Gus Ipul: Prof Nasar Jadi Salah Satu Figur Kuat untuk Ketua Umum PBNU
Official Announcement – Dalam pernyataannya menjelang Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026, Gus Ipul, Sekretaris Jenderal PBNU, menyebutkan bahwa Prof KH Nasaruddin Umar, Menteri Agama, memiliki potensi besar untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Pernyataan ini diberikan setelah ia menghadiri apel kesiapan di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, yang berlangsung pada Selasa, 16 Juni 2026.
Rekam Jejak Kepemimpinan yang Membuka Peluang
Gus Ipul menyoroti kinerja Prof Nasaruddin Umar dalam sektor keagamaan dan hubungannya dengan PBNU, menurutnya menjadi indikasi kuat bahwa sosok tersebut layak dipertimbangkan untuk posisi kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa tradisi PBNU dalam memilih ketua umum memiliki pola tertentu, di mana sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai Katib Aam organisasi sebelumnya memperoleh dukungan signifikan.
“Beliau salah satu yang berpotensi. Jika kita melihat dari masa Gus Dur hingga 40 tahun terakhir, tiga ketua umum PBNU sebelumnya pernah menempati posisi Katib Aam,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, pengalaman sebagai Katib Aam bukanlah hal kebetulan, melainkan pengalaman yang membangun kesadaran kelembagaan dan koneksi dengan berbagai tingkatan pengurus. Ia menyebutkan bahwa jabatan ini menjadi pintu masuk bagi para ulama untuk melangkah ke level kepemimpinan lebih tinggi, termasuk sebagai Ketua Umum PBNU.
Perbandingan dengan Tokoh Sebelumnya
Ia memberikan contoh beberapa tokoh yang memimpin PBNU, termasuk KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Said Aqil Siroj, hingga KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ketiganya, menurut Gus Ipul, memiliki jalur karier yang serupa, yakni mengawali dengan peran Katib Aam sebelum akhirnya dicalonkan sebagai ketua umum.
“Gus Dur sebelum Ketua Umum pernah jadi Katib Aam. Kemudian Kiai Said sebelum Ketua Umum juga pernah jadi Katib Aam. Terakhir Gus Yahya juga pernah jadi Katib Aam. Nah, Prof Nasaruddin Umar ini juga pernah jadi Katib Aam,” tutur Gus Ipul.
Dalam menjelaskan lebih lanjut, Gus Ipul menyatakan bahwa keberadaan Prof Nasaruddin Umar di ruang publik sebagai figur yang sering dibicarakan oleh daerah-daerah dalam konteks peran PBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada dalam mekanisme Muktamar, yang dianggap sebagai lembaga penentu dalam proses perekrutan ketua umum.
Posisi Lain yang Juga Berpotensi
Di samping jalur Katib Aam, Gus Ipul juga menyebut bahwa jabatan lain seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU atau Ketua PWNU Jawa Timur bisa menjadi pintu untuk mengakses posisi kepemimpinan. Ia mengungkapkan bahwa sejarah menunjukkan bahwa individu yang pernah menjabat dalam peran-peran tersebut memiliki potensi untuk dipilih sebagai ketua umum.
“Kalau kita lihat statistik, yang pernah jadi Sekjen PBNU pasti memiliki jalan. Sementara yang pernah jadi Ketua PWNU Jawa Timur juga berpotensi. Semua jalur ini bisa menjadi pondasi untuk keberhasilan kepemimpinan,” jelas Gus Ipul.
Dalam konteks ini, Gus Ipul menyoroti KH Idham Chalid dan KH Hasyim Muzadi, yang masing-masing pernah menjabat sebagai Sekjen dan Ketua PWNU sebelum memimpin PBNU. Hal ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam pengalaman kepemimpinan yang bisa dijadikan acuan.
Pernyataan Tegas Gus Ipul Soal Tidak Menjajaki Pencalonan
Sementara itu, Gus Ipul menegaskan bahwa ia tidak akan mengikuti proses pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU. Ia juga menyatakan ketidakberkenanannya untuk diusung sebagai kandidat.
“Saya Sekjen, tapi saya sudah menyatakan dengan jelas, saya tidak mencalonkan diri dan tidak mau dicalonkan. Dua-duanya, saya tidak mau mencalonkan diri dan tidak mau dicalonkan,” tegasnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa pengalaman masa lalu sebagai Sekjen PBNU membuatnya memiliki wewenang untuk mengawasi proses seleksi, tetapi tidak memiliki niat untuk memimpin secara langsung. Ia menyoroti pentingnya mekanisme yang transparan dan berimbang, serta kebutuhan untuk memberikan ruang bagi tokoh-tokoh lain yang layak.
Lowongan Kerja PPPK Guru Sekolah Rakyat Dibuka, Segini Gajinya
Sementara berita terkait pengumuman lowongan kerja PPPK Guru Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan bahwa sejumlah posisi guru di tingkat dasar kini terbuka untuk perekrutan melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Pendapatan untuk jabatan ini beragam, tergantung tingkat pendidikan dan pengalaman, dengan rata-rata gaji berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan.
Gus Ipul, meski tidak terkait langsung dengan lowongan tersebut, menilai bahwa keputusan seperti
