Multilateralisme Tetap Jadi Fondasi Utama Tata Kelola Global, Tegaskan Malaysia

Topics Covered – Kuala Lumpur, Jumat – Dalam pertemuan antarmenteri luar negeri kelompok BRICS di New Delhi, India, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa multilateralisme masih menjadi pondasi utama dalam mengatur tata kelola dunia. Menurutnya, sistem internasional yang adil tidak bisa terwujud tanpa komitmen pada kerja sama global yang bersifat kolektif. Pernyataan ini disampaikan Hasan dalam wawancara di Kuala Lumpur, yang juga menyoroti peran BRICS dalam menghadapi tantangan saat ini.

“Multilateralisme tetap menjadi landasan utama tata kelola global. Hal ini sangat penting bagi terciptanya sistem internasional berbasis aturan agar setiap negara, tanpa memandang ukuran maupun kekuatannya, memiliki suara yang adil,” ujar Hasan.

Dalam forum tersebut, Hasan menyoroti bahwa sistem tata kelola global kini sedang menghadapi risiko runtuh akibat beban masalah mendesak yang dihadapi umat manusia. Ia menyebut ketimpangan semakin dalam, krisis utang, isu lingkungan, serta tindakan perdagangan yang tidak koordinatif sebagai faktor utama yang mengikis kepercayaan terhadap multilateralisme. “Situasinya kini telah mencapai titik yang sama sekali tidak dapat dipertahankan lagi,” tambah Hasan.

Menurut Hasan, negara-negara berkembang dan kecil telah lama mengalami tekanan akibat ketidakseimbangan representasi, akses, dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan internasional. Ia menegaskan bahwa dampak dari dinamika global yang dipimpin oleh kekuasaan besar jelas terlihat, dengan negara-negara miskin atau berkembang menjadi rentan terhadap eksploitasi, marginalisasi, dan pemutusan hubungan. Hasan menekankan bahwa situasi ini memerlukan perubahan struktural dalam sistem keuangan internasional yang selama ini dianggap tidak adil.

Hasan juga menyoroti perlunya reformasi arsitektur keuangan global dan penanganan krisis utang sebagai langkah kritis. “Struktur keuangan saat ini sudah usang dan tidak memperhitungkan kondisi unik yang dihadapi negara-negara berkembang,” kata dia. Dalam pandangan Malaysia, jika reformasi tidak segera dilakukan, maka defisit kepercayaan dan harapan terhadap sistem global akan terus berkembang. Reformasi, menurut Hasan, bukan berarti menggulingkan sistem lama, tetapi membuatnya lebih efektif melalui urgensi dan kebijaksanaan.

Empat Prinsip Reformasi yang Diperlukan

Malaysia menyatakan bahwa reformasi harus didasari tiga prinsip mendasar. Prinsip pertama adalah inklusivitas, di mana setiap negara harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan internasional. Prinsip kedua adalah keadilan, dengan manfaat dari globalisasi harus dibagikan secara lebih merata antarnegara. Prinsip ketiga adalah kepercayaan, di mana aturan internasional harus dihormati, dan komitmen yang dibuat harus ditepati.

Hasan menegaskan bahwa BRICS tidak bertujuan menggantikan sistem multilateral, melainkan menjadi katalisator untuk mengubahnya. “BRICS dapat memainkan peran penting dalam memperkuat tata kelola global yang lebih adil dan inklusif,” ujarnya. Ia menilai bahwa kerja sama antar negara-negara berkembang di dalam blok BRICS bisa menjadi peluang untuk memperbaiki kelemahan sistem lama.

Menurut Hasan, masalah ketimpangan ekonomi dan politik dunia selama ini tidak teratasi karena sistem yang berlaku tidak lagi bersifat adil. “Negara-negara Global South secara konsisten terlupakan dalam pembuatan keputusan penting, meski mereka adalah bagian dari kekuatan global,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa masalah utang yang menumpuk, krisis iklim yang semakin mengancam, serta kebijakan perdagangan yang tidak koordinatif telah menciptakan ketidakstabilan di berbagai lapisan masyarakat.

Peran BRICS dalam Membangun Sistem yang Lebih Kuat

Malaysia memandang bahwa blok BRICS bisa menjadi solusi untuk memperkuat multilateralisme. “BRICS bukan sekadar alternatif, tetapi menjadi kekuatan yang mendorong transformasi sistem tata kelola global,” kata Hasan. Ia berharap negara-negara anggota BRICS dapat bekerja sama dengan lebih intensif, terutama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

Dalam konteks ini, Malaysia menekankan pentingnya kerja sama yang jangka panjang dan kolaboratif. “Kami siap berkontribusi dalam upaya membangun sistem multilateral yang tangguh dan berkelanjutan,” tambah Hasan. Ia juga menyatakan bahwa BRICS bisa menjadi wadah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara yang berkembang. “Kemitraan dalam BRICS bisa menjadi langkah awal untuk mengubah dinamika global yang tidak seimbang,” ujarnya.

Hasan menyoroti bahwa keberhasilan reformasi memerlukan konsensus yang luas, terutama dari negara-negara yang termarginalkan. “Kami percaya bahwa sistem global yang lebih adil bisa terwujud jika semua pihak bersama-sama berpartisipasi dan menghormati prinsip keadilan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Malaysia siap mendorong pengambilan keputusan yang lebih transparan dan kolaboratif dalam forum BRICS.

Keterlibatan Malaysia dalam Pembentukan Kesepakatan Global

Dalam pidatonya, Hasan juga menyebut bahwa Malaysia berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan dalam sistem global. “Negara-negara kecil dan berkembang harus memiliki tempat dalam proses pengambilan keputusan internasional,” katanya. Ia menekankan bahwa keberadaan BRICS memberikan peluang untuk menyeimbangkan kekuasaan antara negara-negara besar dan kecil.

Hasan menilai bahwa masalah utang yang menumpuk serta ketimpangan ekonomi tidak bisa dibiarkan terus-menerus. “Krisis utang adalah masalah yang memperparah ketidakadilan dalam sistem global saat ini,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa reformasi harus mencakup tidak hanya struktur keuangan, tetapi juga mekanisme yang memastikan partisipasi aktif dari semua negara, terutama yang masih mengalami kesulitan.

Malaysia juga mengingatkan bahwa multilateralisme tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari semua pihak. “Kolaborasi antar negara harus menjadi kunci dalam menjaga stabilitas global,” jelas Hasan. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam BRICS bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk memperkuat sistem tata kelola yang berbasis aturan dan keadilan.

Dalam kesimpulan, Hasan menyatakan bahwa Malaysia berharap forum BRICS menjadi wadah untuk mendorong perubahan yang signifikan dalam struktur kekuasaan global. “Kami percaya bahwa tata kelola global yang baru akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua negara,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kerja sama internasional harus terus ditingkatkan agar kepentingan semua pihak bisa terwujud secara seimbang.