun, Bivitri memprediksi bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan kedua akan memberikan dampak yang berbeda terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik.
Sebagai penutup, Bivitri menekankan bahwa perbedaan antara era Jokowi dan Prabowo adalah bagian dari evolusi sistem pemerintahan Indonesia. “Kedua masa jabatan ini memiliki pendekatan yang berbeda, tapi sama-sama membangun struktur yang menentukan masa depan bangsa,” pungkasnya.
