MBG Prasmanan Tak Otomatis Kurangi Sampah Makanan, Guru Besar UGM Ungkap Alasannya

Model Prasmanan MBG Perlu Kesiapan Sekolah agar Tidak Menambah Beban

Pondokkebaikan.com – Penerapan penyajian makanan secara prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum tentu langsung menekan jumlah makanan yang tersisa. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Raharjo, menilai persoalan utama tetap berada pada pilihan dan selera siswa ketika menerima menu yang disiapkan.

Perubahan cara penyajian, dari makanan yang telah dipaketkan dalam ompreng ke pengambilan mandiri dari wadah besar, memang membuka peluang pengelolaan pangan yang lebih baik. Namun, model tersebut tidak otomatis membuat makanan di piring siswa habis dikonsumsi.

Sri menjelaskan bahwa sisa makanan dapat muncul ketika siswa tidak tertarik, tidak berselera, atau memilih tidak mengonsumsi hidangan yang tersedia. Kondisi itu dapat terjadi baik pada sistem pembagian kotak makanan maupun saat sekolah menggunakan pola prasmanan.

“Kan yang menyebabkan makanan berlebih atau sisa itu kan satu, siswanya sendiri mungkin tidak berselera atau tidak mau makan. Sehingga kan itu mau dikasihkan dalam bentuk kotakkan atau mau prasmanan, kalau anaknya tidak mau makan kan ya tetap itu akan menjadi lebih,” kata Sri kepada Suara.com, Jumat (9/10/2026).

Potensi Penyelamatan Makanan Sebelum Dibagikan

Meski tidak menjamin berkurangnya sisa di tingkat siswa, sistem prasmanan memiliki kelebihan pada tahap sebelum makanan dibagikan. Makanan yang masih berada dalam wadah besar lebih memungkinkan untuk diatur kembali ketimbang hidangan yang sudah dipisahkan ke dalam porsi individual.

Pada pola ompreng, makanan telah terlanjur ditempatkan dalam setiap kotak. Ketika tidak tersalurkan atau tersisa, penanganannya menjadi lebih rumit, termasuk jika makanan perlu dijaga atau dihangatkan kembali. Dalam skema prasmanan, nasi, sayur, serta lauk yang belum diambil dapat tetap berada di tempat penyajian utama sehingga pengelolaannya lebih fleksibel.

Nilai tambah tersebut membuat prasmanan dipandang memiliki peluang lebih baik dalam menyelamatkan makanan berlebih sebelum sampai ke tangan penerima. Namun, manfaat itu baru dapat dirasakan bila sekolah memiliki sistem penyajian yang memadai dan mampu menjaga kualitas makanan saat dibagikan.

Artinya, pembahasan sampah makanan dalam MBG tidak cukup hanya berfokus pada bentuk wadah. Perencanaan jumlah porsi, kecocokan menu bagi siswa, waktu distribusi, dan tata kelola makanan yang belum tersaji juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.

Fasilitas Penyajian Menjadi Tantangan

Penerapan prasmanan membutuhkan sarana untuk menampung makanan dalam jumlah besar dan mempertahankannya dalam kondisi layak sajian. Sekolah perlu menyiapkan ruang, wadah penyajian, serta dukungan operasional agar nasi, lauk, dan sayuran dapat dibagikan dengan tertib.

Sri menyoroti pertanyaan penting mengenai pihak yang akan menyediakan kebutuhan tersebut. Jika sekolah diwajibkan menanggung pengadaan fasilitas, kebijakan ini dapat menambah pekerjaan sekaligus beban biaya bagi satuan pendidikan.

“Kalau kemudian ditimpakan pada pihak sekolah harus sediakan itu ya akan menambah beban bagi sekolah yang jujur repot, kan gitu?” ujarnya.

Persiapan prasmanan bukan hanya menyangkut peralatan makan. Ada kebutuhan untuk mengatur lokasi antrean, menata meja, memastikan makanan tersedia pada waktu yang tepat, serta melibatkan tenaga yang dapat membantu proses pembagian. Setiap sekolah mempunyai kondisi ruang dan sumber daya yang berbeda, sehingga penerapannya tidak bisa diperlakukan sama.

Di sekolah dengan area terbatas, penataan prasmanan berpotensi lebih menantang. Sebaliknya, sekolah yang memiliki ruang makan atau area serbaguna mungkin dapat mengatur alur penyajian dengan lebih leluasa. Kesiapan tempat dan tenaga menjadi faktor yang perlu dipastikan sebelum model ini diterapkan secara luas.

Distribusi dari SPPG Tetap Perlu Diperhitungkan

Sri juga mempertanyakan efisiensi penggunaan prasmanan apabila proses memasak masih dilakukan secara terpusat di SPPG, lalu makanan dibawa ke sekolah untuk dibagikan. Dalam pola seperti itu, sekolah tetap harus menangani proses penerimaan, penataan, dan penyajian makanan setelah pengiriman tiba.

“Ya ini bisa dipahami karena pemerintahnya, kebijakan dari BGN-nya itu sudah terlanjur kontrak dengan SPPG, kan. SPPG tetap harus beroperasi,” ucapnya.

Keberadaan SPPG dalam rantai pelaksanaan MBG membuat perubahan model distribusi perlu dipahami secara menyeluruh. Prasmanan dapat mengubah cara makanan disajikan di sekolah, tetapi tidak serta-merta menghapus kebutuhan koordinasi antara pihak penyedia makanan, pengangkutan, dan pengelola sekolah.

Waktu juga menjadi perhatian karena penataan prasmanan dapat bersinggungan dengan kegiatan belajar mengajar. Makanan harus tiba, disusun, dan dibagikan tanpa mengganggu jadwal kelas. Karena itu, sekolah memerlukan pembagian waktu yang jelas agar program pemenuhan gizi berjalan berdampingan dengan aktivitas pendidikan.

Pada akhirnya, keberhasilan penyajian prasmanan dalam MBG bergantung pada kesiapan tiap sekolah. Model ini dapat membantu mengelola makanan yang belum tersalurkan, tetapi pengurangan sisa di piring tetap berkaitan dengan kemauan siswa untuk makan. Fasilitas, tenaga pendukung, ruang, biaya, serta pengaturan jadwal perlu menjadi pertimbangan sebelum pola tersebut diperluas.