BPS Nilai Data Pasar Kerja Perlu Dilihat Secara Komprehensif

Analisis Ketenagakerjaan yang Menyeluruh Dibutuhkan

Special Plan – Jakarta, Selasa – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya melihat kondisi pasar kerja secara utuh, tanpa hanya fokus pada jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, gambaran yang lengkap harus mencakup berbagai aspek, seperti keberadaan tenaga kerja yang aktif, pengangguran, serta keadaan pekerja yang terkena PHK namun tetap dapat menemukan peluang baru.

“Kita tidak boleh hanya melihat data PHK sebagai satu-satunya indikator. Pasar kerja Indonesia mencakup orang yang bekerja, yang menganggur, yang dikeluarkan dari pekerjaan, dan yang kembali terserap ke lapangan pekerjaan,” ujar Amalia dalam wawancara di Jakarta.

Dalam laporan terbaru, BPS mencatat bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,67 juta orang berada dalam kondisi bekerja, naik sekitar 1,9 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 145,77 juta. Penambahan ini, menurut Amalia, didorong oleh masuknya lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi ke pasar tenaga kerja.

“Adanya 1,9 juta orang yang terserap kerja menunjukkan kinerja pasar tenaga kerja yang stabil, terlepas dari tekanan ekonomi global dan perlambatan ekonomi dunia,” terangnya.

Di sisi lain, jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang. Perubahan ini mencerminkan efisiensi sistem penyerapan tenaga kerja nasional, meski terjadi penurunan sekitar 34.700 orang. Amalia menjelaskan bahwa hal ini menandakan kemampuan pasar kerja dalam mengabsorpsi kebutuhan tenaga kerja terus berjalan, meski tidak tanpa tantangan.

BPS juga mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026, dibandingkan 4,76 persen di Februari 2025. Angka ini menggambarkan perbaikan kondisi ekonomi domestik dan efektivitas program pemerintah dalam menciptakan peluang kerja.

Dinamika Ekonomi Berdampak pada Lapangan Pekerjaan

Perkembangan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah di awal tahun. Dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, berbagai sektor usaha turut berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,04 persen, disusul perdagangan dengan pertumbuhan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, serta pertanian 4,97 persen. Semua sektor ini berperan dalam menyediakan peluang kerja baru, terutama di tengah perubahan dinamika pasar global.

Amalia menegaskan bahwa dampak ekonomi dunia terhadap ketenagakerjaan harus dianalisis secara menyeluruh. “Pasar kerja tidak hanya dipengaruhi oleh angka PHK, tetapi juga oleh respons sektor-sektor ekonomi dalam mengabsorpsi tenaga kerja secara dinamis,” tambahnya.

Kebutuhan Pemulihan Tenaga Kerja dan Program Pemerintah

BPS mencatat bahwa sekitar 196 ribu orang mengalami PHK selama satu tahun terakhir. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 113 ribu orang telah kembali bekerja, sementara 14 ribu orang memilih keluar dari angkatan kerja karena alasan pendidikan atau situasi keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pergerakan tenaga kerja, bahkan di tengah ketidakstabilan ekonomi.

“Ada yang terserap kembali, ada yang mencari pekerjaan, dan ada yang kehilangan pekerjaan. Tapi yang terpenting adalah kita harus melihat gambaran yang utuh, bukan hanya angka yang mengkhawatirkan,” ujarnya.

Amalia menilai bahwa data ketenagakerjaan menjadi indikator kunci dalam memahami kemajuan ekonomi Indonesia. “Jika kita hanya fokus pada PHK, kita bisa kehilangan gambaran yang sebenarnya lebih luas tentang keberlanjutan pasar kerja,” katanya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya memperkuat daya tahan ketenagakerjaan dengan berbagai inisiatif. Salah satu program utama adalah Program Pelatihan Vokasi Nasional, yang ditargetkan menjangkau lebih dari 70 ribu peserta selama 2026. Pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengarahkan mereka ke kebutuhan industri.

“Pelatihan vokasi menjadi prioritas untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Di luar pelatihan vokasi, pemerintah juga mengembangkan program Padat Karya, tenaga kerja mandiri, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk melindungi pekerja yang mengalami PHK. Program-program ini bertujuan mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi global dan memastikan stabilitas ketenagakerjaan di masa depan.

Amalia menambahkan bahwa keberhasilan penyerapan tenaga kerja tidak bisa diukur hanya dari jumlah orang yang diterima pekerjaan, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut mampu mengakomodasi perubahan struktur ekonomi. “Ini menjadi indikator penting bagaimana ekonomi Indonesia bisa bertahan dan berkembang meski dihadapkan pada tekanan global,” katanya.

Dengan data yang terus dihimpun, BPS berharap bisa memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang kondisi pasar kerja. “Kita perlu terus memantau data, bukan hanya sekadar melaporkan angka,” tegas Amalia. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa sesuai dengan realitas sebenarnya di lapangan.