Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
New Policy – Setelah proses evaluasi mendalam yang berlangsung beberapa bulan, Pemerintah akhirnya mengambil keputusan resmi untuk mengganti Dadan Hindayana sebagai kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur kepemimpinan lembaga yang bertugas mengelola program strategis nasional terkait gizi dan kesehatan masyarakat. Penyebab utama perombakan adalah adanya catatan krusial yang muncul dalam manajemen tata kelola BGN, serta kelemahan dalam koordinasi kerja lintas kementerian yang menjadi fokus utama kritik dari DPR.
Dasco Bongkar Alasan Perombakan Kepemimpinan BGN
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk memutuskan perombakan di jabatan Kepala BGN didasarkan pada hasil evaluasi yang secara intensif dilakukan. Ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada efisiensi pengelolaan lembaga dan keterlibatan antarlembaga dalam menjalankan tugas pokoknya.
“Ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menyangkut tata kelola, dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang,” ujar Dasco saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dasco mengungkapkan bahwa DPR, khususnya Komisi IX, telah lama memantau kinerja BGN. Lembaga ini, yang sejak dibentuk memiliki tujuan memperkuat kebijakan gizi nasional, dianggap kurang optimal dalam menjalankan mandatnya. Menurutnya, catatan-catatan teknis yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menjadi dasar untuk mengganti kepemimpinan di posisi puncak.
Menurut Dasco, masukan dari Komisi IX telah memicu rencana perombakan tersebut. “Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa pihak DPR mengirimkan rekomendasi tertulis melalui Mensesneg, yang selanjutnya menjadi alat evaluasi untuk mengukur kinerja lembaga tersebut.
Dasco enggan merinci lebih jauh poin-poin evaluasi yang menjadi dasar perubahan ini. Ia menyarankan media untuk menghubungi langsung Mensesneg atau instansi terkait untuk memperoleh informasi detail. “Kalau soal catatan-catatan ini tentunya pihak pemerintah yang lebih tahu, nanti silakan teman-teman media menanyakan kepada pihak pemerintah. Tapi apa pun itu, kita apresiasi langkah yang dilakukan pemerintah,” lanjut Dasco.
Perombakan Struktur Pemimpinan BGN
Sebelumnya, Pemerintah melakukan perombakan signifikan pada struktur kepemimpinan BGN. Langkah ini diambil setelah adanya pemantauan intensif terhadap kinerja lembaga tersebut, yang secara keseluruhan dinilai masih kurang memadai dalam menghadapi tantangan di lapangan. Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, keputusan Presiden RI untuk mengganti kepala BGN merupakan tindakan terencana yang bertujuan meningkatkan efektivitas lembaga.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses pemantauan ini mencakup aspek-aspek penting seperti kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam sistem kerja BGN yang memengaruhi kemampuan lembaga untuk mencapai target utamanya, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program gizi nasional.
Kepemimpinan BGN sebelumnya dianggap kurang stabil karena sering muncul masalah internal, seperti ketidakselarasan antardivisi atau kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Dasco menyoroti bahwa kinerja lembaga ini juga dipengaruhi oleh kemampuan kepala lembaga dalam mengelola hubungan dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. “Kita perlu memastikan bahwa semua lembaga yang terlibat dalam program strategis nasional memiliki komitmen yang sama untuk mencapai hasil yang optimal,” katanya.
Menurut informasi yang dihimpun, penunjukan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam penerapan kebijakan, terutama dalam hal komunikasi antardepartemen. Hal ini menyebabkan kebijakan gizi nasional tidak sepenuhnya berjalan lancar, sehingga memicu keputusan pemerintah untuk melakukan perubahan.
Kinerja BGN Sebelumnya Dinilai Kurang Memadai
Komisi IX DPR juga menjelaskan bahwa masukan yang disampaikan melalui surat tertulis mencakup berbagai aspek kinerja yang perlu diperbaiki, seperti efisiensi penggunaan anggaran, pengawasan terhadap program pelaksanaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan gizi. “DPR telah mengirimkan rekomendasi yang detail mengenai hal-hal yang harus diperbaiki di BGN,” ujarnya.
BGN, yang sejak dibentuk tahun lalu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, dianggap perlu diperkuat dari segi manajemen. Dasco menjelaskan bahwa meskipun ada masalah, perombakan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi dan mereformasi lembaga tersebut agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan nasional. “Perombakan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tapi juga perbaikan struktur yang lebih efektif,” katanya.
Perubahan ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi selama periode kepemimpinan Dadan Hindayana. BGN menjadi lembaga kritis karena mengelola berbagai program seperti pemberian makanan tambahan, pendidikan gizi, dan kebijakan nutrisi untuk kelompok rentan. Kinerja yang kurang optimal dalam tiga tahun terakhir menjadi alasan utama untuk mengganti kepala lembaga tersebut.
Dasco menambahkan bahwa DPR akan terus memantau perkembangan BGN pasca-perombakan. “Kita berharap kepemimpinan baru mampu memperbaiki sistem kerja yang sebelumnya kurang efektif. Kinerja BGN sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap perombakan yang dilakukan pemerintah, selama langkah tersebut diambil dengan transparansi dan berdasarkan data yang kuat.
