Kemenpar Berencana Pasang 136 Mooring Buoy di Raja Ampat untuk Lindungi Geopark UNESCO

New Policy – Jakarta – Upaya Kementerian Pariwisata dalam menjaga keberlanjutan Raja Ampat sebagai kawasan UNESCO Global Geopark semakin intens. Sebagai bagian dari strategi tersebut, pihak Kemenpar berencana menambahkan 136 unit mooring buoy (pelampung tambat) di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan terumbu karang akibat aktivitas kapal diving yang semakin meningkat. “Perluasan mooring buoy ini adalah langkah penting untuk menjaga ekosistem terumbu karang di sana, karena sekarang banyak kapal berlayar di sana untuk aktivitas wisata bawah air,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana usai mengikuti Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta, Rabu.

Analisis Awal dan Tantangan Utama

Sebelumnya, dalam kunjungan lapangan ke Raja Ampat, Widiyanti menemukan sejumlah isu yang perlu diperbaiki secara bersamaan oleh pemerintah pusat, daerah, serta industri pariwisata lokal. Di antara tantangan utama, ia mengungkapkan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di kawasan tersebut sering kali menyebabkan kerusakan pada dasar terumbu karang karena penggunaan jangkar yang tidak teratur. “Dengan menambahkan mooring buoy, kita bisa mengurangi tekanan pada terumbu karang dan menjaga keindahan alam yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat,” jelas dia.

Selain itu, Widiyanti juga menyoroti isu sampah yang kian menjadi perhatian utama. Banyak kapal yang singgah di destinasi tersebut berpotensi meninggalkan limbah di laut. Untuk mencegah hal ini, ia menyarankan pengelola dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah konkret seperti memasang jaring penangkap sampah di area sungai. “Pemasangan jaring ini bisa menjadi solusi sementara, tetapi perlu strategi yang terpadu karena sampah adalah masalah nasional saat ini,” tutur Menteri Pariwisata.

Upaya Bersama untuk Keberlanjutan

Dalam konteks ini, Widiyanti menekankan pentingnya sinergi antara perlindungan lingkungan, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat lokal. “Jika manfaat pariwisata tidak terbagi secara adil, maka keberlanjutan Raja Ampat sebagai geopark tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kolaborasi antar pihak sangat krusial,” lanjutnya.

Menurutnya, pengelolaan kawasan wisata tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar destinasi. “Mereka adalah pelaku utama dari penggunaan sumber daya alam, sehingga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” tambah Widiyanti. Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan proyek ini bergantung pada komitmen jangka panjang dari semua pihak. “Pariwisata berkelanjutan bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (12/5), Widiyanti telah mengatakan bahwa status UNESCO Global Geopark adalah pengakuan internasional yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian alam dan budaya. “Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan Raja Ampat tetap menjadi destinasi yang layak dikunjungi generasi mendatang,” terangnya.

Validasi Ulang dari UNESCO

Kemenpar juga menyambut baik rencana tim asesor UNESCO yang akan melakukan validasi ulang terhadap status geopark Raja Ampat pada bulan Agustus 2026. Proses tersebut menjadi langkah kunci dalam memastikan bahwa kawasan tersebut memenuhi standar internasional. “Validasi ini akan menjadi pengecek langsung untuk melihat apakah Raja Ampat masih layak dijuluki geopark global,” tutur Widiyanti.

Menurutnya, peninjauan oleh UNESCO tidak hanya memeriksa infrastruktur fisik, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan tingkat pengelolaan sumber daya. “Kita perlu menunjukkan bahwa keberlanjutan Raja Ampat adalah prioritas utama, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi,” katanya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan pariwisata yang baik akan memberi dampak positif bagi perekonomian lokal sekaligus menjaga keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama kawasan.

Di sisi lain, Widiyanti menyampaikan bahwa perlu adanya strategi jangka panjang dalam mengatasi masalah penggunaan jangkar yang berlebihan. “Dengan menambahkan mooring buoy, kita bisa mengurangi penyebaran kerusakan terumbu karang dan membantu menjaga kelestarian ekosistem,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan proyek ini akan tergantung pada koordinasi yang baik antara pihak berwenang, pengelola wisata, dan masyarakat setempat.

Misi Bersama untuk Masa Depan

Pada kesempatan tersebut, Widiyanti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk saling mendukung dalam menjaga keberlanjutan Raja Ampat. “Tugas kita bersama adalah memastikan keindahan alam dan budaya di sana tetap terjaga. Hal ini bukan hanya penting untuk wisatawan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang,” kata dia.

Langkah pemasangan mooring buoy diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi yang lebih luas. Selain itu, Widiyanti juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini memerlukan pengawasan dan evaluasi berkala. “Kita perlu memantau dampak lingkungan dari setiap kebijakan yang diambil, agar tidak terjadi efek samping yang merugikan,” ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Ampat telah menjadi tujuan wisata populer yang menarik ribuan pengunjung set