Kemenhut: Integrasi pariwisata berkelanjutan sebagai upaya mengurangi emisi karbon

Topics Covered – Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan pariwisata yang terpadu dan ramah lingkungan. Upaya ini bertujuan mengoptimalkan potensi wisata alam tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem. Dalam forum diskusi yang diadakan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, Senin malam, Arga Paradita Sutiyono, Project Manager FOLU Net Sink 2&3 Kemenhut, mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan justru bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Koordinasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan

Arga menyatakan bahwa meskipun sektor pariwisata memiliki dampak lingkungan, tidak harus menjadi konflik dengan target FOLU Net Sink 2030. “Program Net Sink tidak bertujuan membatasi kegiatan manusia di alam, tetapi justru mendorong bagaimana manusia dapat berkontribusi pada perbaikan lingkungan melalui pengelolaan yang terintegrasi,” ungkapnya. Menurut Arga, peningkatan kualitas manajemen kehutanan dan pariwisata perlu diiringi strategi yang memadukan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan.

“Kita diam saja karbon itu tetap ada. Namun, tantangannya adalah bagaimana menciptakan peluang devisa sambil tetap memperbaiki lingkungan. Jika pengelolaan lingkungan buruk, wisatawan pun akan enggan berkunjung,” tutur Arga.

Dalam konteks ini, Arga menyoroti contoh negara seperti Turki, yang mampu mengelola jumlah pengunjung hingga sepuluh kali lipat dari jumlah wisatawan Indonesia dengan tetap menjaga integritas alam dan nilai sejarah. Kehidupan pariwisata Turki, kata dia, didukung oleh sistem koordinasi yang terpadu dan aksesibilitas yang memadai. “Dari sini kita bisa belajar bagaimana integrasi antar sektor bisa menciptakan model pariwisata yang tidak merusak ekosistem,” tambahnya.

Peran perempuan dalam pengelolaan hutan

Kementerian Kehutanan juga menggarisbawahi peran perempuan Indonesia dalam aksi nyata pengelolaan hutan dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Forum diskusi yang diadakan selama tiga hari di Taman Nasional Gunung Ciremai, 11–13 Mei 2026, mengangkat isu ini sebagai bagian dari narasi publik yang lebih positif terkait kebijakan kehutanan. Acara ini melibatkan perwakilan kementerian, lembaga pemerintah, serta organisasi konservasi swadaya masyarakat.

Kehadiran perempuan dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan diharapkan mendorong inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Arga menyebutkan bahwa partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan hutan tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. “Kolaborasi yang inklusif dapat mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan,” katanya.

Tantangan akses pariwisata di Indonesia

Selain itu, Arga menyoroti kesulitan akses ke sejumlah kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Utara. Dia mengatakan bahwa minimnya integrasi transportasi menjadi hambatan utama bagi pengembangan pariwisata di sana. “Jika akses ke wisata alam tidak mudah, peluang ekonomi dari pariwisata juga akan terbatas,” ujarnya.

Dalam kontras dengan Taman Nasional Komodo, yang sudah mapan sebagai destinasi wisata populer, banyak kawasan konservasi lain masih terisolasi karena kurangnya koordinasi antar sektor. Kemenhut menilai bahwa peningkatan aksesibilitas melalui keterlibatan Kementerian Pariwisata dan pihak terkait lainnya adalah langkah penting untuk menghindari dampak negatif dari pariwisata terhadap lingkungan.

Program unggulan dalam pengembangan taman nasional

Sebagai contoh, Kemenhut mengungkapkan program yang dijalankan di Taman Nasional Way Kambas, yang bertujuan menciptakan peluang ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. “Pariwisata berkelanjutan adalah model yang menggabungkan manfaat ekonomi dengan konservasi alam,” tambahnya. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengunjung berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam secara bersama.

Arga juga menekankan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan bergantung pada kebijakan yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat. “Selama ini, masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian dari masalah, tetapi sebenarnya mereka juga menjadi solusi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, kita bisa membangun kebersamaan dalam mencapai target lingkungan,” ujarnya.

Kontribusi komunikasi publik pada keberlanjutan pariwisata

Forum diskusi ini dirancang sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga, serta menjembatani kepentingan masyarakat. Kemenhut berharap, melalui kegiatan ini, dapat membangun narasi yang lebih kuat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan. Dalam hal ini, komunikasi publik yang efektif menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan lingkungan.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang baik adalah kunci utama dalam mencapai FOLU Net Sink 2030. Upaya integrasi pariwisata dengan program konservasi diharapkan mampu menekan jejak karbon tanpa mengurangi daya tarik alam bagi wisatawan. “Dengan pengelolaan yang terpadu, kita bisa menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arga.

Acara ini juga menjadi platform bagi perwakilan kehumasan dan protokoler pemerintah untuk berdiskusi tentang strategi pemasaran kehutanan. Dengan kolaborasi antar sektor, Kemenhut yakin keberlanjutan pariwisata akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Selain itu, pihaknya mengharapkan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan akan semakin terwujud melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan.

Peluang devisa dan lingkungan sebagai prioritas

Arga menegaskan bahwa peningkatan devisa negara melalui pariwisata tidak bisa dijaga jika pengelolaan lingkungan tidak baik. “Dalam jangka panjang, wisatawan akan memilih destinasi yang lebih ramah lingkungan. Jika tidak, kontribusi pariwisata terhadap emisi karbon akan meningkat,” ujarnya. Kemenhut menilai bahwa model pariwisata yang terintegrasi mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks keberlanjutan, Kemenhut berharap adanya