Perundingan AS-Iran Tidak Berhasil, Selat Hormuz Menjadi Fokus Utama

Latest Program – Jakarta, 3 Mei – Pertempuran antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah berlangsung selama tiga bulan terakhir masih belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Meski upaya deeskalasi terus dilakukan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April, negosiasi antara kedua belah pihak belum menghasilkan kesepakatan. Pada 11 hingga 12 April, AS dan Iran telah mengadakan putaran pertama pembicaraan di Islamabad, namun isu-isu utama masih mengganjal proses tersebut, seperti kontrol atas Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh AS, dan hak Iran untuk pengayaan uranium.

Iran Berusaha Mencapai Kesepakatan, Tapi Trump Tolak

Sebagai upaya untuk mempercepat proses perdamaian, Iran telah menyampaikan rencana 14 poin ke AS melalui Pakistan pada 30 April. Langkah ini bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi 20 persen pasokan minyak mentah, produk minyak, dan LNG dari wilayah Teluk Persia ke pasar global. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak usulan tersebut, menyebutnya “tak dapat diterima” setelah mengevaluasinya secara mendalam.

“Keamanan lalu lintas pelayaran dan energi terancam oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui pelanggaran gencatan senjata dan blokade. Tetapi, kejahatan merekan akan berakhir,” kata Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran.

Di tengah ketegangan ini, Selat Hormuz semakin menjadi pusat perhatian. Jalur laut strategis tersebut tidak hanya penting untuk perdagangan energi, tetapi juga menjadi bagian dari perang geopolitik antara AS dan Iran. Meski kedua pihak telah setuju untuk gencatan senjata sejak 7 April, Trump justru meluncurkan blokade angkatan laut yang menargetkan pergerakan kapal Iran di Selat Hormuz, sejak 13 April. Tindakan ini memicu perdebatan mengenai visi berbeda tentang masa depan jalur strategis tersebut.

Dampak Ekonomi Global dan Negara-Negara Terlibat

Konflik yang berlangsung ini telah memengaruhi ekonomi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Eropa, pemerintah Belanda mengambil langkah untuk memberikan bantuan sebesar hampir 1 miliar euro (sekitar Rp20,2 triliun) guna mengurangi tekanan kenaikan biaya energi terhadap masyarakat. Di Asia, Korea Selatan menyerukan pengurangan penggunaan energi, sementara Malaysia mendorong warganya bekerja dari rumah sebagai upaya mengatasi krisis pasokan bahan bakar.

Bahkan, keberlanjutan ekonomi negara-negara di Teluk Persia juga terancam karena tekanan dari sanksi AS. Meski begitu, Teheran terus berupaya menjaga alur distribusi energi mereka. Dikabarkan bahwa kapal tanker Iran masih mampu melewati Selat Hormuz meski terbatasi oleh blokade. Sejumlah kapal besar milik Perusahaan Tanker Iran Nasional (NITC) bahkan mencapai perairan Indonesia, menurut data dari TankerTrackers, sebuah lembaga pemantau pergerakan kapal.

Project Freedom: Operasi Militer AS untuk Mengamankan Selat Hormuz

Dalam upaya mengatasi keterbatasan, Trump mengumumkan Project Freedom, sebuah operasi militer yang bertujuan membantu kapal-kapal terhambat di Selat Hormuz kembali ke perairan bebas. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan dukungan untuk operasi ini, termasuk penggunaan kapal rudal perusak yang ditemani, lebih dari 100 pesawat darat dan laut, sistem nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer. Operasi dimulai pada Senin pagi, 5 Mei, setelah diumumkan oleh Trump.

Trump juga mengambil langkah ekstra untuk menuntut bantuan dari sekutu Eropa. Ia menyebutkan ancaman terhadap negara-negara yang tidak aktif dalam operasi tersebut. Kebijakan ini memicu respons dari Jerman yang akhirnya menyetujui pengiriman kapal penyapu ranjau “Fulda” ke Selat Hormuz untuk menjaga keamanan pelayaran internasional. Sementara itu, Prancis tetap skeptis, dengan Presiden Emmanuel Macron menolak terlibat langsung dalam operasi militer AS, karena menurutnya kejelasan langkah tersebut belum tercapai.

Strategi AS dan Iran: Pertarungan Ideologi di Selat Hormuz

Selat Hormuz bukan hanya jalur logistik, tetapi juga simbol kekuasaan dan kontrol geopolitik. Trump mencoba mengonfirmasi dominasi AS di wilayah tersebut dengan blokade terhadap pelabuhan Iran, sementara Iran membangun tatanan baru untuk menegaskan otonomi mereka. Langkah ini memperkuat kesan bahwa konflik tidak hanya tentang perang, tetapi juga tentang aspirasi politik dan ekonomi kedua belah pihak.

Dalam wawancara, Ghalibaf menegaskan bahwa Iran sedang menciptakan sistem baru di Selat Hormuz untuk melawan “kejahatan” AS dan sekutunya. Ia menilai blokade dan intervensi militer AS menjadi ancaman terhadap ketersediaan energi global. Di sisi lain, Trump berharap dengan operasi Project Freedom, AS dapat memastikan kebebasan pelayaran di wilayah itu. Ia menilai sekutu Eropa, seperti Jerman, Spanyol, dan Italia, kurang mendukung upayanya, sehingga mempertimbangkan pengurangan pasukan di negara-negara tersebut.

Kebijakan Trump terhadap NATO juga menjadi perhatian. Ia menyatakan kecemasan terhadap ketergantungan AS pada sekutu Eropa, yang menurutnya tidak efektif dalam menegakkan kebijakan sanksi terhadap Iran. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi aliansi internasional dalam menghadapi konflik regional. Meski demikian, Jerman tetap menunjukkan komitmen dengan mengirim kapal khusus ke Selat Hormuz, sementara Prancis mempertahankan sikap netral.

Terlepas dari tekanan blokade, keberhasilan Iran dalam mengirimkan kapal tanker ke perairan Indonesia membuktikan bahwa kesenjangan antara AS dan Iran belum sepenuhnya terpenuhi. Meski dikelilingi oleh tindakan militer AS, Iran tetap mampu mempertahankan akses ke pasar global. Hal ini memperlihatkan ketahanan negara-negara Teluk Persia di tengah krisis, sekaligus mengingatkan bahwa konflik ini bisa berdampak global, terutama pada stabilitas harga energi dan pasokan bahan bakar di berbagai belahan dunia.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa perundingan antara AS dan Iran masih terjebak dalam stagnasi, meski kedua pihak terus mencoba menemukan solusi