Ada Tindakan Hukum Tegas, Wamenhaj: Jumlah Haji Ilegal Turun Drastis

Ada tindakan hukum tegas –

Jakarta – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa jumlah jamaah haji yang berangkat secara ilegal pada musim haji 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini, menurut Dahnil, berkat intensifikasi penindakan hukum dan pengawasan yang dilakukan pemerintah. “Kami juga memastikan bahwa tahun ini terjadi penurunan jumlah haji ilegal,” ujar Dahnil setelah melakukan peninjauan ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Selasa.

Tindakan Hukum Efektif Mencegah Pelanggaran

Dahnil menjelaskan bahwa dibandingkan dengan tahun lalu pada masa operasional yang sama, yaitu hari ke-22 pemberangkatan haji, Satgas Haji berhasil mencegah 80 Warga Negara Indonesia (WNI) dari berangkat secara non-prosedural. “Kalau tahun lalu, pada tanggal yang sama, kita sudah menemukan hingga 1.200 jamaah ilegal,” tambahnya.

“Ini kenapa? Karena ada penindakan hukum yang tegas dan ada efek jera juga. Kemudian ada efek gentar, karena terus terang razia kami lakukan secara masif, pencegahan kami lakukan secara masif sehingga penurunan haji ilegal signifikan,”

Dahnil menyatakan bahwa penurunan angka tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebijakan tegas, tetapi juga oleh keterlibatan aktif Satgas Haji dalam mengawasi setiap langkah pelaku dan calon jamaah. “Efek jera dan efek gentar menjadi kunci dalam mengurangi praktik haji ilegal, karena pelaku dan jamaah mulai merasa khawatir terkena sanksi hukum,” katanya.

Kemitraan dengan Instansi Terkait

Dahnil mengapresiasi peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Polri dalam mendukung upaya pemerintah menekan haji ilegal. “Kerja sama yang solid antara Satgas Haji dengan instansi terkait menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengawasan,” ungkapnya.

Menurut Dahnil, keberhasilan ini tercapai karena adanya koordinasi yang terus menerus antara berbagai pihak. “Polri dan Imipas aktif melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap calon jamaah yang mencurigakan, sehingga kita bisa menghentikan kegiatan ilegal secara tepat waktu,” tambahnya.

Peran KBIH dalam Pengawasan Jamaah

Selain fokus pada pencegahan haji ilegal, pemerintah juga menekankan pentingnya peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam memastikan keberangkatan jamaah berjalan teratur. Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mencabut izin operasional KBIH yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami sudah wanti-wanti kalau ada KBIH-KBIH yang bandel, misalnya tetap menggelar city tour, kemudian melakukan pungutan-pungutan liar. Saya sudah tegaskan kepada seluruh jajaran kami akan langsung copot izinnya,”

Dahnil menjelaskan bahwa beberapa KBIH diketahui melakukan praktik tambahan yang tidak diizinkan, seperti menarik biaya ekstra untuk layanan tertentu atau menggelar tur kota tanpa izin. “Pemerintah sedang fokus pada pengawasan ketat terhadap KBIH agar tidak merugikan jamaah haji,” katanya.

Pungutan Liar Menjadi Poin Utama

Praktik pungutan liar (pungutan tidak resmi) menjadi perhatian serius pemerintah, terutama terkait biaya tambahan untuk penggunaan kursi roda atau layanan badal ibadah. “Ini menunjukkan bahwa beberapa KBIH tidak hanya mengambil keuntungan dari jamaah, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem haji yang sudah terstruktur,” ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperketat aturan dan menerapkan sanksi tegas terhadap KBIH yang melanggar prosedur. “Kami pastikan akan langsung copot izin mereka jika masih terus melanggar, baik melalui pungutan liar, penggunaan kereta dorong, maupun tur kota yang tidak sesuai,” katanya.

Strategi Jangka Panjang untuk Mengurangi Pelanggaran

Menurut Dahnil, penurunan jumlah haji ilegal menunjukkan bahwa tindakan pemerintah telah mulai menunjukkan hasil. “Kami berharap ini menjadi awal dari kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi pelanggaran di masa depan,” tambahnya.

Strategi ini juga diharapkan bisa memperkuat kemitraan dengan KBIH yang baik, agar mereka menjadi mitra yang mampu menjaga kualitas ibadah haji. “KBIH yang baik akan membantu jamaah dengan layanan yang sesuai aturan, bukan menambah beban atau kerugian,” jelas Dahnil.

Dahnil menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan pengawasan tetap berjalan optimal. “Kami akan terus memperketat pengawasan dan pemberantasan praktik ilegal, karena ini menjadi bagian penting dari keberhasilan musim haji 2026,” katanya.

Kebijakan untuk Mempertahankan Kualitas Haji

Pemerintah juga berharap peran KBIH bisa menjadi lebih transparan dan profesional. “KBIH yang baik harus bisa menjelaskan kegiatan mereka secara jelas, agar jamaah tidak dirugikan,” ujar Dahnil.

Dahnil menyebutkan bahwa keberhasilan menekan haji ilegal adalah bukti bahwa kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata. “Dengan penerapan hukum yang konsisten, kita bisa menjamin keberangkatan jamaah yang lebih aman dan terjangkau,” katanya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan haji, termasuk dalam mengurangi beban biaya bagi jamaah. “Kami tidak ingin jamaah haji merasa tertekan oleh pungutan yang tidak jelas, jadi semua layanan harus diawasi secara ketat,” pungkas Dahnil.