Ketika angka menjadi arah kota

Key Strategy – Di tengah keramaian pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, seorang pedagang kecil sibuk menatap layar ponselnya. Notifikasi pesanan terus mengalir, mempercepat pergerakan stok barang sesuai permintaan, sementara catatan manual di buku lama semakin langka digunakan. Pelanggan sebelumnya hanya berasal dari sekitar gang, kini muncul dari daerah yang lebih jauh, bahkan lintas wilayah, melalui platform digital. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana ekonomi Surabaya sedang bergerak cepat, meninggalkan pola tradisional dan mengadopsi bentuk baru yang lebih dinamis.

Dalam proses transformasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) kota setempat menggelar Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini tidak sekadar kegiatan rutin, melainkan upaya untuk menggali panduan kebijakan yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi di masa depan. Sensus ini datang di tengah pergeseran struktur ekonomi Surabaya, yang kini tengah mengalami gelombang perubahan yang mengubah cara usaha berjalan.

Momen Transformasi Ekonomi Perkotaan

Revolusi digital menjadi faktor utama yang memicu perubahan ini. Model usaha mulai bergeser dari fisik ke virtual, dan batas antara bisnis formal dan informal semakin kabur. Tidak lagi cukup mengandalkan catatan manual atau pengamatan langsung, data menjadi alat utama untuk memahami dinamika ekonomi yang terus berkembang. Sensus Ekonomi 2026 hadir sebagai titik balik penting, karena digelar di tengah transisi besar ekonomi perkotaan.

Surabaya, sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jawa Timur, menyumbang sekitar 25 persen dari perekonomian provinsi. Ini berarti setiap angka yang dihasilkan dalam sensus memiliki dampak luas pada pengambilan kebijakan. Ketidaktepatan data di kota ini bisa mengarahkan kebijakan ke arah yang salah, melewatkan peluang tumbuh atau memperparah kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, sensus ini bukan hanya tentang penghitungan, tetapi juga tentang pembentukan visi yang sejalan dengan realitas usaha modern.

Sebagai bagian dari proses ini, sensus akan berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Targetnya adalah mengumpulkan data dari sekitar 415 ribu unit usaha nonpertanian. Angka ini bukan sekadar nominal administratif, melainkan representasi dari keberagaman aktivitas ekonomi yang berlangsung di kota ini. Dari pedagang kecil di pasar tradisional, pelaku industri rumahan, hingga perusahaan besar dan startup digital, semua akan menjadi fokus pendataan.

Kehadiran sekitar 1.900 petugas lapangan yang diturunkan BPS Surabaya menunjukkan kompleksitas tugas yang dihadapi. Mereka tidak hanya mengunjungi kantor perusahaan, tetapi juga rumah-rumah yang menjadi tempat usaha, ruang kerja digital tanpa alamat tetap, hingga pelaku ekonomi kreatif yang beroperasi di platform daring. Proses ini membutuhkan koordinasi yang ketat, karena banyak usaha kini tidak lagi terpusat di satu tempat fisik.

Menafsirkan Ulang Konsep Usaha

Tantangan utama dalam sensus ini adalah adaptasi terhadap perubahan perilaku ekonomi. Banyak usaha saat ini tidak memiliki bentuk fisik yang mudah diidentifikasi. Misalnya, seorang penjual makanan bisa beroperasi dari dapur rumah, layanan desain grafis bekerja lintas kota, atau perdagangan barang terjadi sepenuhnya di ruang digital. Di sini, sensus harus memperluas konsep usaha, karena tidak lagi bisa didefinisikan secara konvensional.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi krusial karena berupaya membaca ulang wajah ekonomi Surabaya. Ia tidak hanya menghitung jumlah usaha, tetapi juga menginterpretasikan karakteristiknya. Dengan memasukkan variabel seperti nomor induk berusaha, jenis usaha, jumlah tenaga kerja, dan aspek keuangan seperti pendapatan serta aset, sensus ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang ekonomi yang berubah.

Banyak pelaku usaha digital masih belum sepenuhnya terjangkau oleh metode pendataan tradisional. Kondisi ini menciptakan celah dalam data yang bisa berdampak pada ketidakakuratan kebijakan. Jika data tidak utuh, maka kebijakan berisiko tidak menyentuh akar masalah. Contohnya, program bantuan usaha bisa tidak tepat sasaran, pelatihan kerja tidak sesuai kebutuhan, atau intervensi ekonomi tidak menjangkau sektor yang sedang tumbuh pesat.

Kesulitan dan Pentingnya Partisipasi

Meskipun Sensus Ekonomi 2026 dirancang untuk mencakup berbagai aspek, tantangan terbesar tetap terletak pada partisipasi pelaku usaha. Banyak dari mereka, terutama yang berbasis digital, sulit diidentifikasi karena tidak memiliki alamat tetap atau bentuk usaha yang konvensional. Hal ini memaksa petugas lapangan harus lebih kreatif dalam mengumpulkan informasi, seperti mengakses data dari platform daring atau melibatkan komunitas lokal untuk menemukan pelaku usaha yang tersembunyi.

Dalam konteks ini, sensus menjadi momentum penting untuk memperbaiki ketidaktepatan data yang selama ini menjadi hambatan. Dengan memasukkan pelaku ekonomi kreatif, perusahaan startup, hingga usaha rumahan, sensus berusaha menciptakan gambaran yang lebih holistik. Hal ini juga membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sebenarnya masyarakat.

Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara berbisnis, tetapi juga memperluas definisi dari usaha itu sendiri. Di Surabaya, misalnya, seorang desainer grafis yang bekerja dari rumah dianggap sebagai pelaku usaha digital, meskipun tidak memiliki toko fisik. Sensus Ekonomi 2026 harus memahami pergeseran ini, karena usaha-usaha semacam itu bisa menjadi penggerak utama perekonomian kota.

“Ketika data tidak utuh, maka kebijakan berisiko tidak menyentuh akar persoalan.”

Para penyelenggara sensus mengakui bahwa data yang akurat menjadi kunci keberhasilan. Karena itu, mereka berupaya memperluas cakupan pendataan, termasuk mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang sering kali diabaikan. Sensus ini juga menjadi cara untuk mengukur dampak digitalisasi terhadap sektor ekonomi, termasuk bagaimana kota ini bisa tetap relevan di tengah perubahan global.

Dengan 415 ribu unit usaha yang direncanakan, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi panduan kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai bentuk usaha. Data yang dihasilkan tidak hanya membantu pemerintah menilai kinerja ekonomi, tetapi juga menentukan prioritas pembangunan di masa depan. Di Surabaya, angka-angka ini bisa menjadi cerminan dari bagaimana masyarakat membangun ekonomi secara mandiri, beradaptasi