Menteri Lingkungan Hidup Dukung Kerja Sama Energi Hijau RI-Kazakhstan-Tajikistan

Main Agenda – Jakarta, Senin – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jumhur Hidayat, menegaskan dukungan untuk strategi kerja sama yang dipropose oleh Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rachman, dalam rangka pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) antar pemerintah. Siaran pers dari KBRI Astana di Jakarta menjelaskan bahwa rencana ini merupakan hasil dari sejumlah pertemuan yang telah diadakan di Kazakhstan dan Tajikistan, terutama mengenai isu air, perubahan iklim, serta persiapan Regional Ecological Summit 2026 di Kazakhstan. Jumhur menyatakan bahwa tiga negara tersebut memiliki visi dan misi yang selaras, yang bisa menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi yang saling menguntungkan.

Visi Bersama untuk Energi Hijau

Dalam wawancara terpisah, Jumhur menegaskan bahwa tiga negara memiliki agenda yang sangat serupa, terutama dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau. “Kesamaan ini mencakup perubahan iklim, manajemen air, pengelolaan sampah, energi terbarukan, serta investasi ramah lingkungan,” ujarnya. Ia menyoroti beberapa proyek spesifik yang disebutkan Dubes Fadjroel, seperti penggunaan sampah sebagai bahan baku listrik, dekarbonisasi smelter, serta potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar di Kayan, Kalimantan Utara, dan Mamberamo, Papua. Menurut Jumhur, ruang lingkup kerja sama ini akan mencakup transfer pengetahuan, investasi hijau, dan proyek percontohan yang dirancang secara terpadu.

“Kami tidak hanya berbicara di atas kertas. Kami sepakat dengan Pak Dubes untuk merumuskan MoU G to G yang mencakup kegiatan transfer pengetahuan, pendanaan hijau, dan implementasi proyek demonstrasi,” tambahnya.

Kerja Sama PLTA dan Free Trade Agreement

Fadjroel Rachman, sebagai Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, menggarisbawahi bahwa salah satu poin utama dalam kerja sama ini adalah potensi pengembangan PLTA skala besar. Ia menegaskan bahwa hubungan bilateral di bidang air telah dimulai sejak 2024, saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Tajikistan, Kokhir Rasulzoda, di World Water Forum 2024 di Bali. “Pertemuan tersebut menjadi awal dari diskusi intensif tentang pengelolaan sumber daya air bersih, termasuk pembangunan bendungan dan sistem hidroelektrik yang berkelanjutan,” katanya.

Dubes Fadjroel juga menyebutkan bahwa Free Trade Agreement (FTA) Indonesia-Eurasian Economic Union yang ditandatangani 21 Desember 2025 lalu bisa menjadi peluang untuk mempercepat pertukaran teknologi dan investasi di sektor energi hijau. “FTA ini membuka akses lebih mudah bagi pengusaha Indonesia untuk bermitra dengan negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Asia Tenggara, termasuk Kazakhstan dan Tajikistan,” jelasnya. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada perekonomian regional.

Potensi Teknis Tajikistan dalam Energi Air

Salah satu aspek yang menarik dalam kerja sama ini adalah pengalaman teknis Tajikistan dalam pembangunan infrastruktur air. Fadjroel menjelaskan bahwa negara ini memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian bendungan dan sistem hidroelektrik, terutama di daerah pegunungan. Contohnya, Bendungan Norak yang memiliki kapasitas terpasang 3.000 MW, serta Bendungan Rogun, yang dianggap sebagai bendungan tertinggi di dunia dengan kapasitas direncanakan mencapai 3.780 MW. “Kemampuan teknis Tajikistan dalam mengelola sumber daya air sangat berharga untuk proyek PLTA bersama,” katanya.

Jumhur menambahkan bahwa kemajuan teknologi di bidang energi hijau akan lebih cepat tercapai jika ada komitmen tiga negara. “Energi hijau bukan hanya tentang produksi listrik, tetapi juga tentang transformasi struktur ekonomi dan pengurangan emisi karbon secara signifikan,” tegasnya. Ia berharap kerja sama ini bisa menjadi contoh konkret kerja sama selatan-selatan (South-South Cooperation) yang berfokus pada lingkungan. “Kami ingin membangun hubungan yang tidak hanya formal, tetapi juga praktis dan berkelanjutan,” ujarnya.

Persiapan Forum Internasional

Menurut Fadjroel, kesepakatan ini juga menitikberatkan pada partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional. Ia menyebutkan bahwa Jumhur diharapkan hadir dalam The 2026 UN Water Conference di Uni Emirat Arab (UEA) serta KTT Iklim PBB (UNFCCC COP31) di Turki. “Dengan menghadiri acara tersebut, Indonesia bisa berdiskusi lebih lanjut tentang pengelolaan air bersih dan kebijakan iklim bersama negara-negara lain,” katanya. Selain itu, Fadjroel menekankan pentingnya skema pendanaan inovatif melalui investasi hijau yang melibatkan BUMN ketenagalistrikan serta badan usaha swasta dari ketiga negara.

Peluang dan Tantangan Kerja Sama

Dubes Fadjroel menyoroti bahwa keberhasilan kerja sama antara Indonesia, Kazakhstan, dan Tajikistan bergantung pada konsistensi komitmen pihak-pihak terlibat. “Energi hijau adalah salah satu tujuan utama yang bisa diwujudkan dengan kerja sama yang terencana,” katanya. Ia menambahkan bahwa proyek PLTA Kayan dan Mamberamo memiliki potensi besar untuk mengurangi ketergantungan energi pada bahan bakar fosil. “Kami juga ingin mendorong penggunaan energi terbarukan lainnya, seperti angin dan surya, sebagai bagian dari strategi nasional masing-masing negara,” lanjutnya.

Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pembahasan MoU ini menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem kolaborasi yang memadukan kekuatan masing-masing negara. “Energi hijau tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kemitraan yang saling mendukung. Kami ingin menjadi contoh untuk negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Eurasia,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim memaksa negara-negara untuk bergerak cepat menuju solusi berkelanjutan, dan kerja sama ini bisa menjadi bagian dari respons global terhadap tantangan lingkungan.

Menurut Fadjroel, kemajuan teknologi di bidang energi hijau akan lebih cepat tercapai jika ada komitmen tiga negara. “Dengan berbagi pengalaman dan sumber daya, kami bisa mempercepat proses dekarbonisasi serta memperkuat ekonomi sirkular,” katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan proyek PLTA Kayan dan Mamberamo akan bergantung pada kebersamaan teknis dan keuangan. “Kita perlu membangun kerangka kerja yang kuat, termasuk pengelolaan risiko dan penyesuaian kebijakan lokal,” tambahnya.

Jumhur Hidayat juga menyebutkan bahwa konferensi seperti Regional Ecological Summit 2026 akan menjadi panggung penting untuk menggali potensi kerja sama lebih dalam. “Kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi,” katanya. Ia menambah