Perang Sengit di PBNU: Ketum dan Kubu Syuriyah Berdebat Soal Kepemimpinan
Rabu malam di Hotel Sultan, Jakarta, suasana kian memanas saat pemilihan Pj Ketum PBNU berlangsung. Dua kubu yang saling berdebat, satu dengan ketua umum yang sekarang, Gus Yahya, dan satu dengan seorang tokoh kunci, Mohammad Nuh, memperlihatkan perbedaan pendapat yang tajam. Pertengkaran ini bukan sekadar soal pemenang pemilihan, tapi juga tentang keabsahan proses dan legitimasi keputusan. Bagaimana mungkin sebuah rapat pleno bisa dianggap tidak sah, padahal justru menjadi bahan perdebatan yang panas?
MoHAMMAD NUH:“Pleno Sudah Sah, Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi”
“Pleno Sudah Sah, Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi”
Di tengah gencarannya tuntutan, Mohammad Nuh, Rais SyuriyahPBNU, berdiri dengan percaya diri di hadapan media. Ia membantah tegas bahwa rapat pleno yang diadakan di Hotel Sultan adalah proses yang sah.
“Kalau kuorum ya kuorum, itu dia artinya kuorum itu di AD/ART-nya jelas sudah, pleno ya, itu 50% plus satu,”
ujarnya, seperti menegaskan bahwa aturan internal organisasi jelas dan tidak membingungkan. Nuh juga menambahkan bahwa dari awal, jumlah peserta yang hadir melebihi 50% plus satu, bahkan mencapai 55,39%. Angka itu, menurutnya, sudah cukup untuk memastikan hasil rapat diterima.
“Kalau 50% plus satu tidak terpenuhi, maka ditunda 30 menit. Nah, alhamdulillah kita nggak pake tunda karena dari awal sudah melebihi dari 50 plus satu, yaitu 55,39,”
Menurut Nuh, data dan dokumentasi kehadiran peserta sudah lengkap.
“Daftarnya ada, komplet. Oleh karena itu, kalau dinyatakan tidak kuorum, saya kira data yang akan berbicara,”
imbuhnya. Ia menegaskan bahwa rapat pleno tidak harus dihadiri seluruh jajaran pengurus PBNU.
“Ya, kalau pleno kan tidak harus penuh semua. Baik dari unsur mustasyar, a’wan, semuanya. Kalau 50% plus satu, oke sudah,”
sambungnya, seolah memperkuat bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan konstitusi.
Amin Said Husni:“Pleno Tak Memenuhi Kuorum, Jadi Bukan Sah”
“Pleno Tak Memenuhi Kuorum, Jadi Bukan Sah”
Di sisi lain, Amin Said Husni, Sekjen kubu Gus Yahya, tidak menyetujui keputusan itu. Ia menganggap rapat pleno di Hotel Sultan tidak memenuhi syarat formal dan bertentangan dengan AD/ART.
“Rapat pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng,”
katanya, menyoroti bahwa para kiai sepuh sebelumnya sudah memberikan arahan tegas mengenai ketidakbolehan langkah pemakzulan Ketum PBNU. Untuk Amin, ini bukan hanya soal angka, tapi juga tentang keputusan yang dianggap tidak didasarkan pada konstitusi organisasi.
“Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART, dan segala langkah yang bersumber dari sana juga melanggar aturan organisasi,”
Yang menarik, Amin menyebutkan bahwa kubu Gus Yahya menganggap rapat pleno yang diadakan malam itu tidak sah karena jumlah peserta yang hadir di bawah kuorum. Tapi, untuk Nuh, angka itu justru menjadi bukti bahwa proses sudah berjalan lancar.
“Nah, yang hadir kemarin, baik dari tanfidziyah juga hadir, buktinya sudah, tanfidziyah beliau (Saifullah Yusuf atau Gus Ipul) hadir, syuriyah juga hadir,”
sambungnya, memperlihatkan bahwa kubu yang berbeda tetap saling mengakui kehadiran satu sama lain. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bagaimana PBNU menjadi panggung sengit untuk menegaskan legitimasi kekuasaan.
Behind the Scenes: Pertarungan Ideologi dalam Rapat Pleno
Malam itu, selain persaingan antara dua kubu, juga terasa aroma ideologi yang memperkaya dinamika politik PBNU. Gus Yahya, sebagai Ketum, mungkin berpikir bahwa keputusan penguasaan kuorum adalah langkah strategis untuk menjaga dominasi suara kiai sepuh. Tapi, untuk kubu Nuh, mereka melihat itu sebagai cara menguatkan posisi mereka di masa depan.
“Gituya, sah sudah nggak perlu khawatir. Masa Gus Ipul nggak legitimate? Nggak perlu dipertanyakan lagi,”
ujar Nuh, seolah menegaskan bahwa keputusan itu tidak bisa dipertahankan secara ilmiah.
Pertengkaran ini menunjukkan bahwa PBNU bukan hanya organisasi keagamaan, tapi juga penuh dengan dinamika politik yang kompleks. Dari satu sisi, ada yang berpikir bahwa kuorum adalah jaminan keabsahan; dari sisi lain, ada yang melihat kuorum sebagai titik temu untuk menyelesaikan perbedaan. Semua ini memperlihatkan bagaimana sebuah rapat pleno bisa menjadi sorotan nasional, bahkan menimbulkan pertanyaan tentang masa depan kepemimpinan PBNU.
Insight: Kekuatan Angka dan Kekuatan Ideologi dalam Pemilihan Ketum
Dalam debat panas ini, kekuatan angka dan kekuatan ideologi saling bersaing. Nuh dengan tegas menegaskan bahwa angka kehadiran bukan sekadar formalitas, tapi juga bukti bahwa proses telah berjalan sah. Sementara itu, Amin menekankan bahwa keputusan yang diambil harus diawasi dengan cermat, terutama jika bertentangan dengan arahan para kiai sepuh. Apakah keputusan pleno Hotel Sultan benar-benar sah, atau justru menjadi pemicu konflik lebih besar? Jawabannya mungkin tergantung pada siapa yang akhirnya menjadi Pj Ketum PBNU dan bagaimana kubu-kubu ini menjaga keharmonisan dalam organisasi.
