Somasi Tak Dijawab, PBNU Bakal Laporkan 3 Orang soal Tudingan Dana Korupsi Muktamar ke Mabes Polri

PBNU Siapkan Laporan Polisi terkait Tuduhan Dana Korupsi Muktamar

Pondokkebaikan.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan akan membawa persoalan tudingan aliran dana korupsi ke Muktamar PBNU ke jalur kepolisian. Rencana pelaporan itu disiapkan setelah tiga pihak yang sebelumnya menerima somasi dari PBNU tidak memberikan jawaban dalam tenggat lima hari.

Laporan tersebut dijadwalkan ditindaklanjuti oleh penasihat hukum PBNU ke Mabes Polri pada Selasa, 6 Oktober 2026. PBNU menilai proses hukum diperlukan agar pernyataan mengenai dugaan dana korupsi itu dapat diuji dengan bukti yang jelas, terutama karena isu tersebut berkaitan dengan nama baik organisasi dan kepercayaan masyarakat.

Somasi Tidak Mendapat Respons

Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa somasi telah dikirimkan kepada tiga orang yang melontarkan berbagai tudingan. Pernyataan yang dipersoalkan mencakup dugaan aliran uang, suap, operasi uang, hingga klaim bahwa dana korupsi sebesar Rp480 miliar mengalir ke Muktamar ke-35 NU.

“Selama 5 hari belum ada jawaban, maka besok penasihat kami akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke kepolisian,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Somasi pada dasarnya menjadi langkah hukum awal untuk meminta klarifikasi atau tanggapan atas suatu pernyataan. Dalam perkara ini, PBNU menyatakan tidak memperoleh jawaban dari pihak yang disomasi. Karena itu, organisasi tersebut memutuskan untuk meneruskan persoalan ke aparat penegak hukum.

Langkah itu juga dimaksudkan untuk membuka ruang pembuktian secara formal. PBNU meminta pihak yang menyampaikan tuduhan dapat menunjukkan dasar dan bukti atas klaim yang telah beredar. Bagi organisasi, pembuktian menjadi unsur penting agar suatu isu serius tidak berkembang hanya sebagai pernyataan tanpa landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tindak lanjut dan kita minta apa yang sudah dinyatakan itu dibuktikan. Jadi jangan sampai ini dianggap sebagai sebuah kebenaran,” ujarnya.

Penegasan Tidak Ada Dana Korupsi

Gus Ipul kembali menolak klaim bahwa uang hasil korupsi masuk ke penyelenggaraan Muktamar PBNU ataupun diterima pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang diyakini PBNU.

“Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi, saya pastikan tidak ada uang hasil korupsi yang mengalir ke arena Muktamar maupun kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam Muktamar,” tegasnya.

Muktamar merupakan forum penting dalam kehidupan organisasi Nahdlatul Ulama. Karena itu, tudingan tentang pembiayaan kegiatan tersebut dinilai PBNU berpotensi menimbulkan dampak luas apabila diterima publik tanpa verifikasi dan tanpa bukti yang memadai.

PBNU menekankan bahwa isu yang menyangkut dugaan korupsi, suap, dan aliran dana dalam jumlah besar bukan persoalan ringan. Pernyataan semacam itu dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan muktamar serta pihak-pihak yang hadir atau terlibat di dalamnya. Jalur hukum dipilih untuk memberi kepastian atas tuduhan tersebut sekaligus memastikan bahwa informasi yang beredar tidak dibiarkan tanpa penjelasan.

Jalur Hukum untuk Menguji Klaim

Gus Ipul menyebut langkah pelaporan ke kepolisian sebagai cara yang tersedia dalam kerangka hukum dan dijamin oleh konstitusi. Melalui proses itu, para pihak memiliki ruang untuk menyampaikan keterangan, menyerahkan bukti, dan memberikan penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi jalan yang kami pilih adalah jalan yang memang dijamin oleh konstitusi. Cara ini diharapkan sama-sama memberikan satu bukti tidak asal bicara, tidak asal ngomong, apalagi ini menyangkut hal yang sangat sensitif,” tuturnya.

Proses hukum tidak serta-merta menentukan kesimpulan atas suatu tuduhan. Namun, pelaporan dapat menjadi tahap untuk menilai ada atau tidaknya dasar dari pernyataan yang dipermasalahkan. Dalam konteks ini, PBNU berharap pemeriksaan dapat menghadirkan kejelasan, baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan isu tersebut.

PBNU juga mengingatkan publik agar tidak langsung memperlakukan tuduhan yang belum dibuktikan sebagai fakta. Sikap hati-hati diperlukan ketika informasi berhubungan dengan dugaan tindak pidana dan reputasi lembaga, sebab penyebaran klaim yang belum teruji dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang tidak kecil.

“Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang tidak ada buktinya itu dipercaya oleh publik dan merusak Muktamar yang telah berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Dengan rencana laporan ke Mabes Polri, PBNU menempatkan pembuktian sebagai pusat dari penanganan perkara ini. Organisasi tersebut menyatakan ingin tuduhan mengenai klaim dana korupsi Rp480 miliar dalam Muktamar ke-35 NU diperiksa melalui mekanisme yang sah, bukan dibiarkan menjadi isu yang berkembang tanpa kepastian.