Kemenperin Tekankan Pelemahan PMI karena Gangguan Pasokan Global

Key Strategy – Dari Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa penurunan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia bulan April 2026 terjadi akibat gangguan dalam rantai pasok global yang dipengaruhi dinamika geopolitik. Pada April 2026, PMI manufaktur yang dirilis oleh S&P Global mengalami perlambatan ke tingkat 49,1, dibandingkan dengan 50,1 pada bulan Maret sebelumnya. Pelemahan ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam sektor industri, yang dikaitkan langsung dengan situasi global yang tidak stabil.

Penyebab Pelemahan PMI

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menjelaskan bahwa angka PMI yang menurun mencerminkan dampak dari kondisi geopolitik yang mengganggu alur distribusi barang. “Kondisi ini menyebabkan hambatan dalam pasokan, kenaikan harga komoditas, serta peningkatan biaya logistik,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin. Persoalan tersebut berpotensi mengurangi kapasitas produksi industri dalam negeri.

“Pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional,” kata Febri.

Ketenangan global juga berdampak pada ketersediaan bahan baku. Ketidakpastian berbagai kejadian geopolitik menciptakan tekanan pada sistem rantai pasok, yang akhirnya memengaruhi kinerja industri. Febri menambahkan, lonjakan biaya produksi mengakibatkan penurunan efisiensi dan pengurangan daya saing industri, terutama di tengah persaingan global yang ketat.

Langkah Mitigasi Kemenperin

Merespons pelemahan tersebut, Kemenperin telah mengambil sejumlah tindakan untuk memperkuat sektor industri nasional. Di antaranya, pihaknya melakukan koordinasi dengan berbagai industri yang terdampak, seperti sektor plastik, untuk memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku. Tindakan ini bertujuan menjaga kelancaran produksi meskipun ada hambatan dari luar negeri.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing. Dengan adopsi LCT, harapannya adalah mampu meminimalkan risiko perubahan nilai tukar yang berdampak negatif pada biaya operasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan ekonomi global.

“Pada akhirnya, semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi, sehingga bisa mencapai tujuan yang menjadi prioritas utama pemerintah yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” tuturnya.

Kemenperin juga mempercepat penguatan kebijakan strategis, termasuk pengembangan substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor. Penyusunan kebijakan ini didukung oleh fasilitasi kepada pelaku industri melalui berbagai program, seperti pendampingan, peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM), serta akselerasi transformasi digital.

Kondisi di ASEAN

Berdasarkan data S&P Global, Kemenperin menegaskan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami tekanan pada sektor manufaktur. Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga mengalami penurunan, meskipun tingkatannya berbeda. Contohnya, Vietnam masih mencatatkan PMI sebesar 50,5, sementara Malaysia berada di level 51,6. Di sisi lain, Filipina mengalami kontraksi lebih besar dengan PMI sebesar 48,3.

Kemenperin menyatakan bahwa posisi Indonesia yang berada dalam kategori kontraksi moderat (49,1) menunjukkan sektor manufaktur nasional tetap memiliki daya tahan di tengah tantangan global. “Meski mengalami penurunan, kinerja Indonesia tetap lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya,” jelas Febri. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang stabil, yang menjadi faktor penopang utama sektor industri.

“Posisi Indonesia yang berada pada kontraksi moderat menunjukkan bahwa sektor manufaktur nasional relatif resilien di tengah tekanan global. Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” tuturnya.

Dalam upaya memperbaiki kondisi, Kemenperin juga sedang menyusun kebijakan baru sebagai peningkatan dari langkah-langkah sebelumnya. Pihaknya berencana memberikan insentif tambahan serta perlindungan ekstra bagi industri. “Bapak Menteri Perindustrian sedang menyiapkan usulan insentif baru dan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dalam menghadapi dampak gejolak geopolitik,” tambah Febri. Rancangan ini diharapkan dapat menguatkan sistem pasokan dan melindungi pekerja dari risiko pengangguran.

Optimisme Industri Jangka Pendek

Sementara itu, Survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan bahwa pelaku industri tetap optimis terhadap outlook produksi selama enam bulan ke depan. Tingkat kepercayaan mencapai 70,1 persen, meskipun mengalami penurunan tipis sebesar 1,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Meski ada penurunan, angka tersebut menunjukkan bahwa industri masih mengalami peningkatan kesadaran akan perbaikan ekonomi.

Febri menjelaskan bahwa penurunan angka IKI tidak menggambarkan kondisi yang sangat buruk, tetapi justru menunjukkan adanya perubahan sikap terhadap risiko eksternal. “Peningkatan ini mencerminkan bahwa industri masih percaya pada potensi pertumbuhan meskipun ada tekanan global,” tuturnya. Ini menjadi indikasi bahwa pemain industri mengambil langkah proaktif untuk memperkuat kelangsungan usaha.

Kemenperin terus mengawasi dinamika pasar dan menyesuaikan strategi guna memastikan industri tetap berjalan lancar. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi dan penguatan infrastruktur. Febri menekankan bahwa upaya ini dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya dalam situasi krisis tetapi juga dalam kondisi stabil.

Pada sisi lain, Kemenperin juga menyoroti pentingnya kerja sama antar-negara dalam mengatasi tekanan global. Dengan memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama teknologi, Indonesia diharapkan mampu menjaga produktivitas sektor manufaktur. Penurunan PMI menjadi momentum untuk mempercepat rencana pembangunan industri nasional.

Kehadiran pihak Kemenperin dalam menghadapi tantangan ini menjadi pertanda bahwa pemerintah tetap aktif dalam memastikan keberlanjutan sektor manufaktur. Dengan memadukan kebijakan yang fleksibel dan inovatif, Indonesia diperkirakan mampu menghadapi berbagai dinamika global secara efektif. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.

Dengan angka PMI yang menurun, Kemenperin mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil harus tetap terukur dan didukung data yang valid. Pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah diterapkan, serta menyes