Disebut dalam dakwaan KPK – Menkeu tidak nonaktifkan Dirjen Bea Cukai
Disebut dalam dakwaan KPK, Menkeu tidak nonaktifkan Dirjen Bea Cukai
Disebut dalam dakwaan KPK – Menurut dokumen penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama Djaka Budhi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, disebutkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait proses pengurusan impor. Tersangka utama dalam penyelidikan ini adalah John Field, pemimpin perusahaan Blueray Cargo Group. Pengungkapan ini terjadi setelah KPK mengeluarkan surat dakwaan yang mengungkap praktik penyimpangan dalam pengelolaan impor yang diduga melibatkan oknum di lingkungan kementerian tersebut.
KPK menyatakan bahwa Djaka Budhi Utama terlibat dalam skema korupsi yang terjadi selama pengurusan surat keterangan impor. Penyidik mengungkap bahwa ada kecurangan dalam pengawasan dan penerbitan dokumen-dokumen penting, seperti Surat Keterangan Pungutan Lainnya (SKPLN) atau Surat Pernyataan Keuntungan yang diterbitkan dalam rangka menikmati penghematan biaya. Dalam penyidikan, ditemukan indikasi adanya praktik kolusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan impor dan pejabat pemerintah.
Dalam wawancara dengan media di Jakarta, Rabu (7/5), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tidak akan menghentikan sementara Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai Kemenkeu. Ia menegaskan bahwa status jabatan Djaka tetap aman selama proses penyidikan berlangsung. Menurut Purbaya, keputusan tersebut didasarkan pada pendalaman penyidik KPK terkait peran Djaka dalam kasus yang sedang diteliti.
“Kita belum memutuskan untuk nonaktifkan Djaka secara sementara, karena masih ada investigasi lebih lanjut yang harus dilakukan,” kata Purbaya dalam wawancara tersebut. Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan terbuka untuk menerima hasil penyelidikan KPK dan bersedia memberikan keterangan jika diperlukan.
KPK menetapkan Djaka Budhi Utama sebagai salah satu dari delapan tersangka dalam kasus ini. Menurut surat dakwaan yang dibacakan penyidik, Djaka diduga terlibat dalam menyalurkan keuntungan kepada pengusaha yang terkait dengan impor. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penyimpangan dalam penerapan regulasi bea dan cukai. Dalam dokumen tersebut, juga disebutkan bahwa ada dugaan pengalihan keuntungan dari pengurusan impor melalui jalur keuangan yang tidak transparan.
John Field, yang terlibat dalam kasus ini, merupakan salah satu dari lima tersangka utama yang dikenai tuntutan hukum oleh KPK. Menurut penyidik, perusahaan Blueray Cargo Group terlibat dalam pengurusan impor yang diduga memanfaatkan celah regulasi untuk mengurangi beban pajak. Dalam beberapa waktu terakhir, KPK telah mengumpulkan bukti-bukti terkait penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam aktivitas tersebut.
Menanggapi kasus yang menjerat Djaka Budhi Utama, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan mengambil tindakan terburu-buru. Ia menekankan bahwa seluruh proses pemeriksaan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. “Kami percaya pada proses penyelidikan KPK, dan akan menghormati keputusan mereka setelah semua fakta terungkap,” ujarnya.
KPK menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut penyidik, terdapat penggunaan kuasa untuk mempercepat proses pemberian keringanan bea masuk dan pengurangan biaya administrasi. Selain itu, ada indikasi adanya kegiatan penggelapan atau penyimpangan dalam pelaporan impor. Proses penyidikan ini telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu, dengan penyelidik mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen perusahaan dan saksi-saksi yang relevan.
Purbaya Yudhi Sadewa juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi internal terkait kasus ini. Evaluasi tersebut melibatkan tim khusus yang meninjau kebijakan penerbitan dokumen impor serta prosedur pengawasan internal. Menurutnya, peran Djaka Budhi Utama dalam kasus ini belum terbukti secara mutlak, sehingga tindakan nonaktifkan hanya akan dilakukan jika diperlukan untuk menjamin keadilan dalam penyelidikan.
KPK menargetkan penuntutan terhadap Djaka Budhi Utama sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum di sektor bea dan cukai. Penyidik mengatakan bahwa Direktur Jenderal Bea Cukai tersebut terlibat dalam kegiatan yang diduga memberikan kelonggaran kepada pihak tertentu. Meski demikian, Menkeu tetap menegaskan bahwa Djaka memiliki kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan dan membantu penyelidikan.
Dalam proses ini, KPK juga menelusuri keterlibatan anggota lain dari Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Penyidikan terus berlangsung untuk mengungkap seluruh detail kegiatan korupsi yang diduga terjadi selama pengurusan impor. Sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Keuangan telah diperiksa, termasuk staf dan rekan kerja Djaka Budhi Utama.
Dengan adanya nama Djaka Budhi Utama dalam surat dakwaan KPK, publik menyoroti kewajiban Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan bea dan cukai. Meski tidak langsung mengambil tindakan penonaktifan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa komitmen untuk pemberantasan korupsi tetap diutamakan. Ia berharap kasus ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan di
