Aturan Tidak Naik Kelas Berlaku Tahun Depan, Pengamat UGM Ingatkan Risiko Diskriminasi Murid

Kenaikan Kelas Tidak Lagi Otomatis Mulai 2027/2028

Pondokkebaikan.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan perubahan penting dalam sistem evaluasi sekolah. Mulai Tahun Ajaran 2027/2028, murid tidak lagi secara otomatis melanjutkan ke tingkat berikutnya apabila belum mencapai kompetensi yang diperlukan.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran sekaligus menjawab kekhawatiran guru mengenai capaian akademik peserta didik. Dalam praktiknya, kenaikan kelas selama ini kerap dipahami sebagai proses administratif, padahal seharusnya mencerminkan perkembangan belajar yang nyata.

Namun, penerapan kebijakan itu perlu disertai perlindungan bagi murid dengan kebutuhan belajar yang beragam. Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menekankan bahwa standar pendidikan tidak boleh diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi setiap anak.

Inklusivitas Harus Menjadi Pertimbangan Utama

Agustinus mengingatkan bahwa kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dapat menghadirkan persoalan baru jika sekolah hanya berpatokan pada angka atau standar yang sama bagi seluruh murid. Risiko itu terutama dapat dirasakan oleh siswa penyandang disabilitas serta anak-anak yang memerlukan bantuan belajar tambahan.

“Kenaikan kelas yang tidak otomatis dapat mendukung inklusivitas pendidikan, tetapi juga dapat menghambatnya apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan keragaman kebutuhan murid,” kata Subarsono kepada Suara.com, Kamis (22/10/2026).

Karena itu, keputusan seorang murid mengulang kelas tidak semestinya dijadikan sanksi yang dijatuhkan secara terburu-buru. Sekolah perlu lebih dahulu melihat penyebab anak belum menguasai pelajaran, bentuk dukungan yang telah diterima, serta kebutuhan pendampingan yang mungkin belum terpenuhi.

Pendekatan ini penting agar aturan baru tidak berubah menjadi mekanisme yang membebani murid. Setiap anak memiliki kecepatan belajar, pengalaman, dan hambatan yang berbeda. Evaluasi yang adil harus memberi ruang bagi kondisi tersebut tanpa mengabaikan tujuan penguasaan kompetensi.

Bukan Sekadar Status Naik atau Tinggal Kelas

Agustinus memandang pengembalian kemungkinan tidak naik kelas lebih tepat daripada mempertahankan pola kenaikan otomatis. Sekolah, dalam pandangannya, memiliki peran untuk menjaga kualitas pendidikan dan memastikan bahwa proses belajar menghasilkan pemahaman yang memadai.

Sistem kenaikan otomatis dinilai berisiko menempatkan ijazah dan perpindahan tingkat kelas sebagai tujuan utama. Situasi itu juga dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi murid yang telah berusaha keras dan menunjukkan prestasi akademik yang baik.

Meski demikian, penilaian terhadap murid tidak boleh berhenti pada keputusan naik atau tidak naik kelas. Inti pendidikan tetap berada pada pendampingan yang membantu anak bertumbuh, mengenali kekurangannya, dan memperoleh kesempatan memperbaiki capaian belajarnya.

“Siswa yang belum menguasai materi berarti belum belajar, dan ini perlu mendapatkan bimbingan nyata oleh guru, bukan hanya hukuman berupa mengulang satu tahun,” tandasnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa pengulangan kelas seharusnya bukan akhir dari proses pendidikan. Jika kebijakan ini diberlakukan, sekolah perlu memastikan adanya rencana pembelajaran yang lebih sesuai bagi murid yang belum mencapai target. Tanpa pendampingan yang lebih kuat, mengulang satu tahun berisiko hanya mengulangi masalah yang sama.

Refleksi bagi Guru dan Sekolah

Keberadaan murid yang belum dapat melanjutkan kelas juga tidak tepat jika seluruh tanggung jawabnya dibebankan kepada anak. Agustinus, yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, melihat kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi bagi tenaga pendidik dan pihak sekolah.

“Dengan adanya murid yang mengulang juga merupakan materi refleksi bagi guru agar tahun depan barangkali ada perubahan metode pembelajaran dan pendampingan khusus,” ujarnya.

Refleksi tersebut dapat mencakup cara guru menyampaikan materi, bentuk asesmen, intensitas pendampingan, hingga upaya mengenali kesulitan belajar lebih awal. Fokusnya bukan mencari pihak yang patut disalahkan, melainkan membangun proses pembelajaran yang lebih efektif bagi murid.

Kebijakan baru ini juga berkaitan dengan tekanan psikologis yang selama ini dialami guru. Dalam sistem kenaikan otomatis, pendidik dapat berada dalam posisi sulit ketika harus meloloskan murid yang belum memenuhi standar kompetensi. Perubahan aturan diharapkan memberi ruang bagi penilaian yang lebih sesuai dengan kondisi pembelajaran di kelas.

Peran Orang Tua dalam Masa Transisi

Selain murid dan guru, orang tua menjadi pihak yang perlu dipersiapkan. Tidak naik kelas masih sering dipandang sebagai kegagalan besar atau persoalan yang memalukan bagi keluarga. Cara pandang semacam itu dapat membuat anak menerima tekanan tambahan pada saat ia justru membutuhkan dukungan.

Agustinus menilai perubahan sistem perlu dibarengi pemahaman bahwa pengulangan kelas bukan bencana keluarga. Keputusan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan belajar anak, terutama apabila sekolah telah melakukan evaluasi yang menyeluruh dan menyediakan dukungan yang diperlukan.

“Perubahan ke sistem kenaikan kelas tidak otomatis, bukan saja murid yang harus disiapkan, tetapi juga orang tua karena sering ada orang tua tidak terima ketika anaknya tidak naik kelas,” pungkasnya.

Penerapan aturan pada 2027/2028 akan menjadi ujian bagi sekolah dalam menyeimbangkan dua tujuan: menjaga mutu akademik dan menjamin pendidikan yang inklusif. Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah murid yang naik kelas atau mengulang, melainkan dari sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk benar-benar memahami pelajaran dan berkembang.