Profil Sari Yuliati, Pengganti Mukhtarudin sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR

Latest Update – Jakarta – Sari Yuliati kini menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia mengambil alih jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Mukhtarudin, yang dilantik sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bulan September lalu. Sebelumnya, Sari menjabat sebagai Bendahara Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, fokus pada bidang hukum dan penegakan hukum. Pergeseran ini juga terjadi dalam kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029, di mana ia diberikan tanggung jawab sebagai Bendahara Umum, sebuah posisi yang diumumkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia beberapa bulan sebelumnya.

Sejarah Pendidikan dan Kariyer Profesional

Sari Yuliati dilahirkan di Jakarta pada 6 Juni 1976. Ia memulai pendidikan di lingkungan Jakarta sejak tingkat SD hingga SMA. Pada 2000, ia menyelesaikan studi sarjana di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Trisakti, sebelum melanjutkan pendidikan ke tingkat magister di Universitas Indonesia, yang berhasil ia tempuh pada 2003. Seiring waktu, ia terus mengejar pengetahuan akademik, memperoleh gelar doktor di bidang hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) saat ini. Keberhasilan pendidikannya mencerminkan komitmen terhadap pengembangan diri, baik secara teknis maupun ilmiah.

Sebelum memasuki dunia politik, Sari mengembangkan karier profesional di bidang teknik sipil. Perjalanan pendidikan dan pekerjaannya menunjukkan kecenderungan untuk melibatkan diri dalam kebijakan publik, terutama dalam area hukum dan infrastruktur. Kebiasaan ia meniti karier dari basis akademik membantu dalam memahami dinamika penyusunan regulasi di DPR, yang merupakan bagian dari perannya sebagai anggota dewan.

Jabatan Politik dan Pengaruh di Fraksi Golkar

Sari memulai perjalanan politiknya sebagai anggota DPR RI pada periode 2019–2024. Dalam dua tahun terakhir, ia kembali dipilih untuk periode kedua, menunjukkan kepercayaan dari partai dan rakyat kepada kinerjanya. Di Komisi III, ia bertugas dalam bidang hukum, terutama pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan hukum nasional. Sebagai satu-satunya perempuan di antara empat legislator pria yang memimpin alat kelengkapan dewan tersebut, Sari menciptakan jejak unik dalam ranah politik.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Sari Yuliati terlibat dalam berbagai proyek legislatif yang mencakup evaluasi kebijakan hukum dan peraturan pemerintahan. Keberhasilannya dalam menjaga konsistensi kinerja sejak periode pertama hingga kini menunjukkan kompetensi yang teruji. Di samping itu, ia juga memperkuat peran sebagai sekretaris fraksi, yang menjadi pilar dalam pengelolaan koordinasi partai di DPR.

Perjalanan dalam Struktur Partai Golkar

Sari Yuliati memasuki Partai Golkar sejak 2004 melalui Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), di mana ia berkiprah di berbagai bidang administratif. Di level AMPG, ia bertugas sebagai Bendahara, mengelola dana kegiatan partai. Kemudian, ia melanjutkan karier ke tingkat lebih tinggi, menjadi Bendahara Lembaga Pengelolaan Kaderisasi Partai Golkar, yang berperan dalam pengembangan kader. Pada 2019, Sari dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, memperkuat posisinya dalam struktur kepemimpinan partai.

Peran sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar sejak 2024 menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya. Tugas ini melibatkan pengelolaan keuangan partai secara menyeluruh, serta koordinasi antarwilayah dalam kegiatan politik. Selain itu, ia juga diberi tanggung jawab sebagai Ketua Koordinator Wilayah Provinsi NTB, sekaligus memimpin Tim Pemenangan Pemilu Golkar untuk daerah Bali, NTB, dan NTT. Perannya memperlihatkan kapasitasnya dalam membangun jaringan politik secara nasional.

Keluarga dan Kekuatan Jaringan

Sari Yuliati berasal dari keluarga yang memiliki akar politik kuat. Ia menikah dengan Arie Wiryawan, yang merupakan anak keempat dari Harun Al Rasyid. Harun, seorang tokoh yang pernah menjabat Gubernur NTB selama 1998–2003, serta Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 1989–1993, memainkan peran penting dalam mendukung kariernya. Pendidikan dan pengalaman Harun juga berkontribusi pada pengembangan Sari, baik dalam kinerja politik maupun manajemen partai.

Sari Yuliati menikmati karier sebagai anggota dewan sejak awal, memanfaatkan kekuatan jaringan keluarga dan kepercayaan partai untuk terus berkembang. Perannya sebagai salah satu perempuan yang memimpin alat kelengkapan dewan menjadi pengingat bahwa keberagaman dalam kepemimpinan politik kian ditegaskan. Ia juga menunjukkan komitmen untuk memperluas peran politiknya ke berbagai sektor, termasuk kaderisasi dan perencanaan strategis Partai Golkar.

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II, Sari Yuliati berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat daerahnya. Kehadirannya di DPR RI tidak hanya mengampanyekan isu lokal, tetapi juga memperkuat posisi Partai Golkar dalam pembuatan kebijakan nasional. Pergeseran jabatannya dari Bendahara ke Sekretaris Fraksi menunjukkan kepercayaan terhadap kapasitas manajerialnya, yang diharapkan dapat membangun kerja sama lebih baik antarfraksi.

Perjalanan Sari Yuliati mencerminkan konsistensi dalam berkontribusi untuk partai dan negara. Dari tingkat AMPG hingga jabatan strategis di DPR, ia menunjukkan kemampuan adaptasi dan kepemimpinan. Di masa depan, k