Menakar Nasib Gibran di Akhir Sidang Usai Ahli Relawan Diusir Hakim

Sidang Sengketa Syarat Pendidikan Gibran Berakhir dengan Pengusiran Ahli

Pondokkebaikan.com – Agenda pembuktian dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang berkaitan dengan syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) diwarnai ketegangan. Majelis hakim memutuskan tidak mendengarkan keterangan lisan Muhammad Rullyandi, ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya yang diajukan relawan Militan Gibran 08 Nusantara.

Rullyandi tetap diperbolehkan menyampaikan pandangannya melalui dokumen tertulis. Namun, ia diminta meninggalkan ruang sidang sebelum memberikan penjelasan secara langsung di hadapan majelis. Keputusan itu muncul setelah hakim mempertanyakan pernyataan Rullyandi di sebuah program diskusi televisi yang menilai proses persidangan perkara tersebut dan kepemimpinan Ketua MK tidak sah.

Pertanyaan Hakim atas Pernyataan di Ruang Publik

Hakim Konstitusi Arsul Sani terlebih dahulu meminta Rullyandi menjelaskan posisi pernyataannya. Arsul menyampaikan bahwa ia menyaksikan penampilan Rullyandi dalam sebuah gelar wicara yang juga menghadirkan Refly Harun.

“Ini saya perlu klarifikasi terlebih dahulu untuk Ahli Saudara Muhammad Rullyandi, ya. Saya kebetulan menonton melihat, ya, talkshow Anda, yang ada juga Pak Refly Harun, saya lihat di sebuah televisi, yang menyatakan bahwa persidangan perkara ini ilegal, Ketua Mahkamah Konstitusi ilegal,” ujar Arsul.

Bagi majelis, terdapat persoalan konsistensi apabila seseorang hadir sebagai ahli dalam proses yang sebelumnya dinilainya tidak memiliki legitimasi. Arsul pun meminta Rullyandi menerangkan alasan kesediaannya memberikan pendapat ahli dalam perkara tersebut.

“Nah, saya mohon penjelasan Anda. Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda kok,” tutur Arsul.

Pertukaran tersebut menempatkan status dan sikap seorang ahli sebagai isu utama sidang. Dalam agenda pembuktian, ahli pada dasarnya dihadirkan untuk memberikan penjelasan dari sudut keilmuan atas persoalan yang sedang diperiksa. Karena itu, keberadaan ahli tidak hanya dilihat dari substansi pendapatnya, tetapi juga dari kesediaannya mengikuti tata tertib serta kewibawaan forum persidangan.

Saldi Isra Meminta Pencabutan Tudingan

Wakil Ketua MK Saldi Isra, yang memimpin persidangan, kemudian meminta Rullyandi menarik kembali pernyataan yang menyebut sidang itu ilegal apabila tetap hendak menyampaikan keterangan secara lisan. Saldi menilai seseorang tidak dapat sekaligus hadir dalam sidang dan menolak keabsahan sidang yang sama.

“Sebelum menjawab, Anda harus mencabut pernyataan itu. Kalau tidak, Anda tidak bisa menggunakan keahlian kayak saudara di sini. Karena Anda tidak bisa hadir di sidang yang Anda tuduh ilegal ini,” ujar Saldi.

Majelis sempat menghentikan sidang untuk melakukan pembicaraan internal dengan hakim konstitusi lain. Seusai jeda tersebut, keputusan diambil: penjelasan tertulis atas nama Muhammad Rullyandi tetap masuk sebagai bagian dari bahan perkara, sedangkan pemaparan langsungnya tidak diteruskan.

“Kami memutuskan bahwa keterangan atas nama Muhammad Rullyandi kita terima secara keterangan tertulisnya dan tidak menyampaikan keterangan lisan. Terima kasih dan tidak boleh menyampaikan apa-apa lagi. Ahli yang kedua disilakan,” tegas Saldi.

Dengan putusan itu, substansi yang telah dituangkan Rullyandi ke dalam dokumen tidak serta-merta dikesampingkan. Akan tetapi, ia tidak memperoleh kesempatan menerangkan, memperluas, atau menanggapi pertanyaan hakim secara oral. Perbedaan ini penting karena keterangan lisan biasanya memberi ruang bagi majelis untuk menggali dasar argumentasi ahli secara lebih rinci.

Pengaduan ke MKMK

Insiden di ruang sidang kemudian berlanjut ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Rullyandi mengadukan Saldi Isra dan Arsul Sani atas dugaan pelanggaran kode etik serta pedoman perilaku hakim. Aduan tersebut berkaitan dengan tindakan majelis yang menghentikan kesempatan dirinya menyampaikan pendapat secara langsung.

Rullyandi memandang langkah hakim telah membatasi hak pihak terkait dan bersinggungan dengan kebebasan menyampaikan pandangan di ruang publik. Ia menilai prinsip persidangan yang mendengar semua pihak semestinya tetap dijaga.

“Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra ya, dalam rangka adanya tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu semua pihak didengar di persidangan,” kata Rullyandi.

Pengaduan itu membuka jalur pemeriksaan etik yang berbeda dari pemeriksaan pokok sengketa di MK. Perkara utama tetap berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum dan syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Sementara itu, laporan kepada MKMK menyasar perilaku serta keputusan hakim dalam pelaksanaan persidangan.

Dampak terhadap Tahap Akhir Perkara

Majelis hakim kini bersiap memasuki tahap penentuan putusan akhir atas sengketa tersebut. Keterangan tertulis Rullyandi masih tercatat diterima, sehingga keberadaannya tetap dapat menjadi bagian dari berkas yang dipertimbangkan hakim. Namun, tidak adanya pemeriksaan lisan berarti materi itu tidak berkembang melalui sesi tanya jawab terbuka di persidangan.

Peristiwa ini juga memperlihatkan pentingnya batas antara kritik publik terhadap lembaga peradilan dan peran formal seseorang ketika memasuki ruang sidang sebagai ahli. Kritik terhadap proses hukum dapat disampaikan di ruang publik, tetapi forum persidangan memiliki tata tertib serta otoritas tersendiri yang dijaga oleh majelis hakim.

Pada akhirnya, nasib perkara pencalonan Gibran tidak ditentukan oleh insiden tunggal tersebut. Putusan akan bertumpu pada keseluruhan permohonan, alat bukti, keterangan para pihak, dan pandangan ahli yang diterima dalam proses pemeriksaan. Meski demikian, pengusiran Rullyandi serta pengaduannya terhadap dua hakim konstitusi menambah perhatian publik pada penghujung persidangan yang menyangkut sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.