Akses dibatasi, Pemulung Putri Cempo gelar aksi damai di Solo

Pemulung TPA Putri Cempo Protes Kebijakan Lingkungan Hidup Kota Solo

Special Plan – Pada 1 Mei 2026, Paguyuban Pemulung Putri Cempo mengadakan aksi damai di Jatirejo, Kota Solo, sebagai bentuk penolakan terhadap pembatasan pengambilan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Aksi ini memperlihatkan kekhawatiran kelompok pemulung akan pengaruh kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo. (Denik Apriyani/Arif Prada/Hilary Pasulu)

Kelompok yang tergabung dalam Paguyuban Pemulung Putri Cempo merupakan pengumpul sampah yang mengandalkan TPA Putri Cempo sebagai sumber utama penghasilan. Sebagai bagian dari perayaan Hari Buruh Internasional, mereka memilih waktu yang tepat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Aksi damai ini diadakan di dekat area pengelolaan sampah, dengan peserta yang menempati posisi strategis agar pesan mereka terdengar jelas oleh masyarakat sekitar.

“Kebijakan pembatasan akses ini memengaruhi aktivitas sehari-hari kami. Kami mengharapkan kebijakan yang lebih adil dan transparan,” kata salah satu anggota Paguyuban Pemulung Putri Cempo dalam pernyataan resmi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo mengumumkan kebijakan baru tersebut sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah serta mencegah penumpukan bahan-bahan berbahaya di area pengelolaan. Kebijakan ini membatasi akses pemulung ke sebagian wilayah TPA Putri Cempo, terutama di bagian yang berdekatan dengan jalur pengangkutan sampah. Meski tidak melarang aktivitas memulung sepenuhnya, aturan ini memaksa pemulung untuk mengatur waktu dan tempat pengumpulan sampah secara lebih ketat.

Protes yang Menyentuh Kesejahteraan Pemulung

Aksi damai yang digelar oleh Paguyuban Pemulung Putri Cempo menarik perhatian publik dan berbagai pihak terkait. Kelompok ini menegaskan bahwa kebijakan pembatasan akses tidak hanya mengganggu kemudahan mereka, tetapi juga berdampak pada penghasilan ekonomi para anggotanya. Sejumlah pemulung mengeluhkan bahwa keterbatasan akses membuat mereka kesulitan mengumpulkan sampah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

TPA Putri Cempo adalah salah satu dari beberapa tempat pengelolaan sampah yang menjadi destinasi utama bagi para pemulung di sekitar Kota Solo. Kebijakan baru tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan kegiatan pengumpulan sampah. Selain itu, aksi ini juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap peran pemulung dalam mengurangi sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Dampak Kebijakan pada Masyarakat dan Lingkungan

Pembatasan akses di TPA Putri Cempo bukan hanya menimbulkan masalah bagi pemulung, tetapi juga memengaruhi lingkungan sekitar. Dengan adanya kebijakan ini, alur sampah di daerah tersebut diatur lebih ketat, sehingga para pemulung harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa kebijakan ini memaksa mereka untuk mengubah pola kerja, termasuk memperbesar jarak tempuh dan menghabiskan lebih banyak energi untuk mengumpulkan sampah.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pengelolaan sampah dan mencegah konflik antara pemulung dengan pengelola TPA. Pihak dinas menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang terstruktur, serta upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah mulai memburuk. Namun, kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu kesejahteraan para pemulung yang telah menjadi bagian dari ekosistem lingkungan Kota Solo selama bertahun-tahun.

Partisipasi Masyarakat dalam Aksi Damai

Aksi damai di Jatirejo pada 1 Mei 2026 dihadiri oleh ratusan orang, termasuk pemulung, warga sekitar, serta organisasi masyarakat lainnya. Peserta aksi menyampaikan keberatan mereka dengan pembatasan akses dan menuntut dialog terbuka antara pihak dinas dan para pemulung. Beberapa peserta aksi menunjukkan tanda dukung berupa poster yang bertuliskan pesan seperti “Pemulung adalah bagian dari ekosistem lingkungan” dan “Lingkungan harus dijaga bersama.”

Kelompok Paguyuban Pemulung Putri Cempo berharap kebijakan baru tersebut tidak hanya menjadi pengakuan terhadap peran mereka, tetapi juga diimbangi dengan langkah-langkah yang lebih nyata untuk mendukung pengelolaan sampah secara inklusif. Aksi ini juga menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya peran pemulung dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di Kota Solo yang memiliki banyak penggunaan sampah organik dan plastik.

Dalam perayaan May Day 2026, aksi damai ini menjadi perhatian utama di media lokal. Berbagai pihak, termasuk pengelola TPA Putri Cempo, mengakui pentingnya aspirasi pemulung dan berharap ada solusi yang dapat menggabungkan kepentingan lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan akses dianggap sebagai langkah awal untuk mereformasi sistem pengelolaan sampah, tetapi masih memerlukan penyesuaian yang lebih baik.

Kesimpulan Aksi dan Harapan Masa Depan

Aksi damai Paguyuban Pemulung Putri Cempo di Solo pada May Day 2026 menjadi bukti bahwa keberadaan pemulung tidak hanya penting bagi ekonomi masyarakat, tetapi juga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Meski kebijakan pembatasan akses dianggap sebagai upaya positif untuk memperbaiki manajemen sampah, aksi ini menunjukkan bahwa perlunya keseimbangan antara kebijakan lingkungan dan kesejahteraan para pengelola sampah.

Dengan adanya aksi ini, para pemulung berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan usulan-usulan mereka dalam pengelolaan TPA Putri Cempo. Mereka menekankan bahwa peran pemulung tidak bisa dipisahkan dari tugas-tugas pengelolaan lingkungan, dan kebijakan yang diterapkan harus mencerminkan keadilan dan keterlibatan masyarakat. Aksi damai di Jatirejo menjadi awal dari perdebatan yang lebih luas tentang peran pemulung dalam keberlanjutan lingkungan di Kota Solo.